Penjabat Sekda TTU Diperiksa Tiga Jam – Timor Express

Timor Express

METRO

Penjabat Sekda TTU Diperiksa Tiga Jam

BERI KETERANGAN. Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis didampingi Kabag Hukum Setda TTU, L. Try Budi Setyo usai memberikan keterangan kepada penyidik Dirkrimsus Polda NTT di Ruang Tipikor Polres TTU, Jumat (8/11).

PETRUS USBOKO/TIMEX

Terkait Selisih Anggaran Rp 200 Miliar
Sudah 4 Anggota Dewan Diperiksa

KEFAMENANU, TIMEX – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTU, Fransiskus Tilis diperiksa selama tiga jam oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT. Pemeriksaan berlangsung di Ruang Tipikor Polres TTU, Jumat (8/11) siang.

Selain Penjabat Sekda, di waktu bersamaan penyidik Dirkrimsus Polda NTT juga memeriksa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTU periode 2014-2019, Hendrikus Frengky Saunoah dan dua anggota Banggar yakni Yoseph Nube dan Paulus Jeni Naibesi.

Mereka diperiksa terkait selisih angka antara dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan hasil sidang paripurna Badan Anggaran (Banggar) yang diketahui sebesar Rp 200 miliar lebih.

Pantauan langsung Timor Express, Jumat (8/11) siang di Mapolres TTU, Penjabat Sekda TTU Fransiskus Tilis yang mengenakan jas berbahan tenunan tersebut tiba di Mapolres TTU pukul 12.51 ditemani Kabag Hukum Setda TTU, L. Tri Budi Setyo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten TTU, Bonefasius Ola Kian serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda TTU, Trinimus Olin.

Tiba di Mapolres, Fransiskus dan tim langsung menuju ruangan Unit Tipikor Polres TTU untuk menjalani pemeriksaan. Mereka berada di dalam ruangan pemeriksaan selama lebih dari tiga jam.

Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis kepada sejumlah awak media usai menjalani pemeriksaan, menuturkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya terkait tupoksi sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan juga terkait mekanisme dokumen anggaran dari pemerintah daerah ke DPRD TTU.

Selain itu, pemeriksaan terhadap dirinya berkaitan dengan penyusunan dokumen mulai dari perencanaan, KUA-PPAS hingga ke RAPBD untuk dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD TTU.

“Pertanyaan tadi hanya sebatas tupoksi TAPD, kemudian jabatan saya. Kemudian sedikit tentang perbedaan antara dokumen yang kita pemerintah miliki dengan hasil Banggar,” tutur Tilis.

Ia menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Dirkrimsus Polda NTT itu dinilai secara positif lantaran aparat keamanan sudah terlibat sejak awal dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di daerah ini.

Menurut dia, penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Dirkrimsus Polda NTT itu pula sebagai upaya pencegahan agar pihaknya lebih berhati-hati dalam penyusunan dokumen.

“Ini positif, karena ini upaya preventif untuk mengingatkan kita supaya hati-hati dalam menyusun sebuah dokumen apalagi yang berkaitan dengan anggaran,” katanya.

Terpisah, Kapolres TTU AKBP Rishian Krisna Budhiaswanto membenarkan bahwa penyidik dari Dirkrimsus Polda NTT kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dari Pemerintah Daerah terkait masalah pembahasan RAPBD TTU tahun 2020 yang berlangsung di ruang Tipikor, Satreskrim Polres TTU.

Dikatakan, pemeriksaan terhadap para pihak dari Pemerintah Daerah itu terkait dengan kisruh antara Bupati dan DPRD yang memperdebatkan penambahan anggaran sebanyak Rp 200 miliar lebih secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melalui persetujuan DPRD TTU.

“Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari kemarin. Hari ini ada beberapa dari pemda dan dari DPRD yang diundang dari tim Polda NTT untuk dimintai klarifikasi terkait dengan situasi yang viral saat pelaksanaan sidang paripurna kemarin,” kata Tilis usai pemeriksaan. Sebelumnya, Kamis (7/11) petang, penyidik juga memeriksa dua anggota DPRD TTU di ruang Tipikor Satreskrim Polres TTU. Kedua anggota DPRD TTU yang dimintai keterangan yakni Fabianus One Alisiono dan Arifintus Talan. Keduanya diperiksa terkait dugaan selisih anggaran oleh pemerintah daerah sebesar Rp 200 miliar lebih yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.

Kedua anggota DPRD yang bertugas di Badan Anggaran itu dianggap mengetahui persis proses pembahasan anggaran saat rapat Badan Anggaran, sehingga dipandang perlu untuk dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik Dirkrimsus Polda NTT. (mg26/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!