Paket Intan Gugat Kemendagri ke PTUN Jakarta – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Paket Intan Gugat Kemendagri ke PTUN Jakarta

DISUMPAH. Saksi Madriana Cendana Pong selaku anggota KPU Alor (kedua dari kiri) dan Soni Oktovianus Arelan (ketiga dari kiri) sementara diambil sumpah oleh majelis hakim sebelum memberikan kesaksian di PTUN Jakarta di Rawamangun, Jakarta Timur kemarin (10/9) petang kemarin.

GATRA BANUNAEK/TIMEX

Kepala BKD Alor Akui Ada Mutasi Pejabat sebelum Pilkada

JAKARTA, TIMEX – Paket Intan (Imanuel E. Blegur-Taufik Nampira) yang merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Alor ternyata menempuh upaya hukum yakni gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melawan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku tergugat.

Ini gara-gara jadwal pelantikan bupati dan wakil terpilih periode 2019-2024, Amon Djobo-Imran Duru dilantik lebih cepat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu karena Amon Djobo diduga melakukan mutasi ASN di Kabupaten Alor yang berjumlah sekira 1.381 orang selama masa tahapan Pilkada. Hal ini diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Selasa (10/9) petang, majelis hakim PTUN Jakarta, Umar Dhani selaku ketua didampingi hakim anggota, Baiq Yuliani dan Nelvy Christin kembali menggelar sidang lanjutan keenam dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku tergugat.

Dua orang saksi yang diajukan tergugat yakni Kepala BKD Kabupaten Alor, Soni Oktovianus Arelan dan anggota KPU Kabupaten Alor, Madriana Cendana Pong.

Saksi Soni Oktovianus Arelan di depan persidangan petang kemarin mengaku, proses mutasi yang dilakukan disaat masa Pilkada sebanyak dua kali dan itu untuk kepentingan organisasi. “Hanya ada dua kali mutasi yakni mutasi jabatan dan mutasi ke tempat kerja. Selain mutasi dan penempatan ASN ke tempat kerja, ada juga ASN yang diberi hukuman disiplin atau diberhentikan dari jabatan karena melakukan pelanggaran disiplin,” jelas Soni.

Ditanya kuasa hukum pengugat (Paket Intan), Dian Christianto dan Aditya Dwiputra tentang berapa banyak mutasi ASN yang dilakukan Amon Djobo selaku bupati selama tahapan Pilkada, Kepala BKD Alor mengaku tidak tahu jumlahnya.

“Untuk mutasi ASN pada November 2018, Pemkab Alor mengajukan usulan mutasi ke Kemendagri sebanyak 132 orang ASN. Namun yang dimutasi hanya 129 sementara sisanya diberhentikan dari jabatan karena pelanggaran disiplin. ajukan usulan sebanyak 132 orqng dan yang dimutasi 129 orang. Sementara tiga orang diberhentikan dari pengawas. Dan itu saksi akui akan dibuktikan,” ujarnya.

Namun, ketika ditanya penggugat, Imanuel E. Blegur terkait fakta yang terjadi saat itu dimana mutasi bukan hanya 132 orang ASN melainkan ada 145 orang, Soni mengaku bahwa jumlah tersebut memang benar karena ada ASN yang adalah guru juga ikut dipindahkan ke tempat tugas yang baru.

Kepala BKD juga mengaku bahwa pihaknya sudah mengantongi rekomendasi dari KASN terkait proses mutasi yang dilakukan. Namun pihaknya tidak serta merta menindaklanjuti rekomendasi tersebut tetapi kembali menyanggah rekomendasi dari KASN.
“Rekomendasi dari KASN sudah kita terima dan kita sanggah lagi rekomendasi itu dan sampai saat inu kita belum dapat balasan dari KASN,” ungkap Soni. Akan tetapi, kuasa hukum penggugat mengaku bahwa pihaknya sudah mengantongi balasan surat dari KASN setelah disanggah oleh Pemkab Alor. Atas penjelasan saksi Soni, ketua majelis hakim kembali menegaskan bahwa memang benar ada mutasi yang dilakukan Amon Djobo selaku Bupati Alor disaat masa Pilkada.

Sementara saksi Madriana Cendana Pong selaku anggota KPU Alor di depan majelis hakim menegaskan bahwa dirinya tidak tahu soal mutasi yang dilakukan Pemkab Alor saat tahapan Pilkada. “Saya sibuk jadi saya tidak tahu kalau ada mutasi. KPU hanya menjalankan tahapan Pilkada dan kalau ada pelanggaran maka itu dari Bawaslu Kabupaten Alor. Saya juga tidak tahu ada rekomendasi dari KASN soal adanya mutasi yang dilakukan Pemkab Alor. Kami juga lakukan sosialisasi ke Partai Politik soal larangan-larangan bagi para pasangan calon yang harus dihindari selama tahapan Pilkada,” ujar Madriana.

Terkait kesaksian yang disampaikan saksi Madriana, ketua majelis hakim kembali menegaskan bahwa saksi Madriana memberikan kesaksian bukan atas nama lembaga KPU tetapi atas nama pribadi.

Usai memberikan kesaksian, majelis hakim kemudian menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang akan diajukan oleh penggugat. Turut hadir dalam sidang kemarin, kuasa hukum Kemendagri (tergugat), R. Gani Muhamad dan rekan. (gat/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!