Pungutan Komite Sekolah Harus ada Pergub – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

Pungutan Komite Sekolah Harus ada Pergub

POSE.Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton pose bersama peserta FGD di Hotel On The Rock Kupang, usai membahas Kajian Pelayanan Publik, Kamis (22/8)

IST

Rekomendasi Ombudsman NTT

KUPANG, TIMEX – Ombudsman RI Perwakilan NTT merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat peraturan gubernur tentang pungutan komite di sekolah. Hal ini harus dilakukan, melihat banyaknya temuan dan permasalahan di semua sekolah berkaitan tentang punggutan komite.

Rekomendasi tersebut disepakati bersama dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Pelayanan Publik dengan mengusung tema “Praktik Penggalangan Dana Pendidikan Oleh Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi NTT” yang dilangsungkan di Hotel On The Rock Kupang, Kamis (22/8).

Hadir dalam FCD, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Rambu Kareri Embu, Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, Pengamat Pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho, para kepala sekolah, perwakilan BPK, perwakilan BPKP, Inspektorat, perwakilan Orangtua siswa dan para Komite Sekolah serta perwakilan LSM.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengatakan, tim Ombudsman NTT telah melaksanakan kajian-kajian sesuai tema tersebut sejak bulan Februari-Juli 2019.

Kajian tersebut dinamakan Systemik Review atau kajian kebijakan yang merupakan bentuk kajian yang dilakukan dengan tujuan membahas ulang suatu kebijakan dan atau implementasi kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dalam konteks pelayanan publik yang berdampak sistemik terhadap pengguna layanan publik tertentu pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

“Kajian seperti ini kami lakukan setahun sekali dengan memilih tema yang kami pandang perlu diangkat karena berdampak sistemik terhadap pengguna layanan. Dan tema penggalangan dana oleh komite ini kami pandang perlu diangkat. Mengingat kerap menjadi substansi laporan masyarakat setiap tahun,” ungkapnya.

Diakuinya, praktik penggalangan dana komite cenderung mengarah kepada pungutan dan bukan sumbangan. Oleh karena sumbangan tidak ditentukan besaran nominal dan jangka waktu pelunasan.

Dalam kajian tersebut, tim Ombudsman NTT telah mengunjungi dan mewawancarai sejumlah responden. Seperti, ketua komite, kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan para orangtua di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sikka, TTS, TTU, Sumba Barat, Lembata dan Flores Timur.

“Pelayanan publik yang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk selanjutnya hasil-hasil diskusi ini kami susun dalam bentuk rekomendasi untuk diserahkan ke gubernur NTT guna mengambil langkah-langkah perbaikan bila dipandang perlu,” katanya.

Ketua Dewan Pendidikan NTT, Simon Riho Kaho mengatakan, pendidik saat ini sangat mahal dan harus mahal. Karena untuk mendapat pendidikan saat ini bukan sesuatu yang gampang dan murah lagi.

Dikatakan, pendidikan saat ini yang katanya gratis tidak berlaku lagi Saat sosialisasikan kepada masyarakat, dikatakan pendidikan gratis. Namun tidak lagi, karena tetap ada biaya yang dikeluarkan oleh siswa dan orangbtua.

Simon sendiri secara pribadi sepakat dengan sumbangan untuk komite karena banyak sekali kebutuhan sekolah yang harus dilengkapi. Namun harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Sebab selama ini setiap sumbangan tidak ada pertanggungjawaban.

Meski demikian pihak berwajib seperti inspektorat dan penegak hukum lainnya tidak bisa melakukan audit karena tidak ada aturan yang jelas mengatur khusus untuk uang sumbangan komite. “Kita berharap rekomendasi ini kepada pemerintah dapat diatur dalam pergub agar dinas teknis bisa menyusun aturan teknisnya,” kata dia.

Terdapat tiga poin penting yang dijadikan rekomendasi, yakni urusan dana komite sudah menjadi persoalan publik yang serius , maka harus segera diatur, tertibkan, awasi dan audit.

Selain itu, mendesak pemerintah untuk segera dikaji dan terbitkan juknis tentang pendidikan pengelolaan dan pengawasan dana komite oleh Dinas Pendidikan.

Ada pula rekomendasi poin ketiga menyebutkan, dalam jangka menengah perlu disusun pergub yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. Tindak lanjuti perda Bab IX pendanaan pendidikan.(mg29/cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!