Tiga Partai Masih Menggantung – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Tiga Partai Masih Menggantung

ILUSTRASI: AMA LADO/TIMEX

Suksesi Pimpinan DPRD NTT

PDIP Disebut-sebut Pilih Emi

KUPANG, TIMEX – Tiga Partai Politik yang mendapat jatah kursi pimpinan DPRD NTT belum juga menentukan sikap terkait siapa yang menjadi pimpinan DPRD NTT. Di sisi lain, 65 anggota DPRD terpilih akan dilantik, Selasa (3/9) besok.

Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi NTT, Alex Ofong yang dikonfirmasi Timor Express, Minggu (1/9) mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui apa keputusan DPP Nasdem. “Sekarang Pak Ketua (Raymundus Fernandez) sedang ada di DPP (Jakarta). Semoga pulang dari DPP sudah bawa SK,” kata Alex yang juga salah satu calon kuat Wakil Ketua DPRD NTT itu.

Dia menjelaskan, penentuan pimpinan DPRD provinsi, kabupaten/kota hingga pimpinan fraksi provinsi dan kabupaten/kota dilakukan di DPP Partai Nasdem. “DPP yang keluarkan SK untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” terangnya.

Sebelumnya DPW Nasdem NTT mengusulkan tiga nama untuk calon wakil ketua DPRD NTT periode 2019-2024. Ketiganya adalah Alex Take Ofong yang menjabat Sekretaris DPW Nasdem NTT dan juga Wakil Ketua DPRD NTT saat ini. Kedua, Chris Mboeik dan Kasimirus Kollo.

Nasdem sendiri mencapat posisi pimpinan DPRD juga di 14 kabupaten/kota. Dari 14 daerah, lima di antaranya adalah ketua DPRD, yakni Kabupaten TTS, TTU, Manggarai Barat, Rote Ndao dan Sumba Tengah.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTT, Aloysius Malo Ladi. Menurut Alo, sampai saat ini pihaknya belum mendapat surat keputusan (SK) terkait keputusan DPP tersebut.

Alo sendiri merupakan salah satu dari tiga calon yang diusulkan ke DPP. Dua calon lainnya, yakni Yohanes Rumat dan Pdt. Yunus Naisunis. Ketiganya sudah mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan sejak 10 Juli 2019 di DPP PKB di Jakarta.

Sementara Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT, Yunus Takandewa yang dikonfirmasi terpisah juga memberikan jawaban yang sama. Yakni, hingga saat ini DPP PDIP belum menyampaikan keputusan terkait siapa yang menjadi ketua DPRD NTT dari PDIP. PDIP NTT sebelumnya mengusulkan tiga calon, yakni Emelia Nomleni yang kini menjadi Ketua DPD PDIP NTT, Yunus Takandewa dan Patrisius Lali Wolo yang menjadi Bendahara DPD PDIP NTT.

Jika penentuan pimpinan fraksi di partai Nasdem dilakukan oleh DPP, berbeda dengan PDIP. Yunus yang ditanya terkait hal ini menjelaskan, penentuan pimpinan fraksi PDIP di DPRD NTT dilakukan oleh DPD PDIP NTT, “Karena SK pimpinan fraksi itu dari DPD,” jelas Yunus yang saat ini menjabat wakil ketua DPRD NTT itu.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, jajaran DPD PDI Perjuangan NTT sudah menggelar rapat di Kantor DPD PDIP NTT pada Minggu (1/9) malam untuk menentukan siapa pimpinan fraksi.

