Habel dan Sofia Pimpinan Sementara – Timor Express

Timor Express

METRO

Habel dan Sofia Pimpinan Sementara

Pelantikan 40 Anggota DPRD Kabupaten Kupang

OELAMASI, TIMEX – Partai Golkar dan Partai Nasdem masing-masing mempercayakan Habel Mbate dan Sofia Malelak-de Haan sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kupang. Pengumuman ini dilakukan saat pelantikan 40 anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2019-2014, Senin (9/9).

Pelantikan 40 anggota DPRD Kabupaten Kupang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Decky Nitbani. Hadir pada kesempatan itu, Bupati Kupang, Korinus Masneno, Wakil Bupati, Jerry Manafe, Sekda, Obet Laha, Forkopimda, pimpinan parpol, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan.

Bupati Kupang, Korinus Masneno saat membaca sambutan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mengatakan, praktik pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam spirit desentralisasi dan otonomi daerah dalam era kekinian menunjukkan bahwa daerah telah memperoleh hak, wewenang dan kewajiban yang seluas-luasnya dan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan rakyatnya. Adanya hak dan wewenang yang begitu luas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diharapkan mempercepat terwujudnya kemandirian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dikatakan, pemerintah daerah beserta semua unsur pemerintahan yang ada harus kreatif dan inovatif dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah daerah yang benar-benar berkarakter kerakyatan, sehingga pada gilirannya berdampak pada makin tingginya kepuasan rakyat atas proses pemerintahan.

Menurutnya, Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa selain kepala daerah, pada hakekatnya DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. “Hal ini bermakna bahwa DPRD mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, relasi kemitraan yang sejati antara DPRD dengan kepala daerah merupakan prasyarat mutlak guna menjamin optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dikatakan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah atau kepala daerah. Kedudukan yang setara ini bermakna, antara DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam artian tidak saling membawahi, satu tidak bertanggung jawab kepada yang lain, atau satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain.

“DPRD adalah mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu, DPRD dan pemerintah wajib memelihara dan membangun hubungan kerja sama yang harmonis dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam praktik pemerintahan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah banyak keberhasilan yang dicapai, namun di sisi lain harus diakui masih ada rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan dasar. Masih ada rakyat yang hidup dalam kemiskinan, pendidikan tidak terjangkau, kesehatan memprihatinkan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan kerja, kesenjangan sosial dan daya saing ekonomi yang masih rendah. Masih adanya rakyat yang terisolasi secara fisik, sosial maupun ekonomi. “Tidak hanya itu, masih ada rakyat yang tidak puas atas berbagai layanan pemerintahan. Masih ada rakyat yang belum mandiri secara ekonomi, sosial dan politik dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masalah pemerintahan yang mesti segera diatasi oleh pemerintah daerah,” katanya.

Dikatakan, berbagai masalah yang dihadapi daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan perlu mendapat perhatian bersama untuk segera diatasi diantaranya kemiskinan, perumahan tidak layak huni, stunting, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, pertambangan dan berbagai masalah sosial lainnya.

Usia seremoni pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Kupang dikukuhkan menjadi sesepuh orang Alor dari keluarga anggota DPRD Kabupaten Kupang, Johanis Mase. Pengukuhan dilakukan secara adat dengan mengenakan pakaian adat kepada Korinus Masneno dan Jerry Manafe lalu dilakukan tutur adat.

Usai tutur adat, Korinus Masneno dan Jerry Manafe serta rombongan keluarga Alor, menari Lego-lego bersama di depan gedung DPRD Kabupaten Kupang.

Beberapa anggota DPRD Kabupaten Kupang yang dilantik kemarin juga dilakukan Natoni (tutur adat) dan penjemputan secara adat yang meramaikan gedung DPRD Kabupaten Kupang.

30 Anggota DPRD Belu Dilantik

Senin (9/9), 30 anggota DPRD Kabupaten Belu juga dilantik. Mereka dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua A. A. Gede Susila Putra di aula utama gedung DPRD Belu.

Pelantikan dihadiri bupati Belu Willybrodus Lay, Kajari Belu Alfons Loe Mau dan para pejabat Forkompida Belu serta ribuan warga Kabupaten Belu. Pimpinan sementara DPRD Belu yang ditunjuk adalah Jeremias Manek Junior dari Partai Demokrat sebagai ketua dan Yohanes Jefry Nahak dari Partai Golkar serta Sipri Temu dari Partai NasDem sebagai wakil ketua.

Ketua Sementara DPRD Belu Jeremias Manek Junior dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Belu yang sudah mempercayakan aspirasinya kepada 30 anggota anggota DPRD Belu untuk diperjuangkan dalam masa jabatan lima tahun ke depan. Selain itu, Manek Junior juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Belu atas dinamika politik yang terjadi selama masa kampanye lalu. “Banyak yang terpanggil namun sedikit yang terpilih demikian kata-kata bijak dalam alkitab,” kata Manek Junior.

16 Anggota Dewan Absen

Sebanyak 25 Anggota DPRD Malaka terpilih resmi dilantik, kemarin. Pada kesempatan itu, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran dalam sambutannya menegaskan agar anggota DPRD Malaka bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Malaka.

Bupati mengatakan ke depan DPRD bisa menjalankan hubungan baik dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi kepentingan masyarakat bisa terpenuhi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Malaka.

Pada kesempatan itu, Stefanus Bria Seran menyorot ketidakhadiran 16 Anggota DPRD Malaka yang tidak terpilih dalam sidang paripurna tersebut. Ia mengaku heran padahal saat sidang paripurna mereka masih berstatus anggota DPRD.

“Kita sudah memberikan undangan kepada semua anggota DPRD yang lama tidak terpilih, tapi tidak ada yang bersedia hadir,” kata Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka, Carlos Monis usai pelantikan.

Carlos mengatakan, Anggota DPRD Malaka yang tidak terpilih tersebut masa jabatan berakhir pada saat pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada saat tanda tangan berita acara, maka Anggota DPRD periode 2014-2019 resmi berakhir.

Terpisah, Anggota DPRD terpilih dari Partai Nasdem Feliks Bere Nahak kepada Timor Express usai pelantikan mengatakan sebagai Anggota DPRD Malaka terpilih dirinya siap menjalankan apa yang dipercayakan oleh masyarakat. “Tentu akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan apa yang menjadi hak rakyat diberikan kepada rakyat,” ungkap mantan Ketua KPU TTU dua periode ini. (ays/ogi/mg30/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!