Aturan Pemakzulan Eksekutif Ketat – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Aturan Pemakzulan Eksekutif Ketat

Sejumlah DPRD Interpelasi Kepala Daerah

JAKARTA, TIMEX–Sejumlah DPRD dalam waktu hampir bersamaan mengajukan dan menggunakan hak interpelasi kepada eksekutif daerah. Berbagai alasan menjadi latar belakang. Meskipun demikian, interpelasi sulit untuk berujung pada pemakzulan kepala daerah karena aturannya begitu ketat.

Interpelasi adalah hak bagi angota legislatif untuk meminta keterangan pada pemerintah atas sebuah kebijakan. Di Kabupaten Jember, DPRD setempat menggunakan hak interpelasinya untuk tiga hal. Yakni, tidak adanya kuota CPNS dan mutasi pejabat yang diduga tanpa melalui mekanisme yang jelas.

Selain itu, terkait teguran gubernur atas susunan organisasi tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak sesuai regulasi. Sejumlah anggota sudah mengusulkan hak angket atau hak untuk menyelidiki karena Bupati Jember Faida dianggap mengabaikan interpelasi.

Hampir bersamaan pada pertengahan bulan ini Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumbar mengajukan interpelasi karena Gubernur Irwan Prayitno dianggap terlalu sering ke luar negeri. Tidak berapa lama, Partai Gerindra di Kota Padang berencana menginisiasi interpelasi terhadap Wali Kota Padang Mahyedi.

Plt Dirjen Politik dan pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjelaskan, pada dasarnya interpelasi yang dilakukan oleh DPRD bisa saja berlanjut hingga pemberhentian kepala daerah. Dimulai dari interpelasi, hak angket (menyelidiki), dan terakhir adalah hak menyatakan pendapat.

Namun, kemungkinan pemberhentian itu hanya ada dalam kondisi khusus. ’’Dengan kondisi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin (29/12). krisis kepercayaan yang dimaksud adalah akibat yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana terkait tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Perbuatan lainnya yang bisa berujung pemakzulan, lanjut Bahtiar, adalah perbuatan tercela atau amoral, pelanggaran atas larangan dalam UU pemda, termasuk penyalahgunaan wewenang, ’’Atau kepala daerah secara sengaja mengabaikan tugas dan kewajibannya,’’ tambahnya.

Pada dasarnya interpelasi maupun hak Angket memang diberi ruang oleh UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Termasuk juga hak menyatakan pendapat. Khusus pemakzulan, UU Pemerintahan daerah mengatur bahwa pemakzulan diawali dari hak menyatakan pendapat. Hanya saja, prosesnya cukup rumit.

Usul pemakzulan sudah diatur dalam pasal 80 UU 23/2014. Yakni, hanya bisa dilakukan lewat mekanisme rapat paripurna yang dihadiri minimal tiga perempat anggota. Kemudian, disetujui oleh minimal dua pertiga yang hadir. Bila paripurna tersebut sepakat memakzulkan, maka usulannya disampaikan kepada Mahkamah Agung.

MA akan memeriksa dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lama 30 hari. Putusan itu nantinya bersifat final. Bila MA memutus kepala daerah melakukan pelanggaran, DPRD bisa menyurati Presiden (untuk gubernur) atau mendagri (untuk bupati/wali kota). Suratnya berisi usulan pemecatan kepala daerah yang bersangkutan. Presiden atau mendagri wajib menindaklanjuti paling lambat 30 hari.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah menjelaskan, sebelum adanya UU Pemda, pernah ada satu permohonan pemakzulan keala daerah yang masuk ke MA. ’’Yaitu Aceng Fikri (Bupati Garut),’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin. Pada 22 Januari 2013, MA mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut untuk memakzulkan Aceng. Usulan pemakzulan didasari perbuatan Aceng yang menikah siri dengan gadis 18 tahun.

Setelah UU Pemerintahan Daerah berlaku pada 2014, ada beberapa pengajuan serupa yang dilakukan oleh sejumlah DPRD atas kepala daerahnya. ’’Tetapi putusannya niet on vankelijke verklaard atau tidak dapat diterima,’’ lanjutnya. Sebab, majelis hakim menilai permohonan itu tidak memenuhi ketentuan pasal 80 UU Pemerintahan Daerah. (byu/jpg/ito)

INFO GRAFIS 

Pelanggaran yang bisa membuat kepala daerah dimakzulkan

1. Melanggar sumpah/janji jabatan

2. Tidak taat pada Undang-Undang

3. Melakukan perbuatan tercela

4. Melanggar larangan bagi kepala daerah, yakni:

Membuat keputusan yang menguntungkan pribadi, keluarga, atau kelompoknya yang bertentangan dengan regulasi

Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, atau diskriminatif

Menyalahgunakan wewenang

Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima suap atau gratifikasi*

Menjadi kuasa hukum dalam perkara di pengadilan kecuali dalam rangka mewakili daerahnya

Rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya

5. Menggunakan keterangan atau dokumen palsu saat mencalonkan diri**

Catatan:

Pemakzulan atas pelanggaran-pelanggaran kecuali nomor 5 hanya bisa dilakukan melalui putusan Mahkamah Agung

Keterangan:

*Presiden atau Mendagri bisa langsung memberhentikan bila ada putusan bersalah dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

**Dimakzulkan melalui hak angket



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!