Sementara itu, salah satu sumber di internal PDIP menyebutkan yang paling berpeluang ditetapkan menjadi Ketua DPRD adalah Emelia Nomleni. DPP PDI Perjuangan sudah menyetujui Emelia Nomleni. “Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk penyerahan SK,” kata sumber yang minta namanya tidak dikorankan itu. (cel/sam)

DPP Nasdem Masih Bahas Kursi Pimpinan DPRD

Hingga kini, Dewan Pengurus Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP Nasdem) belum menetapkan nama pimpinan dan Fraksi DPRD Provinsi NTT dari Partai Nasdem. Pasalnya, DPP masih terus melakukan pembahasan nama-nama karena Partai Nasdem mendapatkan jatah kursi pimpinan di sejumlah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kita masih terus bahas nama-nama yang sudah diajukan oleh pengurus di tingkat daerah baik itu DPD (kabupaten/kota) maupun DPW (provinsi). Untuk pimpinan DPRD Provinsi NTT dari Partai Nasdem akan kita putuskan karena memang sudah ada usulan tiga nama ke DPP,” jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem, Johnny G. Plate kepada Timor Express di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut Johnny, nama-nama calon pimpinan baik itu DPRD maupun fraksi yang diusulkan oleh pengurus wilayah dan daerah adalah kader terbaik Partai Nasdem. “Jadi, jabatan pimpinan DPRD dan fraksi itu adalah keputusan politik partai. Karena pimpinan dari Partai Nasdem adalah lengan partai. Yang jelas, syarat-syarat khusus harus bisa dipenuhi oleh calon yang nanti ditetapkan,” ungkap anggota Komisi XI DPR RI ini.

Jabatan yang nanti diberikan, katanya, harus bisa diemban dengan baik demi memajukan partai di daerah. “Yang penting adalah harus bekerja dengan baik untuk meningkatkan kinerja DPRD provinsi dan kabupaten/kota di NTT. Jaga nama baik partai. Itulah guna pimpinan DPRD dan fraksi dari Partai Nasdem,” pesan Sekjen DPP Partai Nasdem.

Disinggung terkait waktu pelantikan pimpinan DPRD Provinsi NTT yang tinggal sehari, Johnny menegaskan bahwa untuk jabatan pimpinan dari Partai Nasdem di DPRD Provinsi NTT setelah pelantikan masih ada waktu satu bulan untuk menetapkannya. “Yang jelas kita tidak akan terlambat untuk menetapkan pimpinan dari Partai Nasdem. Jabatan pimpinan DPRD dan fraksi itu adalah penugasan politik dari partai. Pimpinan DPRD adalah juru bicara DPRD. Nah, karena itu maka harus menunjukkan yang terbaik,” tegas Sekjen DPP Partai Nasdem. (gat/sam)

“DPRD Baru Jangan Cuma Kritik tanpa Data”

Tinggal sehari lagi rakyat NTT akan melihat seremoni pengambilan sumpah dan janji para wakil rakyat yang baru. Selasa (3/9) besok, sebanyak 65 anggota DPRD NTT Periode 2019-2024 dilantik.

Terkait ini, sejumlah catatan kritis disampaikan pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona.

Menurut dia, DPRD yang akan dilantik harus memahami tugas dan fungsi mereka melampaui sekadar rutinitas harian. Harus lebih dari itu, yaitu filosofi di balik tugas tugas utama, yakni fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.

Jika DPRD kali ini tidak kritis terhadap program-program dan rencana anggaran yang diajukan pemerintah, maka mereka akan terjebak dalam kultur lama di mana DPRD hanya dicap sebagai tukang stempel.

Dikatakan, tidak semua hal harus dikritik, tetapi menerima secara membabi buta apa saja yang diajukan pemerintah tanpa memeriksanya secara nalar dan fair, maka yang akan terjadi adalah DPRD seolah-olah perpanjangan tangan pemerintah. “Sehingga masyarakat akan melihat DPRD sebagai bagian lain dari birokrasi. Bukan lembaga terhormat yang menjadi respresentasi mereka untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan,” jelas Mikhael.

