Harus Disanksi Tegas – Timor Express

Timor Express

METRO

Harus Disanksi Tegas

Memasuki tahun anggaran 2020 namun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tiga Kabupaten di NTT belum juga ditetapkan.

Ketiga kabupaten tersebut yakni Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Rote Ndao (Ronda) dan Timor Tengah Utara (TTU).

Belum adanya penetapan akan berdampak buruk kepada masyarakat di tiga kabupaten tersebut karena akan menggunakan APBD tahun sebelumnya, sementara kebutuhan masyarakat berubah-ubah.

Terhadap polemik yang terjadi pemerintah dan DPRD dari ketiga kabupaten tersebut didesak menyelesaikan persoalan tersebut karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kejadian ini tentu memiliki tingkat kesalahan dan persoalan yang berbeda, hingga belum adanya penetapan. Kabupaten Ronda dan TTU harus mendapat ganjaran yang berat jika persoalan ini tidak dapat diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan akademisi Undana, Dr. John Tuba Helan, Kamis (2/1).

Menurutnya, untuk penetapan RAPBD Kabupaten SBD berbeda dengan Kabupaten Rote Ndao dan TTU karena DPRD dan Pemerintah telah menjalankan tugasnya, namun masih dipersoalkan oleh Gubernur NTT.

“Sebenarnya APBD SBD tidak dipersoalkan karena yang diasistensi administrasinya, bukan siapa yang hadir sementara DPRD dan pemerintah sudah lakukan apa yang menjadi tugas dan kewenangan mereka sehingga tidak tepat jika ada sanksi untuk kabupaten SBD,” katanya.

Sedangkan Kabupaten Rote Ndao dan TTU, ia menilai ini adalah tugas rutin DPRD dan Pemerintah setiap tahun untuk melakukan persidangan dan penetapan APBD, namun selalu ada persoalan yang mengganjal lalu menjadi polemik.

“Ini adalah kegagalan dari kepala daerah dan DPRD melaksanakan tugasnya itu. Mestinya kepentingan rakyat yang diutamakan namun kepentingan pribadilah yang diutamakan,” ujarnya.

Ditambahkan, terkait anggaran tentu tidak terlepas dari pembangunan di setiap daerah maka harus mengutamakan kepentingan masyarakat. “Hampir setiap tahun selalu ada masalah serupa meski tidak terjadi di satu kabupaten saja,” tandasnya.

Diharapkan, setelah melewati batas yang diberikan, para pihak ini dapat melakukan pendekatan ke pemerintah provinsi maupun ke Kemendagri untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Dari jadwal memang sudah terlewatkan, masuk ke tahun baru, namun mesti ada koordinasi ke pemerintah provinsi maupun pusat, karena jika menggunakan regulasi yang ditetapkan lalu, pemerintah kabupaten menggunakan APBD tahun sebelumnya sangat rugi karena kebutuhan berbeda. Sangat disayangkan jika hal ini terjadi. Dalam waktu dekat ini segera koordinasi untuk penetapan agar tidak merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, tidak diatur sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD.

Dikatakan, yang diatur dalam pasal 110 adalah bahwa jika mengalami keterlambatan, kepala daerah bisa menetapkan pengeluaran APBD paling tinggi sebesar seperduabelas dari pengeluaran APBD tahun sebelumnya. “Itu pun hanya terhadap kebutuhan yang mendesak,” katanya.

Lanjut Darius, jika penggunaan APBD dibatasi hanya sebesar seperduabelas dari pengeluaran tahun sebelumnya, tentu sangat merugikan masyarakat di daerah setempat karena bisa saja proyek strategis yang direncanakan tidak bisa dikerjakan karena pembatasan penggunaan APBD.

“Kita tidak bisa berharap banyak karena perencanaan yang telah dibuat untuk 2020 belum bisa terlaksana. Harapan saya pelayanan administratif kepada warga di tiga kabupaten ini tetap berjalan seperti biasa, yang terganggu mungkin pembangunan fisik,” paparnya.

Kepada tiga daerah yang kini berpolemik, diharapkan segera lakukan penetapan agar hal terburuk tidak terjadi kepada masyarakat.

“Kita berharap APBD segera ditetapkan meski terlambat karena masyarakat di NTT sangat membutuhkan perubahan-perubahan melalui proses pembangunan yang dianggarkan melalui ABPD,” tutup Darius. (mg29/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!