Ditugasi “Pelototi” Kerja Direksi – Timor Express

Timor Express

METRO

Ditugasi “Pelototi” Kerja Direksi

Ahok Resmi Ditetapkan Menjadi Komisaris Utama Pertamina

JAKARTA, TIMEX – Melalui agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan kemarin (25/11), pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara resmi menetapkan tiga komisaris dan satu direksi baru di PT Pertamina (Persero). Sesuai dengan rumor yang sudah beredar, nama Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, mengisi kursi komisaris utama di perusahaan plat merah tersebut. Ahok dinilai memiliki integritas tinggi sehingga dipercaya untuk bertugas mengawasi kinerja direksi dan kinerja pertamina.

Ahok yang kemarin datang di kantor Kementerian BUMN mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat, sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan media. “Saya diminta datang untuk terima SK,” ujar pria berusia 53 tahun alumnus Fakultas Teknik Universitas Trisakti tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak banyak bicara menanggapi pertanyaan terkait upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan Pertamina. Misalnya saat ditanyai terkait pemangkasan impor migas dan pemberantasan mafia migas. “Itu hak dan wewenang direktur utama untuk bicara. Saya tahu, tapi bukan hak saya yang bicara. Jadi ini beda sama saat jadi gubernur dulu, mau tanya apa saja saya jawab,” tambah Ahok sembari tertawa.

Ahok menegaskan bahwa dirinya ditunjuk menjadi komisaris utama dengan tugas utama mengawasi kinerja direksi, program kerja, dan internal Pertamina. Mengenai hal-hal operasional, Ahok mengaku hal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang dari direktur utama dan Menteri BUMN itu sendiri. “Tujuan utama saya adalah membantu ibu Nicke (Dirut Pertamina, red) dan teman-temannya untuk menjadi dirut pertamina yang berhasil dalam sejarah kita,” tegasnya.

Dalam masa-masa awal menjabat, Ahok menyebutkan dirinya masih akan banyak bertukar pengalaman dengan Tanri Abeng, sebagai Komisaris Utama PT Pertamina yang sebelumnya. “Banyak minta sharing lah dengan beliau. Beliau kan sudah hebat. Dan intinya kami juga mengharapkan dukungan informasi dari masyarakat, karena fungsi saya kan pengawasan. Nggak mungkin kita ngawasin tanpai informasi,” pungkasnya.

Selain menetapkan Ahok sebagai komisaris utama, perusahaan juga mengangkat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin menjadi Wakil Komisaris Utama menggantikan Arcandra Tahar. Sementara posisi Gatot Trihargo sebagai komisaris digantikan oleh mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Condro Kirono.

Perusahaan juga mengubah susunan direksi dengan menempatkan Emma Sri Martini yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel menjadi Direktur Keuangan Pertamina. Emma menggantikan posisi Pahala Mansury yang baru saja ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero). “Pak Basuki yang duduk di jajaran dewan komisaris tugasnya adalah mengawasi pengelolaan perusahaan, memberikan saran kepada direksi untuk langkah-langkah strategis,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman.

Fajriyah menyatakan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada pejabat baru di tubuh Pertamina dilakukan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. “Jadi keputusan ini sebenarnya berlaku ditetapkan sejak 22 November 2019. Dewan direksi dan komisaris Pertamina saat ini diminta pak wamen untuk bisa mendorong kinerja perusahaan lebih baik dari sebelumnya,” imbuhnya.

Di lain pihak, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga membeberkan alasan mengapa Ahok lebih dipilih menjadi komisaris utama dibanding menjadi direktur utama. Menurut Arya, integritas tinggi yang dimiliki Ahok dibutuhkan untuk pengawasan dari kinerja direksi. “Ini kan (pengawasan, red) harus kencang, jadi kami butuh kemampuan Pak Ahok,” ujarnya. Sementara di kursi direksi utama, lanjut Arya, lebih dibutuhkan sosok yang menguasai bisnis dan operasional seputar bidang energi khususnya perminyakan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap Ahok bisa membantu program prioritas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan defisit neraca perdagangan. Sebab selain PLN, Pertamina merupakan perusahaan yang berkontribusi besar terhadap persoalan tersebut melalui impor migas-nya.

Pram mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dibutuhkan komitmen kuat dari internal pertamina. Jika masih ada pihak yang menghendaki impor terus menerus, persoalan itu sulit diatasi. Untuk itu, Ahok harus menertibkannya. “Penugasan Pak Ahok paling utama di pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu. Untuk memberikan pengawasan jangan sampai pertamina tidak mau berubah,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan.

Politisi PDIP itu mengatakan, sebetulnya sejumlah program sudah dicanangkan pemerintah untuk mengurangi impor Migas. Yakni dengan program Biodisel B20 dan B30 yang memanfaatkan teknologi minyak sawit. Dengan adanya program tersebut, semestinya angka impor Migas sudah bisa ditekan. Apalagi, pemerintah terus meningkat hingga B50. “Kalau di internalnya pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya sangat besar, inilah yg menyebabkan tekanan terhadap neraca trasaksi berjalan kita,” tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menuturkan, penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina perlu didukung. Mamit menjelaskan, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Ahok. Salah satunya adalah membereskan mafia migas yang hingga kini disebut masih bercokol.

“Sebenarnya sudah ada tim mafia migas yang diketuai Faisal Basri saat dulu konsentrasinya Petral bubar. Tapi menurut orang-orang masih ada mafia-mafia yang lain,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (25/11).

Selain itu, Ahok juga diharapkan bisa mengurangi defisit neraca migas yang hingga kini masih menjadi persoalan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca dagang migas sejak Januari-September tahun ini mencapai USD 10,74 miliar (setara Rp 150 triliun). Jumlah itu naik 62,74 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar USD 6,5 miliar. Defisit neraca dagang migas selama sembilan bulan tahun ini bahkan melebihi defisit periode Januari-Desember 2018 sebesar USD 8,57 miliar. “Masalah defisit, pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP), BBM satu harga, lifting migas, kegiatan eksplorasi. Banyak sekali PRnya. Memang ini harus dibereskan oleh pak Ahok,” jelasnya.

Dalam jangka pendek, Mamit berharap Ahok mampu melakukan efisiensi pada Pertamina. Sebab, selama ini banyak pihak-pihak yang memang mencari keutungan di Pertamina. Keberadaan Ahok di Pertamina diharapkan bisa memangkas praktik kotor dan meningkatkan transparansi dalam segala hal.

Sepak terjang Ahok yang dikenal gesit juga diyakini mampu diterapkan di Pertamina. Sehingga, dalam waktu dekat diharapkan dapat segera lahir berbagai kebijakan strategis yang ditempuh oleh pria 53 tahun itu.

Adanya pro kontra yang mewarnai penunjukan mantan Gubernur DKI itu disebutnya sebagai hal yang wajar seiring dengan adanya sosok baru dalam perseroan. Sehingga, ke depan, hal itu bisa menjadi salah satu poin yang harus dipikirkan oleh Ahok agar bisa merangkul seluruh pihak. “Kalau sudah bisa merangkul akhirnya bisa bersinergi bersama-sama,” katanya. (far/agf/dee/jpg/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!