Efek Sosial Pelatihan Sistem Keuangan Desa – Timor Express

Timor Express

OPINI

Efek Sosial Pelatihan Sistem Keuangan Desa

Oleh: Dasma A Damanik

Dosen Sosiologi Fisip Universitas Nusa Cendana Kupang

STIKOM Uyelindo Kupang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten TTU dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BKKP) wilayah NTT melakukan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) kepada Mahasiswa KKN tahun ajaran 2018/2019 (Timex, 21 Mei 2019). Disebutkan, desa saat ini menyimpan banyak sekali masalah terutama masalah keuangan.

Data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang dari Januari 2017-April 2019 menunjukkan sebanyak 24 kepala desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terbukti melakukan korupsi Dana Desa dan Aloksi Dana Desa (ADD). Akibatnya negara rugi hingga miliaran rupiah (kumparan.com, 29 April 2019).

Berdasarkan laporan kumparan.com, dari jumlah itu, sebagian besar perkara korupsi menyeret para Kades/Penjabat Kades. Kebanyakan perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkcraht). Hanya beberapa perkara di antaranya yang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1 A Kupang.

Fakta lainnya, semua Kades/Penjabat Kades dinyatakan terbukti bersalah dan melanggar Pasal 3 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain kades, beberapa pihak juga terlibat dalam kasus korupsi Dana Desa dan ADD. Beberapa di antaranya ialah Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara serta para suplier atau pelaksana proyek di desa.

Disebutkan, banyaknya Kades yang dihadapkan pada kasus hukum ternyata bukan karena keinginan melakukan korupsi. Bahwa dorongan melakukan korupsi ada di dalam diri setiap orang, sulit dibantah. Hanya saja, jika memperhatikan alasan melakukan korupsi, kegamangan dan ketidaktahuan prosedur, sistem, dan mekanisme penggunaan dana desa menjadi kendala utama.

Korupsi sebagai kejahatan

Peningkatan jumlah kasus korupsi di desa sebanyak dua kali lipat hemat saya tidak bisa lagi hanya dipandang sebagai kesalahan manajemen. Tindakan korupsi harus dibaca dalam kerangka eksistensial manusia. Merujuk Arendt (2012), korupsi mesti dibaca sebagai sebuauh kejahatan eksistensial yang banal. Kejahatan eksistensial berhubungan dan erat berkaitan dengan posisi manusia sebagai sebuah entitas subyek.

Dalam Eichmann In Jerusalem: A Report On The Banality Of Evil, Arendt menyebut banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan adalah sebuah fenomena kejahatan yang dianggap lazim oleh pelakunya. Disebut banal karena kemalasan berpikir individu tertentu (Jena, 2015). Jalan pintas menjadi cara utama menghadapi berbagai realitas sosial kemasyarakatan. Karena itu, nilai-nilai agama tidak bisa dipakai untuk menghentikan watak manusia demikian.

Dalam kategori yang sama, tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang marak dilakukan oleh lembaga KPK dan terus diendus kepolisian tidak serta merta memberikan efek jera bagi elite berwatak demikian. Sebab, dalam mental aktor korupsi tertanam sebuah pemahaman bahwa tindakan korupsi itu sebagai perilaku normal dan wajar.

Desa sebagai ladang korupsi

Banyaknya aktor korupsi yang ditangkap dalam berbagai operasi di pusat dan di beberapa daerah tidak lantas menyadarkan pelaku korupsi di desa. Disposisi mental menjadi alasan utama di sini. Karena disposisi mental, pelaku korupsi meengidentifikasi diri sebagai manusia bermental korup.

Karena itu, apa pun nilai agama yang ditanamkan dalam diri pengambil dan pelaku kebijakan tidak akan mempan karena secara esensial. Selain karena mereka sedang menunjukkan watak kesetanan, manusia demikian telah terdisposisi secara mental. Disposisi mental secara internal menyebabkan tindakan korupsi dianggap sebagai kegiatan yang biasa-biasa saja dan bahkan harus ditingkatkan.

Data tentang korupsi di desa menunjukkan bahwa desa saat ini telah menjadi ladang baru korupsi di Indonesia. Ketika dikaitkan dengan besarnya dana yang mengalir ke desa saat ini, sulit untuk tidak mengatakan bahwa harapan besar masyarakat Indonesia harus diperiksa kembali.

Diperiksa karena beberapa alasana berikut ini. Pertama, di negara ini, korupsi masih menjadi penyakit kronis yang melumpuhkan tidak saja perekonomian tetapi juga kemanusiaan manusia Indonesia. Korupsi seakan menjadi habitus baru pejabat negara dan swasta di republik ini. Korupsi telah merusak jantung pertahanan Indonesia di ruang negara bangsa.

Kedua, sebagian besar pelaku korupsi adalah pengelolah negara. Membaca data ICW, terkait aktor korupsi, kepala desa di banyak tempat di Indonesia rupanya sudah masuk dalam kubangan perilaku busuk koruptif.

Ketiga, harapan akan munculnya kesejahteraan menjadi sulit terwujud sebab korupsi telah dianggap wajar. Data di atas menunjukkan desa tidak lagi hanya dianggap sebagai medan berbagai masalah sosial. Di titik yang lain, desa telah menjadi ruang subur; lahan di mana korupsi terjadi dengan amat banal. Politisasi kemiskinan bisa dipahami dalam konteks ini.

Otonomi desa sebagaimana roh UU Desa Nomor 6/2014 benar-benar dipahami secara salah oleh segelintir orang. Oleh orang-orang itu, otonomi desa adalah arena di mana aktor tertentu bisa melakukan tindakan apa pun terkait dengan desa dan dana desa.

Dengan demikian, harapan akan munculnya desa yang berdaulat secara ekonomi menjadi sulit terwujud. Sebab utamanya karena desa saat ini telah menjadi lahan baru korupsi elite kekuasaan desa.

Evaluasi dan pengawasan kiranya tidak bisa lagi ditawar-tawar. KPK memang belum masuk ke desa. Tugas pemberantasan korupsi di desa diberi kewenangan kepada kejaksaan dan kepolisian. Meskipun demikian, tugas pemberantasan korupsi di desa tidak bisa lagi hanya diberikan kepada dua lembaga itu.

Pemerintah pusat harus terang dan jelas melakukan evaluasi dan pengawasan dana desa. Masyarakat di sisi yang lain harus segera keluar dari zona permisivitas. Jika tidak, predikat ladang baru korupsi tidak akan beranjak dari desa di Indonesia.

Di titik yang lain, usaha memberikan pelatihan tentang sistem keuangan desa seperti dilakukan STIKOM Uyelindo perlu dilakukan secara simultan oleh semua elemen terutama pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan begitu, alasan kesalahan dan ketidakpahaman manajemen bisa diminimalisasi dan keuangan desa benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan pembanguna desa. (*)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!