168 ASN Korup di Daerah Belum Dipecat – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

168 ASN Korup di Daerah Belum Dipecat

Kemendagri Dorong PPK Tegakkan Hukum

JAKARTA, TIMEX– Total Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat karena tersandung kasus korupsi sebanyak 2.357.

Dari total 2.357 ASN tersebut, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) dan 98 orang berada di instansi pusat. Tercatat, hingga 5 Agustus lalu, berdasarkan data penyesuaian, masih ada 168 ASN di di daerah yang belum diproses PTDH oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Memang ada banyak faktor yang menyebabkan ke-168 ASN itu masih belum dilakukan PTDH oleh PPK daerah. Dari total 168 ASN itu, 10 ASN ada di lingkup provinsi, 139 ASN ada di lingkup kabupaten dan 19 ASN lainnya ada di lingkup kota. Sehingga, total keseluruhan ASN yang belum diproses PTDH sampai saat ini oleh PPK sekira 168 orang,” tegas Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Plt Dirjen Otda Kemendagri), Akmal Malik di sela-sela kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Bidang Otonomi Daerah Dalam Rangka Penegakkan Hukuman Bagi Kepala Daerah dan ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bertempat di Grand Mercure Hotel, Jakarta Pusat, kemarin (15/8).

Ditegaskan Akmal, angka PTDH yang dilakukan selama ini memang sudah mencapai progres yang cukup bagus. Sebab, data sebelumnya, ada banyak sekali ASN yang melakukan tindak pidana korupsi namun terus dilakukan proses PTDH. “Angka ini sudah progres yang cukup bagus. Pertama, angka kota jumlah pegawai kurang lebih 2.345 dan memang kami memahami tidak mudah melakukan ini (PTDH) karena kejadiannya sudah cukup lama, ada beberapa diantarnya kepala daerahnya sudah tidak ada lagi, ada beberapa ASN yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah pensiun, mutasi, dan sebagainya,” jelas Akmal.

Ditambahkannya, penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat masing-masing. Sehingga kewenangannya berada pada PPK. Namun, persoalan yang dihadapi saat ini yakni tidak mudah untuk mendorong PPK melakukan kewenangannya. “Kemendagri hingga kini terus mendorong penegakkan hukum bagi kepala daerah dan ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penegakkan hukum harus dilakukan sebagai upaya melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Reformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak,” tegas Plt. Dirjen Otda Kemendagri.

Diakuinya, Kemendagri akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan koordinasi yang intensif bersama MenPAN-RB, KPK dan BKN untuk mencoba mendorong agar upaya penegakan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin.

“Memang, fakta riil yang ditemukan yakni ada perbedaan data antara kami (Kemendagri) dengan BKN. Ada beberapa perbedaan data dan itu sudah kita luruskan, tapi komunikasi yang sangat intens kita satukan, kita tetap proses secara paralel supaya penegakkan hukum tetap kita dorong,” ujarnya.

“Kita mengetahui bersama bahwa Undang-undang Nomor 5/2014 tentang ASN mengatakan, yang diberi otoritas memberikan sanksi kepada ASN yang telah terbukti melanggar adalah PPK. Di tingkat nasional, PPK-nya ada menteri masing-masing atau Kepala Badan, untuk provinsi yang menjadi PPK-nya gubernur dan di tingkat kota/kabupaten PPK-nya adalah wali kota/bupati, kewenangan itu ada PPK. Permasalahannya yang mendorong PPK ini tidak mudah, upaya itu yang terus kita lakukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkrach (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor. Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap dan lain-lain. (gat/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!