Mendagri dan Bupati Alor Dinilai Langkahi Asas Pemerintahan – Timor Express

Timor Express

METRO

Mendagri dan Bupati Alor Dinilai Langkahi Asas Pemerintahan

Imanuel E. Blegur-Taufik Nampira Vs Kemendagri di PTUN Jakarta

JAKARTA, TIMEX – Sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara Imanuel E. Blegur-Taufik Nampira (Paket Intan) selaku penggugat melawan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku tergugat kembali digelar Selasa (17/9), pukul 13.00 WIB. Sidang ketujuh itu dengan agenda mendengarkan keterangan ahli Prof. Dr Anna Erliyana yang dihadirkan Paket Intan, digelar di ruang sidang Kartika PTUN Jakarta, Jalan A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Sidang dipimpin majelis hakim Umar Dani selaku ketua didampingi hakim anggota masing-masing Baiq Yuliani dan Nelvy Christini. Ahli Prof. dr Anna Erliyana SH, MH menegaskan bahwa Mendagari merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian dari pusat sampai daerah. Karena itu, Mendagri harus menghormati rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena KASN merupakan lembaga negara. “Apa yang sudah dilakukan Kemendagri dengan tidak menindaklanjuti aduan dari penggugat jelas merupakan tindakan unprosedural. Selain itu, Bupati Alor juga demikian karena tidak mengindahkan rekomendasi dari KASN,” tegas ahli hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) ini.

Apalagi, katanya, Bupati Alor yang merupakan petahana adalah mantan ASN (Asisten III, Red). “Sebagai mantan ASN, seorang pemimpin harus paham aturan. Beda dengan seorang pemimpin yang merupakan swasta yang tidak tahu soal mekanisme yang berlaku. Karena itu, rekomendasi dari KASN harus ditindaklanjuti dengan baik dan harus ada kepatuhan hukum bagi sesama ASN yang tahu aturan,” urai Anna Erliyana.

Hal ini dijelaskan ahli ketika menjawab pertanyaan ketua majelis hakim terkait adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10/2016 tentang Pemilu dan asas-asas Pemilu yang baik serta sengketa. “Objek sengketa dari gugatan yang diajukan oleh penggugat yakni terkait pengangkatan bupati dan wakil bupati Kabupaten Alor dengan alasannya enam bulan sebelum habis masa jabatan tidak boleh melakukan rotasi ASN dan itu sudah dilaporkan ke KASN. Karena laporan itu, maka KASN sarankan bahwa kegiatan itu tidak sesuai aturan yang berlaku dan para ASN harus dikembalikan ke posisi semula,” tanya ketua majelis hakim ke ahli.
Lebih lanjut, dia menegaskan guna memuaskan para penggugat, maka tergugat harus bisa menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Alor selaku pihak tergugat intervensi untuk bersaksi sekaligus menunjukkan SK pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor.

Menjawab pertanyaan prinsipal Imanuel E. Blegur terkait mutasi yang dilakukan selama tahapan Pilkada di Kabupaten Alor, ahli menegaskan bahwa para calon petahana biasanya menggunakan cara babat habis para lawannya yang merupakan ASN dengan cara mutasi. “Cara seperti ini jelas sangat merusak pembinaan karir ASN itu sendiri. Terkait keberatan yang diajukan oleh penggugat ke Mendagri dan sama sekali tidak direspon, maka jelas bahwa sikap Mendagri tidak responsif. Kalau sudah ada surat maka harus dibalas. Karena sesuai Undang-undang Nomor 30/2014 sudah disyaratkan bahwa kalau ada keberatan, maka harus dijawab dan seorang pejabat publik harus responsif. Jika sikap Mendagri dan Bupati Alor demikian maka patut diduga kalau surat-surat yang tidak dibalas itu dipastikan ada sesuatu yang tidak beres,” kata Anna Erliyana.

Terkait sikap Mendagri yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari KASN, ahli kembali tegaskan bahwa itu tidak responsif. Karena itu, dirinya meminta majelis hakim melihat bukti yang sudah diajukan untuk membuat keputusan yang adil.

Mengenai jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang harusnya digelar pada gelombang ketiga bersama Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, tapi yang terjadi justeru dipercepat, Anna Erliyana menilai bahwa itu adalah bentuk penyelundupan hukum. “Upaya mempercepat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dipercepat dilakukan supaya menghilangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Alor itu tidak ada,” urainya.

Menurutnya, seremoni pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Alor tidak bisa mementahkan aturan hukum. Karena itu maka harus tetap berlaku aturan yang ada dan bukan dengan seremonial. Mendagri punya kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KASN termasuk Bupati Alor.

Menjawab pertanyaan dari kuasa hukum Kemendagri selaku tergugat mengenai adanya klarifikasi dari Pemkab Alor terkait rekomendasi dari KASN dan hingga kini belum dibalas klarifikasi Pemkab Alor oleh KASN, ahli mengaku bahwa KASN tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jelas karena KASN juga sudah melakukan MoU tiga menteri termasuk adanya surat keputusan bersama (SKB). “KASN itu responsif dan terikat dari MoU. Karena itu, maka KASN jelas bekerja sesuai aturan yang berlaku,” tandas ahli. Di akhir keterangannya, ahli kembali tegaskan bahwa jika Mendagri dan Bupati Alor tidak menindaklanjuti rekomendasi dari KASN, maka jelas bahwa sikap seperti itu sudah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.

Untuk diketahui, pada sidang kemarin, pihak penggugat juga menyerahkan beberapa bukti yakni rekaman suara terkait adanya dugaan pengancaman dari Bupati Alor kepada para ASN serta rekomendasi dari Bawaslu RI ke Kemendagri terkait gugatan Paket Intan beberapa waktu lalu.

Majelis hakim juga meminta agar bukti rekaman suara diputar dan didengarkan bersama saat sidang lanjutan yang akan digelar pada 2 Oktober nanti dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang akan diajukan oleh Kemendagri selaku tergugat. (gat/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!