Garda NTT Tolak Relokasi Warga Komodo – Timor Express

Timor Express

METRO

Garda NTT Tolak Relokasi Warga Komodo

AKSI DAMAI. Peserta aksi dari Garda NTT menyampaikan orasi terkait masalah Pulau Komodo ketika aksi damai di depan gedung KLHK. Mereka menolak relokasi warga penghuni Pulau Komodo seperti yang diwacanakan Pemprov NTT selama ini. Diabadikan, Rabu (28/8).

GATRA BANUNAEK/TIMEX

Gelar Aksi Damai di KLHK

JAKARTA, TIMEX – Wacana penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK) khususnya Pulau Komodo terus bergulir. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Namun demikian, wacana tersebut memicu kegelisahan warga terutama 2.000-an warga yang selama ini mendiami Pulau Komodo.
Aspirasi warga Pulau Komodo akhirnya disuarakan Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT). Garda NTT menggelar aksi damai di depan Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (28/8) petang.

Menggunakan pengeras suara dan selebaran bertuliskan, relokasi dan penutupan Pulau Komodo bukan solusi, anggota Garda NTT secara bergantian melakukan orasi dengan pengawalan aparat kepolisian. Beberapa poin penting orasi yang disampaikan Garda NTT yakni menolak wacana penutupan sementara Pulau Komodo yang masuk dalam kawasan TNK, menolak relokasi 2.000-an warga penghuni Pulau Komodo serta mendesak agar KLHK memublikasi master plan pembangunan Pulau Komodo.

Sekretraris Jenderal (Sekjen) Garda NTT, Malin Bato di sela-sela aksi damai di depan gedung KLHK mengaku 2.000-an warga yang akan direlokasi sudah menghuni Pulau Komodo sejak sebelum kemerdekaan. “Warga Pulau Komodo selama ini menetap di tepi pantai dan sudah ada batasan-batasannya. Jadi, tidak semua kawasan konservasi Pulau Komodo bisa dihuni warga. Karena itu, maka wacana relokasi warga di sana sangat meresahkan warga. Alasannya karena sampai saat ini belum ada kejelasan di lokasi mana warga akan dipindahkan,” kata Marlin.

Dirinya menegaskan bahwa sesuai penjelasan pihak KLHK yang diwakili Karo Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi bahwa KLHK sampai saat ini belum mengetahui renana relokasi warga yang menghuni kawasan Pulau Komodo. “Memang, KLHK mengetahui wacana penutupan sementara Pulau Komodo. Tapi soal relokasi warga yang menghuni Pulau Komodo belum diketahui. Kalau memang warga akan direlokasi di awal tahun 2020 maka waktunya tersisa beberapa bulan lagi. Lalu dimana warga akan dipindahkan dan fasilitas penunjang bagi warga sudah harus jelas dan itu harus ada kajian yang matang sehingga nasib warga tidak terkatung-katung,” ungkap Sekjen Garda NTT.

Menurutnya, pihak KLHK hingga kini masih melakukan kajian terkait wacana penutupan sementara Pulau Komodo. Dan kemungkinan akhir tahun ini hasil kajian tim terpadu di Pulau Komodo sudah diumumkan. “Soal penutupan sementara kawasan Pulau Komodo itu memang menjadi wewenang KLHK. Tapi untuk relokasi warga bukan kewenangan KLHK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat berkesempatan bertemu dan bertatap muka langsung dengan Presiden RI, Joko Widodo. Pertemuan itu dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Juli 2019 lalu. Saat itu, Gubernur didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Wayan Dharmawa dan Kepala Badan (Kaban) Penghubung NTT, Viktor Manek.

Beberapa penegasan Presiden Jokowi ke Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada pertemuan itu yakni pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) diharapkan bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Selain itu, Jokowi mengingatkan agar atraksi budaya yang dimiliki supaya dikemas dengan baik sebagai warisan leluhur dan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan baik itu wisatawan mancanegara maupun lokal.

Usai bertemu Presiden Jokowi, Viktor Bungtilu Laiskodat kepada Timor Express menegaskan bahwa dirinya bertemu dengan Presiden RI dan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan di Provinsi NTT. “Jadi, gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat punya tanggung jawab untuk menyiapkan langkah-langkah guna pembangunan di wilayah NTT sesuai dengan apa yang sudah diinvestasikan oleh pemerintah pusat di NTT. Intinya bahwa pembangunan Bandara Komodo dan pembangunan infastruktur lain di kawasan pariwisata NTT khususnya di Labuan Bajo harus berjalan dengan baik,” ujar Viktor.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, selain pembangunan fasilitas untuk menunjang pariwisata di Labuan Bajo, Pemprov NTT dan Pemkab serta Pemkot di NTT juga diminta untuk membenahi antraksi budayanya masing-masing. “Kita (Pemprov NTT serta pemkab/pemkot) diminta untuk menyiapkan dan membenahi semua atraksi budaya daerah masing-masing sebagai warisan nenek moyang. Karena jika atraksi budaya dikemas dengan baik maka akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan,” ungkap Gubernur NTT.

Disinggung terkait wacana konservasi Pulau Komodo di Labuan Bajo, Viktor menegaskan bahwa Presiden RI juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengkomunikasikan wacana penutupan sementara Pulau Komodo bersama Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat agar wacana tersebut bisa ditindaklanjuti dengan baik. “Beliau (Presiden Jokowi, Red), dalam arahannya berharap agar Pulau Komodo supaya dikelola oleh Pemprov NTT,” pungkas Gubernur NTT. (gat/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!