Belum Sepakat Utang Rp 900 M – Timor Express

Timor Express

METRO

Belum Sepakat Utang Rp 900 M

RAPBD NTT Tahun 2020
Masih Menunggu Pendapat Fraksi

KUPANG, TIMEX – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun 2020 telah dilaporkan melalui sidang paripurna DPRD NTT yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD NTT, Senin (25/11) malam.

Pembahasan tersebut terlebih dahulu dilakukan di Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap RAPBD yang diajukan. Pembahasan berlangsung sangat dinamis.

Dinamika ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi transisional keanggotaan DPRD NTT 2019-2024, yakni sebagian besar tidak terlibat dalam pembahasan KUA-PPAS 2020. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa perubahan antara KUA-PPAS dan RAPBD 2020 akibat perubahan asumsi dan fiskal. Termasuk ada niat Pemerintah Provinsi NTT untuk menambah pembiayaan dengan skema pinjaman daerah.

Sedangkan, terhadap penyesuaian akibat penambahan penerimaan pembiayaan dengan skema pinjaman daerah harus melalui proses yang panjang. Ini disesuaikan dengan Tata Tertib DPRD Provisi NTT dan harus dikonsultasikan dengan komisi terkait seperti Komisi III dan IV. Karena itu, sebelum menyampaikan pendapatnya, Komisi III dan IV diberi waktu untuk mendalami dan membahasnya bersama mitra-mitranya.

Hasil pendalaman dan pembahasan bersama mitra-mitranya disampaikan dalam Rapat Konsultasi Banggar dengan Komisi II dan V. Berdasarkan pendapat Komisi III dan IV sebagai referensi Banggar, penerimaan pembiayaan dengan skema pinjaman daerah, hingga akhir pembahasan tetap berbeda.

Banggar pun tidak memutuskan “yang satu” dan mengabaikan “yang lain” namun mengakomodir berbedaan itu sebagai “kekayaan pemikiran” dan disampaikan ke paripurna untuk diputuskan sesuai jadwal dan mekanisme persidangan yang ada.

Sekretaris Daerah NTT, Benediktus Polo Maing mengatakan setelah dibahas di Banggar bersama pemerintah, akan dilanjutkan pembahasannya di tingkat fraksi untuk melihat celah-celah untuk mendongkrak pendapatan, salah satunya melalui retribusi.

Dijelaskan, dari pendapatan tersebut tentu diterjemahkan ke belanja daerah. Lalu ada pinjaman daerah yang diajukan melalui RAPBD. Jika disetujui dilakukan pinjaman, maka akan ada penambahan pada belanja daerah.

Menurut Polo Maing, dalam proses ini DPRD memberi sinyal boleh dilakukan peminjaman sehingga belanja daerah akan naik sekitar Rp 531 miliar. Namun, masih menunggu pandangan fraksi-fraksi.

Dijelaskan dari sisi regulasi, pemerintah daerah bisa meminjam ke pemerintah pusat, baik APBN maupun pinjaman luar negeri. Termasuk bisa dari pemerintah lainnya serta lembaga keuangan.

Sedangkan rencana peminjaman ke Bank NTT belum bisa dipastikan. “Saya tidak bisa mengatakan harus dan tidak ke Bank NTT, namun regulasi memungkinkan bisa pinjam ke lembaga keuangan,” katanya.

Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni secara terpisah mengatakan terkait dengan peminjaman Rp 900 miliar, dirinya tidak ingin berkomentar banyak untuk menimbulkan polemik. Menurutnya, semuanya sudah tertuang dalam laporan rancangan anggaran sehingga diserahkan kepada fraksi untuk menanggapi. “Saya tidak berbicara di luar yang sudah dibahas di Banggar, namun semuanya sudah tertuang dan memiliki catatan-catatan baik untuk pemerintah maupun DPRD. Kami memang harus bicara, namun jangan membuat kegaduhan-kegaduhan,” ungkapnya.

Sidang pembahasan RAPBD tersebut akan dilaksanakan kembali dengan agenda pendapat fraksi. (mg29/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!