Antisipasi Banyak Peserta Turun Kelas – Timor Express

Timor Express

EKONOMI

Antisipasi Banyak Peserta Turun Kelas

ILUSTRASI/NET

JAKARTA, TIMEX- Kenaikkan iuran BPJS Kesehatan memicu sebagian besar peserta turun kelas. Pengamat hingga politisi membenarkan hal itu. Risikonya, rumah sakit harus memiliki daya tampung lebih bagi peserta kelas 3 yang sakit ke depan.

Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku per Januari 2020 berdampak pada kepesertaan. Dia memperkirakan imbas dari kenaikan iuran itu bisa memicu 50 persen peserta kategori bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri bakal turun kelas. Selain itu sebanyak 60 persen peserta kategori PBPU bakal non aktif alias berhenti mengiur. “Di Juni 2019 saja PBPU yang non aktif ada 49 persen,” tuturnya kemarin.

Timboel mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetap jalan mulai Rabu (1/1). Walaupun masyarakat banyak yang menolak, pemerintah tetap bakal menaikkannya. Termasuk meskipun Komisi IX DPR terus berjuang agar iuran kelas III peserta mandiri tidak naik, pemerintah tetap menaikkannya.

“Kenaikan iuran ini tentunya akan berdampak positif dan negatif,” katanya. Dampak positifnya yaitu pendapatan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) di 2020 akan semakin besar. Meskipun begitu kenaikan iuran ini tidak akan menjamin defisit akan teratasi.

Timboel mengatakan defisit BPJS Kesehatan di 2019 yang akan terbawa ke 2020 sekitar Rp 17 T. Dengan demikian di 2020 akan tetap terjadi defisit namun tidak besar seperti periode  2018 dan 2019. Dia menjelaskan jika pemerintah bisa menyeelesaikan defisit 2019, maka di periode 2020 BPJS Kesehatan akan terhindar dari defisit.

Namun kenaikan iuran akan berdampak pada potensi peserta non aktif yang semakin besar. Baik PBPU maupun penerima bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari APBD. Demikian juga masyarakat yang belum daftar BPJS Kesehatan, akan enggan untuk mendaftar. Dengan adanya potensi ini maka UHC (universal health coverage) kepesertaan akan semakin sulit dicapai.

Di tengah keputusan kenaikan iuran, Timboel berharap pemerintah dan BPJS Kesehatan bisa fokus untuk mengatasi sejumlah persoalan. Kemudian juga memastikan layanan JKN atau BPJS Kesehatan semakin lebih baik. “BPJS Kesehatan hrs proaktif dan inovatif dalam melayani peserta. Sehingga pesetta PBPU yg non aktif akan menjadi disiplin membayar,” tuturnya. Kemudian bagi masyarakat yang belum mendaftar, bisa mau mendaftar segera.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menuturkan, iuran peserta mandiri (bukan penerima upah dan bukan pekerja) kelas III tetap naik menjadi Rp 42 ribu. Namun, nantinya pemerintah akan memberikan subsidi untuk membayar kenaikan iuran tersebut. ”Nah kami sudah sepakat dengan Menkes dan BPJS yang kelas III mandiri tetap di angka Rp 25.500. Tidak naik. Karena kenaikan iuran yang menanggung negara,” kata Edy kepada Jawa Pos kemarin.
Kebijakan tersebut tentu memicu peserta kelas I dan II turun kelas lantaran iuran yang mahal. Artinya, Edy memperkirakan jumlah peserta kelas III akan meningkat tajam di tahun 2020. Makanya, dia meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk meningkatkan kapasitas pelayanan di rumah sakit bagi peserta kelas 3.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, selama ini rata-rata rumah sakit hanya menyediakan 30 persen dari total kapasitas rawat inap. ”Harus dinaikkan menjadi 50 sampai 60 persen untuk layanan kesehatan kelas III. Biar antrinya tidak terlalu panjang,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga harus memperbanyak rumah sakit tipe D di daerah. Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menampung peserta yang berasal dari puskesmas.

Edy sangat setuju tata kelola BPJS Kesehatan harus diperbaiki. Segala hal yang ribet, ruwet, mempersulit rakyat untuk memperoleh akses layanan kesehatan itu diubah. Harus lebih dekat dengan rakyat. Puskesmas swasta yang kurang memperoleh kepesertaan BPJS Kesehatan harus ditambah.

