Realisasi PTSL di Kelapa Lima Masih Lambat – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Realisasi PTSL di Kelapa Lima Masih Lambat

KELAPA LIMA, TIMEX – Program sertifikasi tanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat bagus bagi warga untuk mendapatkan kepastian status hukum kepemilikan tanah. Sayangnya, program bagus ini terkesan lambat dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang. “Ada sekitar ratusan permohonan sertifikat warga di Kelurahan Oesapa, Oesapa Selatan dan Lasiana yang belum diproses BPN Kota Kupang. Padahal lurah dan camat sudah tandatangan semua berkas permohonan,” kata Camat Kelapa Lima, Abraham Klau, Senin (19/8).

Sejauh ini, kata Abraham, belum ada pemberitahuan resmi dari BPN Kota Kupang terkait alasan penolakan sertifikasi tanah di wilayahnya. Ia menduga masih ada persoalan hukum kepemilikan tanah. Namun Abraham berharap jika ada masalah hukum, maka harus disampaikan secara resmi kepada pemerintah setempat.

Ia menilai berbagai kasus pertanahan yang marak terjadi beberapa tahun silam salah satunya tidak lepas dari status hukum tanah yang disengketakan karena tidak adanya bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak atas tanah.

Saat itu, banyak hal yang menjadikan alasan bagi masyarakat untuk tidak mengurus pembuatan sertifikat tanah, antara lain proses pengurusannya lama dan biayanya mahal. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2017 telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menanggulangi lambannya pembuatan sertifikat tanah.

PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau yang setingkat dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL ditujukan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. (mg22/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!