Rekomendasi DPRD ke Pemda Menurun – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Rekomendasi DPRD ke Pemda Menurun

BARU. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Ketua DPRD NTT saat rapat paripurna di Gedung Utama DPRD NTT, Selasa (20/8). Ruang rapat tersebut baru saja selesai direhab sehingga paripurna tersebut sekaligus acara perdana di ruang sidang utama tersebut.

SAM BABYS BIRO HUMAS NTT FOR TIMEX

Evaluasi IDI 2018 di NTT

KUPANG, TIMEX-Kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) provinsi NTT menggelar rapat evaluasi terkait IDI di Provinsi NTT tahun 2018.

Salah satu yang menjadi perhatian, yakni berkaitan dengan indeks lembaga-lembaga demokrasi yang di dalamnya ada pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Khusus peran DPRD, IDI mencatat skor untuk rekomendasi DPRD ke eksekutif atau pemerintah menurun. Jika tahun 2017 dengan skor 17,86, tahun 2018 turun menjadi 14,29.

“Memang secara umum NTT naik. Namun ada beberapa yang menurun. Termasuk rekomendasi DPRD ke eksekutif,” kata Kepala Badan Kesbangpol, Johanna Lisapaly dalam rapat yang berlangsung di Aula Badan Kesbangpol NTT, Selasa (20/8).

Rapat tersebut dihadiri Pokja yang terdiri dari perangkat daerah terkait, akademisi, tokoh agama dan sejumlah pihak terkait. “Nanti kita sepakat bertemu DPRD (yang baru) untuk diskusikan soal ini. Apa masalahnya, sehingga menurun,” kata Johanna.

Di sisi lain, peran partai politik juga semakin baik. Bahkan mendapat skor 100 berturut-turut sejak 2017 dan 2018. Dua idikator dalam peran parpol, yakni kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu dan persentase perempuan pengurus parpol.

Menurut Johanna, kaderisasi di parpol semakin baik karena kesadaran pengurus dan juga adanya dana pembinaan dari pemerintah. Dan, secara administratif semua tercatat dengan baik. “Kita apresiasi pihak KPU juga yang kinerjanya terus membaik,” kata Johanna.

“Dengan evaluasi ini, kita ingin dorong yang skor di bawah 80 agar ada perhatian serius untuk dibenahi. Karena ini mempengaruhi IDI kita,” sambungnya.

Karena salah satu fungsi IDI adalah sebagai salah satu petunjuk untuk menentukan kebijakan pemerintah, Pokja juga bersepakat untuk membawa hasil IDI tersebut ke Bapelitbangda setelah ekspose akhir bulan Agustus ini.

Sementara Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang meminta agar variabel dan indikator penilaian dievaluasi agar skor yang diberikan benar-benar tepat.

Dia contohkan, dalam aspek hak-hak politik, hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat. Padahal, pada 2018 lalu ada tahapan pemilu legislatif. Dimana ribuan masyarakat mendaftar sebagai calon legislatif. Sementara pada 2017, tidak ada kegiatan serupa. Namun di dalam skor IDI, tahun 2017 dan 2018 sama, yakni mendapat skor 96,79.(cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!