Kelembagaan Pemerintahan Seperti Apa yang Dibutuhkan? – Timor Express

Timor Express

OPINI

Kelembagaan Pemerintahan Seperti Apa yang Dibutuhkan?

Oleh: William Djani

Dosen: FISIP Undana Kupang

Pendahuluan

Reformasi Birokrasi dari dimensi struktur sebagai perubahan kelembagaan atau sebagai structural arrangement: designing new organizations and institutions, formal working codes, laws, communications and authority patterns (Caiden, 1991; Osborne and Gaebler,1992; Osborne and Plastrik, 1998; Dwiyanto, 2011). Pembangunan kelembagaan melalui penciptaan struktur baru  yang jelas dengan spesifikasi melakasanakan pelayanan publik. Pembaharuan struktur memerlukan dasar hukum sebagai landasan formal melaksanakan kewenangan. Kelembagaan baru diarahkan dengan struktur yang efektif, efesien, dan sepsialisasi yang jelas dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

Implikasi struktur ramping memudahkan pelayanan publik bukan sebaliknya, sebab fragmentasi birokrasi selama ini membuat administrasi berlangsung sangat rumit, berbelit dan rentan korupsi. Hal ini yang menyebabkan pelayanan publik di level pusat maupun daerah di Indonesia menjadi momok bagi pengusaha dan masyarakat dalam mengembangkan usaha serta memperoleh hak-haknya secara wajar. Efisiensi dan mutu pelayanan dapat dijamin dengan struktur yang jelas.

Perubahan kelembagaan menjadi penting untuk mengetahui kelembagaan Pemerintahan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan publik. Farazmand, (2002) menekankan pentingnya menentukan model reformasi birokrasi dari aspek kelembagaan, apakah bersifat top down, atau dari lingkungan atau kombinasi keduanya sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Organisasi pemerintahan dibentuk sebagai wadah dengan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Stuktur dalam birokrasi pemerintahan dibentuk dan diisi oleh aparatur, ditempatkan dalam struktur yang sesuai dengan kompetensinya untuk mengimplementasikan visi organisasi. Fenomena semacam inilah yang kemudian oleh Caiden (1991) supaya mengkaji struktur organisasi pemerintah agar menjawab kebutuhan nyata organisasi sehingga mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif.

Fenomena ironis dan menanti solusi

Kecenderungan pengembangan kelembagaan dalam birokrasi  sering disebabkan persoalan  tekanan politis-birokrasi; yang oleh Osborne and Gaebler, (1992) berkembang tanpa mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas dalam azas penyelenggaraan pemerintahan sehingga menghasilkan birokrasi yang monopolis. Bagi Provan dan Kenis, (2007) membangun mitra kerja antara pemerintah dan swasta melalui kebijakan privatisasi dengan melihat urgensi sebuah urusan, kemudian Lane, (1995) melihat reformasi dari aspek privitasasi dan marketisasi, agar mencegah lahirnya overhead cost, sehingga  alokasi pembiayaan di sektor-sektor lain yang amat berhubungan dengan pelayanan publik.

Struktur memiliki implikasi terkait kesiapan sumberdaya aparatur, dana, dan prakondisi lainnya dalam mendukung berfungsinya struktur. Untuk mengakomidir dan mensolusi kebutuhan dan masalah publik memerlukan struktur birokrasi, namun pertanyaannya apakah pembentukan struktur koheren dengan kebutuhan dan masalah publik? Ini harus dikaji secara baik sehingga memberikan dampak posistif bagi publik.