Ia pun berharap wajah-wajah baru DPRD adalah semangat baru dalam kinerja. Bukan penampilan baru dan gaya atau style baru. Jika gaya lebih diutamakan daripada tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, maka yang rugi adalah masyarakat. Pasalnya, masyarakat telah memilih mereka, maka saatnya mereka mendedikasikan diri mereka secara total untuk kebaikan bersama. Sebab sudah menjadi cerita usang bahwa DPRD di NTT, di banyak kabupaten juga provinsi, dipandang hanyalah gerombolan politisi dan bukan para negarawan yang datang untuk mengabdikan dirinya bagi masyarakat. “Khusus untuk DPRD provinsi, saya kira mengimbangi kerja-kerja Gubernur dan Wagub dengan kritik dan pengawasan yang berimbang adalah penting,” ujar Mikhael.

Menurut dia, kekuasaan yang dibiarkan berjalan bebas tanpa pengawasan juga sangat berbahaya. Dikatakan, kinerja DPRD di masa sebelumnya sudah mendapat kritik dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tentu berharap bahwa DPRD kali ini tidak hanya melaksakan fungsi stempel atau persetujuan tanpa sikap kritis terhadap apa yang diajukan pemerintah.

Dengan power yang mereka miliki, menurut Mikhael, mereka harus bisa menjadi penyeimbang yang kritis bagi kekuasaan eksekutif. Artinya, DPRD baru perlu mempraktekkan budaya debat dan berdialektika secara deliberatif dengan eksekutif di ruang-ruang sidang. Misalnya, pemerintah saat ini mengajukan program garam, pariwisata dan kelor, maka DPRD dari masing-masing fraksi harus bisa menyiapkan basis argumentasi yang kuat tentang kelemahan dari pelaksanaan tiga program ini sejauh ini. “Jika mereka tidak punya basis argumentasi dan hanya mencari sensasi lewat gimick politik yang dipublis media tentang tiga isu tersebut, maka masyarakat dn eksekutif tidak akan menghormati mereka. Bahkan bisa saja mereka dicap hanya asal bunyi tanpa kemampuan berdebat dengan data dan tesis-tesis kunci di forum-forum sidang,” katanya.

Pengajar di FISIP Unwira ini menjelaskan DPRD butuh berdiskusi dengan para ahli untuk menambah wawasan karena yang mereka hadapi adalah pihak eksekutif yang rata-rata punya kemampuan dan jam terbang soal program kerja dan anggaran. Selain itu, DPRD juga harus menjaga kehormatan dengan selalu menjaga jarak dengan kekuasaan. Bukan melawan kekuasaan, tetapi harus selalu kritis dengan kekuasaan agar DPRD tidak dipandang sebagai gerombolan “domba peliharaan pemerintah”.

Menurut Mikhael, watak domba yang hanya menyatakan setuju kepada program dan rencana kerja pemerintah adalah watak naif yang harus dihindari DPRD periode ini. Jika mereka membaca data dan paham bahwa NTT masih masuk kategori daerah termiskin maka mereka harus merefleksikan itu. Dengan demikian, kata dia, tugas dewan dalam mengawasi punya basis argumentasi kontra yang kuat tentang apa yang diajukan dalam program dan anggaran pemerintah.

Menurutnya, maslah kemiskinan yang masih menjdi masalah krusial di NTT seharusnya menjadi entri point yang diperjuangkan oleh dewan saat ini. Kritik itu baik, tapi kritik tanpa basis data juga tidak baik. Dewan wajib memahami bahwa legitimasi itu berkaitan dengan kepercayaan atau trust, bukan berkaitan dengan hal lainnya, apalagi barter ekonomi. “Sebab zaman berubah dan media sosial memungkinkan pengawsan itu langsung diberikan oleh warga tanpa ada filter,” ujarnya.

Dengan demikian, jika mereka tidak ingin diolok-olok oleh masyarakat di forum-forum diskusi di media sosial maka mereka harus mengubah mentalitas. Artinya, fungsi pengawsan itu perlu dilakukan dengan sepenuh hati oleh para anggota DPRD bukan mnjadi lemah hanya karena masuk angin. Anggaran yang benar-benar prorakyat dan sesuai kebutuhan rakyat sangat penting ditegaskan dalam APBD. “Bukan anggaran yang isinya komisi dan dapat untung,” tegas Mikhael. (sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!