Pemda Rote dan TTU Belum Aman – Timor Express

Timor Express

METRO

Pemda Rote dan TTU Belum Aman

ILUSTRASI AMA LADO/TIMEX

APBD Tahun 2010

APBD SBD Masih Digantung

KUPANG, TIMEX – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah memberikan sinyal untuk menyetujui peraturan bupati kabupaten Rote Ndao dan TTU tentang pelaksanaan APBD tahun 2020.

Meski demikian, kedua pemerintah daerah itu belum aman. Pemerintah Provinsi NTT melalui Inspektorat akan melakukan pemeriksaan khusus tentang alasan gagalnya kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD tentang RAPBD 2020.

Hal ini dijelaskan Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Zakarias Moruk yang diwawancara Timor Express, Kamis (2/1). Kalau ditemukan kesalahan, sanksi diberikan kepada pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan DPRD.

“Apakah gaji enam bulan ditahan atau tidak diberikan, atau dana transfer dipotong. Semoga teman-teman dari APIP (Inspektorat) bisa temukan duduk persoalannya,” jelas Zakarias.

Dijelaskan, pemerintah Provinsi NTT telah menerima dokumen sejak 27 Desember dan sedang dievaluasi. Pihaknya sudah melapor kepada gubernur tentang permohonan untuk pengesahan peraturan bupati dua kabupaten tersebut. “Dan Bapak Gubernur minta diteliti. Nanti setelah evaluasi, kami akan serahkan ke Bapak Gubernur untuk memohon pengesahan perbup itu. Beliau minta, yang penting pedomani peraturan pemerintah tentang penyusunan APBD 2020,” ungkap Zakarias yang juga mantan Karo Umum Setda NTT itu.

Karena menggunakan Perbup, APBD 2020 di dua kabupaten tersebut itu tidak boleh melebihi pagu APBD 2019. Kepada semua pihak, baik pemda dan DPRD, piaknya memohon agar dapat menerima keputusan ini dengan melihat kepentingan masyarakat.

Sementara terkait APBD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Zakarias pastikan, gubernur NTT sudah menegaskan bahwa sekretaris daerah Kabupaten SBD yang bisa menandatangani APBD 2020 adalah Sekda yang diangkat melalui keputusan gubernur.

“Kami sudah beberapa kali melakukan evaluasi APBD dan kami berharap konsultasi untuk register dari Biro Hukum dapat mematuhi keputusan Bapak Gubernur tentang Sekda yang sudah diputuskan gubernur. Sehingga ketika diundangkan dalam lembaran daerah, yang tandatangani itu sekda yang ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana Bapak Gubernur sudah mengeluarkan keputusan tentang sekda, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” tandas dia.

Saat ini, lanjut dia, pihak Pemda SBD sedang konsultasi di Biro Hukum Setda NTT tentang registrasi peraturan daerah tersebut. “Tetapi harus diteken oleh Sekda yang sesuai ketentuan hukum, supaya tidak berdampak hukum.

Kalau tidak sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, maka kami tidak kasi nomor registernya, sehingga tidak bisa diundangkan,” tutup dia.

Sementara itu, terkait polemik di TTU, Ketua DPRD TTU, Hendrikus Frederikus Bana kepada Timor Express, Kamis (2/1) mengatakan dalam proses pembahasan anggaran, kedua lembaga tersebut harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Menurutnya, tahapan yang sudah diatur dalam undang-undang tidak bisa loncat, karena pada setiap tahapan ada dokumen yang dihasilkan seperti RKPD yang disusul oleh pemerintah dan KUA PPAS. Dua dokumen itu dijadikan sebagai pijakan dalam penyusunan APBD.

“Hasil kerja Banggar itu yang dipakai, karena itu yang dibenarkan oleh regulasi. Kita tidak bisa keluar dari konstitusi itu, apalagi minta maaf, polemik ini sudah sampai pada ranah yudikatif. Dan pihak yudikatif sudah memberikan warning supaya eksekutif sedikit hati-hati. Maka saya sebagai pimpinan, berpijak pada regulasi yang ada. Saya tidak akan mungkin keluar dari regulasi,” tutur politisi Partai Nasdem itu.

Hendrik berharap kedua lembaga sebagai mitra, harus dapat menciptakan suasana yang kondusif.

Ia menyayangkan hal ini karena proses persidangan molor akibat tidak adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif. Terkait sikap pemerintah yang bersikeras untuk membahas RAPBD dengan dokumen yang diajukan tersebut, kata Hendrik, hal itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Sebab DPRD Kabupaten TTU tidak akan mungkin bersidang secara inkonstitusional.

Hendrik mengungkapkan, DPRD Kabupaten TTU sangat berkeinginan untuk melaksanakan persidangan. Selama ini dirinya terus melakukan upaya untuk melanjutkan persidangan dengan tetap berpegang pada komitmen bersama.

“Kita konsisten bahwa komitmen itu yang kita pegang. Tapi dalam perjalanan model seperti ini. Saya mau bagaimana lagi. Tapi kita berharap supaya hal itu tidak terjadi karena kehidupan rakyat TTU berada di RAPBD TTU, karena kedua lembaga ini membuat kebijakan untuk seluruh rakyat TTU secara keseluruhan,” pungkasnya.

Sementara, Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis menuturkan pemerintah daerah telah mengajukan penolakan hasil pembahasan RAPBD 2020 antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Karena itu, lanjut Frans, Pemerintah Daerah akan menetapkan APBD 2020 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sehingga proses pembangunan di daerah ini tetap berjalan sebagai mana mestinya.

“Kita akan tetapkan APBD 2020 Kabupaten TTU melalui Perkada. Karena hasil pembahasan antara DPRD dan Pemerintah sebelumnya itu sudah ditolak oleh Pemerintah Daerah,” tutur Frans.

Terkait sanksi bagi Kepala Daerah dan DPRD, jelas Frans, Pemerintah Daerah akan mengutus tim ke Mendagri untuk berkoordinasi terkait dinamika yang terjadi antara Pemerintah Daerah dan DPRD selama proses pembahasan RAPBD 2020.

Menurut Frans, sanksi penundaan pembayaran gaji untuk bupati dan anggota DPRD selama enam bulan ke depan tidak berlaku untuk Kabupaten TTU. Pasalnya, Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan persidangan, namun hasilnya yang ditolak oleh Pemerintah Daerah lantaran tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Kalau sama sekali tidak bersidang maka sanksi penundaan pembayaran gaji bagi bupati dan DPRD selama enam bulan ke depan berlaku. Namun ini karena proses persidangan berjalan, namun hasilnya yang ditolak oleh Pemerintah sehingga kita akan koordinasikan dulu dengan Mendagri,” jelasnya. (cel/mg26/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!