Karena itu pakar kelembagaan diantaranya March dan Olsen dalam (Mgonja dan Tundul, 2012) mengfokuskan institusionalisme baru sebagi kritik terhadap pemikiran tradisional berfokus pada institutionalism tua yang memiliki nilai klasik yang tidak bisa dipertahankan.  Karena itu Institusionalisme baru, menghadirkan organisasi yang mewujudkan nilai-nilai dalam hubungannya dengan kekuasaan merespon perubahan eksternal dan mendominasi lingkungan. Sehingga struktur institusional memerlukan kajian mengatasi hambatan untuk menciptakan kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Teori kelembagaan baru menghendaki perubahan yang merupakan sebuah prinsip dasar, oleh Wijaya dan Danar  (2014: 26) berusaha mengakomodir berbagai faktor dalam perubahan terjadi dalam isntitusi. Perubahan kelembagaan baru berdasarkan prosesnya (apakah bersifat berkelanjutan (continous), ataukah tiba-tiba (discrete) dan pengungkit perubahannya (apakah bersifat dari dalam internal atau dari luar eksternal institusi).

Merancang organisasi yang efektif diperlukan parameter sebagai rujukan sehingga  menurut Chatab (2009:13) parameternya adalah: (a) Dimensi struktural mencakup indikator-indikator, kompleksitas, atau spesialisasi, formalisasi, dan pengambilan keputusan. (b) Dimensi Kontekstual, memiliki elemen yang masing-masingnya tidak ada yang dominan dalam penerapannya, karena bersifat situasional. Elemen-elemen kontekstual ini meliputi strategi, ukuran, tehnologi, lingkungan, kekuasaan dan budaya, (c) Penggerak kesesuaian rancangan organisasi. Faktor penggerak kesesuaian rancangan organisasi meliputi: strategi korporat, strategi pasar produk/jasa, SDM, environmental, kultural dan faktor internal lainnya yang membatasi pilihan rancangan pengembangan organisasi. (d) Prinsip rancangan Organisasi yang meliputi: spesialisasi, kompetensi dan pengetahuan, kontrol dan komitmen, inovasi dan adaptasi.

Reformasi kelembagaan, yang menjadi dasar pertimbangannya yang perlu disandingkan aspek normatif dan aspek kebutuhan empiris, serta aspek akademik yang merupakan suatu konsekwensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi, dan kebutuhan lain yang semakin berkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan suatu kelembagaan memiliki karakteristik flexibility, integration dan innovation.

Tuntutan berbagai pihak untuk melakukan reformasi birokrasi berdampak pada aspek kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma pemerintahan di negara-negara maju yang dewasa ini telah meninggalkan birokrasi yang dikembangkan Weber yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistis dan kaku yang dikenal dengan tipe ideal ( Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, 2000). Konsep tersebut, kemudian dikenal pula dengan sebutan birokrasi feodal/tradisional yang kurang peka terhadap perkembangan yang terjadi, dan oleh karena itu muncullah dorongan untuk meniciptakan invovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi yang dipelopori oleh Gabler dan Osborn (1998).

Penataan kelembagaan dalam pandangan Chatab (2009) bahwa merancang organisasi yang efektif diperlukan parameter yang dapat dijadikan rujukan.  Kelembagaan birokrasi harus mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat, atau mengacu pada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah.

Penutup

Menata pemerintahan tidaklah mudah tetapi membutuhkan proses yang panjang dan perlu belajar dari negara atau bangsa lain yang berhasil menata pemerintahannya dengan baik. Pepatah mengatakan, orang bijak akan belajar dari pengalamannya sedangkan orang pintar akan belajar dari pengalaman orang lain. Sukses ini tidak diperoleh melalui proses satu malam, tetapi berawal dari peterjemahan visi pemerintahan kemudian membuat misi, program dan tindakan dan dilanjutkan menjadi strategi  handal. Perubahan dalam konstelasi politik yang dikendalikan oleh Negara secara otoritarian, sentralistik dan terkooptasi selama beberapa dekade menuju pada pemerintahan yang lebih demokratis akan menghasilkan pola interaksi antar aktor yang pada akhirnya melahirkan good governance.

Tentu semua yang dihadapi bangsa ini, kita mendambakan kualitas kabinet bersama jajaran birokrasinya disertai komitmen menjalankan pemerintahan menjadi barometer penting tingkat keseriusan merespon persoalan demi mengatasi berbagai gangguan terhadap legitimasi pemerintahan dalam skala global, nasional maupun lokal untuk kepentingan kemajuan bangsa,  kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (*)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!