Surat Presiden Turun – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Surat Presiden Turun

Minggu Depan Bahas Revisi UUMD3 dan Carry Over

JAKARTA, TIMEX– Presiden Joko Widodo akhirnya mengirim surat presiden (Surpres) kepada DPR untuk revisi Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Dewan pun siap membahas perubahan aturan itu dan menuntaskannya pada periode ini.

Kejelasan soal surpres itu disampaikan langsung Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Rabu (11/9). Menurut dia, pihaknya sudah menerima surpres untuk membahas revisi UUMD3. “Sudah saya cek, ada supres dari presiden,” ungkapnya. Selain UUMD3, ada satu lagi surpres soal revisi UU PPP.

UU PPP akan membahas terkait carry over atau melanjutkan pembahasan RUU yang belum tuntas ke periode berikutnya. Selama ini, dewan banyak mempunyai utang legislasi. Dengan carry over, diharapkan pembahasan RUU bisa dilanjutkan pada periode selanjutnya dan tidak memulai dari awal lagi.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo mengatakan, revisi UU akan dibahas dua pihak, yaitu DPR dan pemerintah. “Mengebut, pelan-pelan, atau sedang, itu tergantung pada dua pihak,” terang dia saat ditemui usai bertemu dengan Wapres Terpilih Ma’ruf Amin di rumahnya Jalan Situbondo, Menteng kemarin.

Legislator asal Jawa Tengah itu tidak menyebutkan kementerian apa yang ditunjuk Jokowi untuk melakukan pembahasan revisi dua UU itu. Yang jelas, kata dia, dengan surpres itu, pemerintah sudah siap membahas perubahan UU dengan DPR. Ia belum bisa memastikan kapan pembahasan akan rampung.

Anggota Baleg RI Achmad Baidowi mengatakan, baleg belum mendapatkan pemberitahuan terkait surpres revisi UUMD3 dan UU PPP. Menurut dia, setelah surpres diterima pimpinan DPR, biasanya akan dibahas dalam badan musyawarah (Bamus). Setelah itu akan diputuskan alat kelengkapan dewan (AKD) mana yang akan membahasnya. “Memang revisi kedua UU itu inisiatif baleg,” terang dia.

Menurut politikus PPP itu, jika Bamus DPR melakukan rapat minggu ini, maka kemungkinan revisi UUMD3 dan UU PPP bisa dilakukan minggu depan. Saat ini, semua fraksi sudah sepakat dengan revisi kedua UU tersebut. Jadi, pembahasan diperkirakan akan berjalan dengan lancar.

Kapan pembahasan akan rampung? Awiek, panggilan akrab Achmad Baidowi mengatakan, hal itu bergantung kesepakatan fraksi di DPR. Jika semua fraksi sepakat menuntaskan pembahasan periode ini, maka akan bisa segera tuntas. Apalagi, kata dia, pasal yang akan direvisi hanya satu, baik di UUMD3 maupun di UU PPP.

Khusus untuk revisi UUMD3, hanya akan membahas penambahan pimpinan MPR. Dengan ditambah menjadi 10 orang, maka semua partai akan mendapatkan kursi pimpinan MPR. Nantinya, partai hanya akan bersaing merebut posisi ketua MPR. Selama ini, Partai Golkar dan PKB lah yang ngotot untuk menduduki jabatan puncak MPR itu.

Wakil Ketua Baleg yang juga Wasekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, sebagai partai peraih kursi terbanyak kedua, maka Golkar layak menjadi ketua MPR. Kalau PDI Perjuangan (PDIP) menjadi ketua DPR, maka Golkar menjadi ketua MPR. “Itu sudah menjadi pemahaman umum bagi parpol-parpol di parlemen,” ungkapnya. Sebenarnya, lanjut dia, Golkar sudah menyampaikan keinginannya kepada partai koalisi Jokowi. Tentu, pihaknya akan kembali menyampaikan niat untuk menjadi ketua MPR.(lum/jpg/cel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!