Literasi Media Bakal Masuk Kurikulum – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

Literasi Media Bakal Masuk Kurikulum

JAKARTA, TIMEX – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak hanya mengusulkan pengawasan terhadap platform konten digital. Mereka juga bakal berfokus ke literasi media itu sendiri. KPI berencana untuk memasukkan literasi media ke dalam kurikulum sekolah, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan isi siaran. Ketua KPI Agung Suprio menjelaskan, literasi media bertujuan untuk menempatkan penonton tidak hanya sebagai objek. Melainkan subjek. ”Kita tidak akan blokir akun-akun YouTube. Lewat literasi media ini, kita justru ingin siswa itu terdorong untuk membuat konten juga. Menjadi subjek,” terang Agung Minggu (11/8).
Agung menyatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kemendikbud agar muatan tersebut bisa masuk ke dalam kegiatan belajar mengajar. Dia melanjutkan, penambahan muatan itu juga sejalan dengan semangat pemerintah untuk mengembangkan kreativitas masyarakatnya. Agung sepakat apabila usulan pengawasan terhadap YouTube maupun Netflix sempat dikritik lantaran publik takut kreativitas kreator akan terhambat.

Sebelumnya, rencana KPI untuk mengawasi konten digital menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen. Khususnya milenial yang kerap menggunakan layanan konten digital sebagai alternatif hiburan di luar media konvensional. Agung menjelaskan bahwa sistem pengawasannya nanti tidak akan jauh berbeda dengan TV berlangganan.

Aturan soal TV berlangganan itu sendiri sudah dicantumkan dalam Undang-undang 32/2002. Tepatnya pada pasal 25-26 tentang lembaga penyiaran berlangganan (LPB). ”Bisa dikatakan Netflix itu juga tergolong layanan berlangganan kan,” jelasnya. KPI, lanjut dia, juga sudah menjalankan fungsi pengawasan terhadap TV berlangganan tersebut. Memang proses penindakannya tidak jauh berbeda dengan layanan siaran konvensional.

Bedanya, yang diberi peringatan atau teguran tidak selalu stasiun televisinya langsung. Melainkan penyedia jasa layanan TV kabel. Kecuali apabila TV luar negeri tersebut memiliki kantor perwakilan di Indonesia. ”Karena itu kami berharap layanan konten digital membuka kantor di Indonesia. Supaya lebih mudah dalam komunikasi,” terang Agung.

Sementara itu, Jubir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara Nasution menginisiasi petisi untuk menolak pengawasan Netflix oleh KPI. Dara beralasan, platform digital seperti YouTube dan Netflix sudah punya kebijakan sendiri yang cukup mengakomodasi filter bagi penonton. ”Memang kita butuh aturan. Tetapi pengawasannya bukan kewenangan KPI,” jelas Dara.

Dara menambahkan, layanan streaming online tersebut tidak memenuhi syarat UU untuk diawasi lembaga pemerintah. Mengutip UU yang sama, disebutkan bahwa KPI hanya bisa mengawasi lembaga penyiaran yang berbadan hukum Indonesia. Sementara kedua platform yang paling ramai dibahas itu tidak punya badan hukum seperti yang dimaksud undang-undang. Meskipun kemudian dibentuk kantor perwakilan, badan hukum perusahaan tetap berada di luar Indonesia.(deb/jpg/cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!