DPR Siapkan Kontrak Politik Capim KPK – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

DPR Siapkan Kontrak Politik Capim KPK

JK Sebut KPK Perlu Perbaikan

JAKARTA, TIMEX–Upaya untuk mempreteli kekuatan KPK tampaknya dilakukan dari semua sisi. Tidak cukup dengan merevisi UU KPK, DPR juga sangat bernafsu menjinakkan pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023 itu. Salah satu yang kini tengah disiapkan adalah kontrak politik.

Sepuluh capim KPK yang mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR harus menandatangani kontrak politik tersebut. Dokumen itu disertai dengan materai untuk memperkuat keabsahannya. Salah satu poinnya bahwa pimpinan KPK wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang KPK hasil revisi. “Karena pimpinan (KPK, Red) kan dilantik setelah undang-undang direvisi,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurutnya, kontrak politik itu merupakan seruan moral pada pimpinan KPK untuk mematuhi undang-undang. Sebagai lembaga super body, ucap dia, KPK harus berjalan sesuai arahan undang-undang. Terutama UU KPK hasil revisi nanti. Mulai dari proses penyadapan, penggeledahan hingga penangkapan. “Jangan seperti sekarang, seenaknya langgar aturan. Taat dong dengan undang-undang,” ujarnya.

DPR membatah langkah tersebut bagian dari upaya untuk semakin memperlemah KPK. Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin menyampaikan kontrak politik itu bagian dari kesepakatan di internal komisi III. Dia bilang, hal itu bagian dari penegakan integritas anggota KPK. Dia juga menjamin proses tersebut tidak akan sampai mengganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi. “Itu maksudnya agar KPK menjalankan UU. Tidak lebih dari itu,” papar politisi Golkar itu.

Bagaimana jika ada capim yang menolak tanda tangan? Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menambahkan pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke para capim. Arsul menyampaikan DPR tidak akan memaksa para capim. Termasuk kemungkinan adanya capim yang tidak setuju dengan revisi UU KPK. Dia membantah hal itu akan menyulitkan calon yang bersangkutan untuk terpilih sebagai anggota KPK. “Kami hanya minta kejujuran. Tidak akan menjadikan itu sebagai faktor dominan dalam uji kepatutan dan kelayakan,” paparnya.

Sekretaris jenderal (Sekjen) PPP itu mengungkapkan, pihaknya akan mengutamakan tiga hal dalam penilaian. Yaitu komponen integritas, kompetensi, dan leadership capim.

Seperti diberitakan, fit and proper test diagendakan hari ini dan Kamis besok (11-12/9). Mekanismenya, satu orang capim akan dipanel secara bergantian oleh seluruh anggota dewan. DPR berjanji semua proses itu akan berlangsung secara terbuka. Sehingga publik bisa ikut menilai kecakapan dan kapabilitas para capim.

Sementara itu, dukungan untuk KPK tidak hanya disampaikan kalangan akademisi dan masyarakat sipil, tapi juga lembaga-lembaga keumatan. Diantaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Paritas Institute, Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), serta Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

Secara umum, perwakilan lembaga keumatan itu mendesak Presiden untuk tidak mendukung pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis seperti terjadi sekarang ini. Mereka juga mewanti-wanti Presiden untuk tidak menyetujui revisi UU KPK inisiatif DPR. Setidaknya itu bisa dilakukan Jokowi dengan tidak mengirim surat presiden (supres) ke DPR.

Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat menyuarakan dan menghadang pelemahan pemberantasan korupsi. Ajakan itu bukan tanpa alasan. Sebab, korupsi adalah akar kemiskinan dan merenggut hak-hak warga masyarakat secara umum. ”Pernyataan sikap dan desakan ini kami landaskan di atas nilai-nilai keagamaan yang kami yakini,” kata Pendeta Hendry Lokra dari PGI.

Di sisi lain, kelompok masyarakat juga ada yang mendukung revisi UU KPK. Seperti disuarakan massa yang mengatasnamakan dirinya Civil Society Movement (CSM). Dukungan terhadap RUU KPK itu disuarakan CSM di depan gedung KPK bersamaan dengan pernyataan sikap perwakilan lembaga keumatan di lobi gedung.

Dalam orasinya, kelompok CSM yang mayoritas mengenakan pakaian serba putih kombinasi merah itu menyebut revisi UU KPK dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan KPK. Kata lain, RUU itu bukan untuk melemahkan KPK. ”Justru revisi UU KPK ini sangat penting untuk memasukkan poin instrumen pengawasan terhadap sepak terjang KPK,” teriak salah seorang orator CSM.
Di bagian lain, sikap pemerintah terhadap revisi UU KPK mulai tampak. Isyarat persetujuan atas langkah DPR muncul Selasa (10/9) dalam pernyataan Wapres Jusuf Kalla. JK memang tidak secara eksplisit menyatakan setuju. Dia memilih untuk menyebut tidak semua isi draft RUU KPK bakal disetujui pemerintah.

Saat ditemui di kantor Wapres kemarin, JK menyebut saat ini pemerintah sedang menyiapkan Daftar Isian Masalah (DIM) terkait draft yang diajukan DPR. dia menyatakan hanya beberapa hal yang disetujui oleh pemerintah, tidak seluruh isi draft. “Seperti katakanlah dalam penuntutan harus koordinasi dengan Jaksa Agung. Nggak perlu itu,” terangnya.