Ketua bidang Kesehatan DPP Nasdem Okky Asokawati meminta pemerintah memastikan program kesehatan untuk masyarakat lebih ditingkatkan. Khususnya seputar BPJS Kesehatan, pelayanan fasilitas kesehatan (faskes), dan harga obat. ”Pemerintah tetap bersikukuh menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen di Januari 2020. Di sisi lain, pemerintah belum memastikan perbaikan layanan fasilitas bagi peserta BPJS Kesehatan,” ujar Okky. Menurut dia, pemerintah mestinya menghitung dengan seksama kenaikkan tersebut dan efeknya di masyarakat.

Okky berharap rencana reformasi tata kelola obat bisa terealisasi di 2020. Harus ada desain besar yang sistematik dari produsen, pemasaran, dan akhirnya sampai ke masyarakat. ”Ujungnya harga obat murah dan terjangkau. Tidak ada lagi soal pemalsuan obat di pasaran,” tandas politisi yang juga model senior itu.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menilai bahwa penerapan skema pembayaran upah per jam dinilai akan mendorong peningkatan investasi yang sekaligus membawa dampak terhadap penciptaan lapangan kerja. Rencana sistem upah kerja per jam ini bakal dimasukkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang diharapkan bisa memperkuat perekonomian nasional dan daya saing Indonesia. “Skema upah per jam dalam Omnibus Law itu akan menggenjot investasi dan menumbuhkan lapangan kerja baru,” ujar Agus, Senin lalu (30/12).

Menurut Agus, sistem upah yang dihitung per jam bukanlah hal yang baru dalam dunia tenaga kerja. Sebab, sejumlah negara sudah menggunakan skema tersebut. Berdasar data dari World Population Review, ada sepuluh negara memberikan upah per jam dengan nilai besar. Kesepuluh negara itu, yakni Luksemburg, Australia, Prancis, Selandia Baru, Jerman, Belanda, Belgia, Inggris, Irlandia, dan Kanada.

Agus menegaskan bahwa untuk sektor industri, akan tetap mengikuti pola gaji minimum bulanan. Namun sektor penunjang industri, seperti sektor jasa dan perdagangan dapat memanfaatkan penerapan upah per jam. “Jadi, penerapan gaji per jam ini untuk pekerja jasa dan pekerja paruh waktu. Misalnya konsultan. Skema pengupahan per jam sebenarnya sudah lumrah dilakukan di negara-negara maju,” tambahnya.

Menurut Agus, pembayaran per jam ini akan membuka kesempatan bagi perusahaan dalam memberikan fleksibilitas untuk menerapkan pengupahannya. “Sebenarnya ini adalah opsi perusahaan maupun pekerja dalam menentukan cara kerja yang paling tepat untuk mereka,” urainya.

Saat ini, dengan skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap mendapatkan gaji yang sama. Sementara upah per jam, upah yang diterima pekerja sesuai dengan jam kerjanya. “Oleh karena itu, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pekerja kita,” ujar Agus.

Menperin pun mengemukakan bahwa pemerintah sedang memberikan perhatian lebih kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai program prioritas. “Fokus ini salah satunya guna merebut peluang terhadap momentum bonus demografi yang dinikmati Indonesia hingga tahun 2030 nanti,” pungkasnya.

Dibagian lain, Deputi Direksi Bidang Layanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syefudin mengakui, memang ada kunjungan cukup tinggi untuk urusan turun kelas baru-baru ini. ”Ada cukup banyak telepon masuk yang ingin diproses untuk turun kelas,” ujarnya. Mayoritas ialah peserta mandiri, baik dari  kelas I maupun kelas II.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengaku tak jadi masalah. Menurutnya hal itu wajar, karena kondisi ekonomi orang bisa berubah dalam waktu singkat.  “Misalnya, ada 200 orang nggak banyak ya. Dari peserta 35 juta,” ungkapnya.

Andayani pun tak khawatir soal potensi pendampatan berkurang. Risiko itu pasti ada. Namun, sudah ada perhitungan pasti pula untuk biaya peserta mandiri kelas III. Artinya, tidak ada tambahan beban.

BPJS kesehatan memberikan kemudahan khusus bagi peserta yang ingin turun kelas perawatan. Terhitung 9 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2020, peserta mandiri yang ingin turun kelas rawatan bisa dilakukan tanpa perlu syarat yang berlaku sebelumnya. Yakni, sudah berada di kelas yang lama selama 1 tahun.

Dalam kurun waktu tersebut, peserta juga diperbolehkan turun dua tingkat dari kelas perawatan yang lama. Penurunan tersebut diikuti oleh seluruh anggota keluarga dalam 1 kartu keluarga.(han/wan/agf/mia/jpg/cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!