800 Miliar Dana Awal Infrastruktur Dasar IKN – Timor Express

Timor Express

EKONOMI

800 Miliar Dana Awal Infrastruktur Dasar IKN

Polda Kaltim Cegah Para Spekulan Tanah

JAKARTA, TIMEX – Kementerian PUPR akan mencanangkan anggaran Rp 865 miliar dari APBN 2020 untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur meliputi jaringan jalan, sanitasi, drainase dan fasilitas penunjang lainnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, paling cepat pembangunan fisik akan dimulai pada semester kedua tahun 2020. “Proyeknya pasti multiyears (tahun jamak,Red) jadi tidak akan diambilkan penuh anggarannya. Misalnya butuh Rp 1 miliar, ya hanya akan dianggarkan sebagian saja,” kata Basuki di Komisi V DPR kemarin (29/8).

PUPR membagi rencana desain dan pembangunan fasilitas dasar IKN menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah Masterplan dan desain kawasan yang akan dilakukan 2019 sampai 2020. Kemudian menuju tahap kedua yakni pembangunan infrastruktur dasar meliputi jalan, drainase, bendungan, embung, sistem penyediaan air bersih dan lain-lain. Kemudian tahap akhir adalah merancang landscape kawasan melalui mekanisme design-and-build yang akan dilakukan dalam periode 2020 hingga 2023. “Akhir tahun 2019 ini harus sudah ada site plan,” jelas Basuki. Setelah tahap pertama berupa desain dan perencanaan selesai Yang kedua kita membangun prasarana dasar “Sekarang sudah kita mulai. Pertengahan tahun depan dimulai ground breakingnya. Itu target kami,” katanya.

Basuki menjelaskan, pada tahap ketiga setelah infrastruktur dasar terbangun, PUPR akan menyiapkan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) yang akan mendikte letak-letak bangunan pemerintahan seperti Gedung DPR, Istana negara, kawasan perumahan, Kementerian, serta distrik komersial. “Karena sebuah kota itu harus punya distrik komersil,” jelas Basuki.

Basuki berharap, tahap ketiga juga bisa dimulai pada tahun depan setelah pembangunan tahap kedua dimulai. Sehingga nanti pada tahun 2023 hingga 2024 rencana pemindahan PNS dan personil pemerintahan ke IKN baru bisa dimulai. Untuk mempercepat pembangunan, akan dilakukan model pekerjaan paralel antara desain dan pembangunan atau design and build. “Nanti kontraktor dan konsultan digabung bekerja bersama. Seperti di GBK dulu,” katanya.

Meski demikian, Basuki membenarkan bahwa pembangunan IKN harus melalui persetujuan undang-undang. Namun menurutnya, saat Presiden mengumumkan rencana pemindahan IKN pertengahan tahun lalu, sudah didahului dengan surat yang dilayangkan ke ketua DPR. “Saya juga nggak bisa nunggu selesai dulu, baru desain,” katanya.

Basuki menegaskan, kalau pembahasan undang-undang Molor, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ground breaking pembangunan infrastruktur pun juga bisa molor. “Akan kita ikutin aturannya. Bangun kota kan untuk masa depan, 50 hingga 100 tahun kedepan, tidak sama dengan bangun rumah tinggal,” katanya.

Sementara Polda Kalimantan Timur turut membantu upaya pemindahan ibukota. Kabidhumas Polda Kalimantan Timur Kombespol Ade Yaya Suryana menjelaskan, saat ini yang menjadi fokus dari Polda adalah mencegah adanya spekulan tanah. “Yang utama itu, jangan sampai ada yang mencoba mencari keuntungan,” terangnya.

Karenanya Polda Kaltim akan terus melakukan pemantauan. Lagi pula, di daerah tersebut juga ada area hutan lindung. Yang pasti, Polda Kaltim akan berupaya menyukseskan kebijakan pemerintah. “Selain soal spekulan, lainnya sebenarnya sudah ok,” tuturnya.
Untuk tingkat kriminalitas, di kawasan tersebut malah tergolong menengah ke bawah. Artinya, tingkat keamanan sangat kondusif. “Tidak tinggi,” terangnya di acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divhumas Polri di kawasan Ancol, Jakarta.

Dia menjelaskan, kaltim merupakan daerah pertambangan, terdapat batu bara, minyak hingga emas. Lalu, juga ada kawasan hutan kayu. “Ada eksplorasi secara legal di Kaltim,” papar polisi dengan tiga melati di pundaknya tersebut.

Kondisi banyaknya SDA tersebut tentunya akan berpengaruh. Namun, Polda Kaltim akan berupaya melakukan pelayanan bahkan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan. “Kalau ada dampak tertentu, kalau melanggar hukum ya ditindak,” urainya. (tau/idr/jpg/sam)

Fulus untuk Ibu Kota Baru

Sumber Dana :
APBN : 19,2 persen
Swasta : 26,2 persen
KPBU : 54,6 persen

INFRASTRUKTUR DASAR :
Penyiapan Jalan Nasional Non Tol

Biaya : Rp 500 Miliar **

Sumber Daya Air
1. Sistem penyediaan air baku
2. Pembangunan bendungan dan embung
3. Sistem pengendali banjir dan drainase
Biaya : Rp 175 Miliar **

Permukiman
1. Sarana/prasarana utilitas bawah tanah untuk air minum dan air limbah, drainase dan
prasarana/sarana umum kawasan seluas 2.000 hektar
Biaya : Rp 100 Miliar **

2. Jasa konsultan urban design 2.000 Ha, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 40 ribu hektare dan design control 180 ribu hektare.
3. Konsultan basic design Perumahan ASN
Biaya : Rp 90 Miliar **
TOTAL : Rp 865 Miliar *

*) Belum disetujui DPR
**) Harga-harga berupa biaya awal atau uang muka. Bukan kebutuhan total infrastruktur yang dimaksud

Sumber: Kementerian PUPR, diolah



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!