Kemudian, perubahan mekanisme pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut JK juga tidak perlu diubah. Lebih baik tetap berjalan seperti yang selama ini dilakukan KPK. Pun demikian dengan pembatasan sumber penyelidik KPK, JK menyampaikan sikap pemeirntah bahwa rekrutmen penyelidik di KPK akan tetap seperti sekarang.

Meskipun demikian, dalam beberapa hal lainnya, JK mengisyaratkan pemerintah setuju. Seperti keberadaan dewan pengawas, mekanisme penyadapan, hingga persoalan operasi tangkap tangan. juga soal penerbitan SP3. Apakah itu artinya secara prinsip sebenarnya pemerintah setuju revisi UU KPK,” JK enggan menjawab lugas. “Secara prinsip perlu perbaikan-perbaikan,” lanjutnya.
Disinggung mengenai kehati-hatian KPK dalam menetapkan tersangka berdasar dua alat bukti, JK langsung menyergah. “Lha Lino (RJ Lino) lima tahun (tersangka) mana buktinya,” ucap mantan menko Kesra itu. Menurut dia tidak boleh seseorang ditersangkakan lebih dahulu baru melengkapi alat bukti. Itu akan menghabisi seluruh kehidupannya.

Dengan adanya wewenang SP3, maka kekeliruan yang terjadi bisa dipulihkan. Dalam kasus RJ Lino misalnya, selama lima tahun kasusnya menggantung. Mau dilepas tidak ada ruangnya, namun di sisi lain bukti yang ada masih belum cukup untuk menuntut dia. Padahal, ucap JK, Lino sudah kehilangan semuanya.

JK menuturkan, ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki untuk memperkuat KPK. keberadaan dewan pengawas misalnya, jangan langsung dianggap merugikan. Presiden sekalipun ada yang mengawasi kerjanya, yakni DPR. Maka, bisa saja keberadaan dewan pengawas malah akan meningkatkan kinerja KPK.

Misalnya pengawasan terhadap penyadapan. Prinsipnya, tutur JK, pemerintah setuju bahwa sistem penyadapan KPK tetap seperti yang berjalan selama ini. Hanya saja, perlu ada pengawasan dan audit. Juga tidak sampai merusak privasi orang. dia membandingkannya dengan sistem di luar Indonesa yang begitu rumit karena harus ada izin pengadilan. Izin penyadapan ke pengadilan tidak akan diterapkan di Indonesia, namun tetap perlu audit.
JK menyebut KPK ibarat obat yang memiliki efek samping. Sebelumnya, KPK sempat sukses membuat para pejabat lebih berhati-hati. “Sekarang bukan lagi hati-hati, melainkan takut luar biasa,” cetusnya. Dampaknya, makin sedikit yang berani mengambil keputusan karena khawatir salah sedikit saja dia akan masuk bui.

JK menambahkan, prinsipnya pemerintah ingin KPK dijaga dan benar-benar berfungsi memberantas korupsi. Hanya, tetap harus ada batasan dalam beberapa hal. Sukses prestasi pemberantasan korupsi menurut JK tidak diukur dari jumlah koruptor yang ditangkap atau uang negara yang dikembalikan. “Prestasi yang benar itu harusnya berkurang karena korupsi sudah tidak ada,” tutupnya.
Sementara itu, DPR tidak mempersoalkan jika pemerintah tidak menerima semua usulan yang masuk dalam draf revisi UU KPK. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, setiap RUU selalu dibahas antara DPR dengan pemerintah. “UU itu sangat tergantung pada kesamaan pandang antara DPR dan pemerintah,” terang dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan kemarin.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo menyatakan,  revisi juga sangat bergantung pada pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD). “Nanti kalau sudah berjalan, kami akan pantau,” papar dia. Sampai sekarang pihaknya masih menunggu surpres dari presiden.

Terkait dengan banyaknya desakan yang menolak revisi UU KPK, legislator asal Jawa Tengah itu mengatakan, dia yakin para anggota DPR yang merupakan kepanjangan dari partai pilitik. Mereka pasti mendengarkan desakan-desakan yang disuarakan publik. Biarlah mereka yang mempertimbangkannya nanti.

Dia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menyampaikan setuju atau tidak dengan revisi itu, dia hanya sebagai juru bicara parlemen. Jadi, ia hanya menjelaskan perkembangan yang terjadi di DPR. Yang pasti, lanjut Bamsoet, tugas pemberantasan korupsi adalah tanggungjawab bersama. Semua pihak harus mendorong KPK agar tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa partainya bukan menjadi inisiator dalam revisi UU KPK. Menurut dia, dia tidak bertemu dengan PDI Perjuangan (PDIP) atau partai lain untuk mengusul perubahan undang-undang itu.

Dia menjelaskan bahwa revisi itu meruni usulan dari Baleg DPR RI. Setelah disampaikan di paripurna kemudian diserahkan ke presiden. “Jadi, sekarang kita tunggu saja,” ujarnya. Semua fraksi sudah mendukung revisi UU tersebut. Sekarang tinggal menunggu pembahasannya di DPR.(mar/tyo/byu/lum/jpg/cel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!