Rp 46 Miliar untuk Bayar Gaji PTT Setahun – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Rp 46 Miliar untuk Bayar Gaji PTT Setahun

KUPANG, TIMEX – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang menyesuaikan jumlah anggaran untuk pembayaran gaji tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Sebanyak 1.923 orang tenaga PTT di lingkup Pemkot Kupang akan menerima gaji sebesar Rp 2.007.500. Maka dengan penetapan UMK Kota Kupang ini, maka secara otomatis gaji tenaga PTT juga harus disesuaikan.

Jika dihitung, UMK Kota Kupang sebesar Rp 2.007.500 dikalikan dengan jumlah PTT 1.923 orang dikali 12 bulan, maka hasilnya Rp 46 miliar lebih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, dr Ari Wijana menjelaskan, tentunya BKAD juga menyesuaikan gaji PTT dengan jumlah yang telah ditetapkan.

“Kita akan bahas bersama DPRD dan kemungkinan dalam satu dua hari ini, karena SK Gubernur tentang UMK Kota Kupang ini tentunya harus ditindaklanjuti,” katanya.

Upah Minimum Kota Kupang mengalami kenaikan sebesar Rp 153.500,00 pada tahun 2020. Kenaikan dari Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.007.500.

Kenaikan ini sesuai dengan penetapan SK Gubernur Nomor 383 tanggal 18 November 2019, dan akan berlaku sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, Ignasius Lega mengatakan, terkait kenaikan Upah Minimum Kota Kupang tahun 2020 ini, pihaknya telah mengeluarkan edaran kepada semua pelaku usaha atau pemberi kerja di Kota Kupang untuk dilakukan atau diterapkan pada tahun 2020 mendatang.

Ignasius Lega menjelaskan, surat keputusan ini sudah disebarkan di hampir semua BUMD dan BUMN yang ada di Kota Kupang, termasuk para tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota Kupang.

“Dari Dinas Nakertrans akan terus melakukan monitoring dan pemantauan di semua pelaku usaha yang ada di Kota Kupang, juga kami akan mengundang semua pemberi kerja yang ada di Kota Kupang untuk menginformasikan hal ini, juga akan terus dilakukan evaluasi setiap tiga bulan,” katanya.

Dia menjelaskan, jika memang nantinya dalam penerapannya ada perusahaan yang tidak melakukan sesuai apa yang diinstruksikan maka akan dilakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan, selanjutnya jika memang sudah tidak melakukannya, maka akan diambil tindakan tegas dengan pencabutan izin.

Ignasius Lega berharap agar semua pimpinan perusahaan, agar menerapkan penetapan UMK ini, dan pemerintah Kota Kupang akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan bagi perusahaan yang tidak melakukan instruksi tersebut.

“Kami akan terus awasi, kami minta agar para pemberi kerja dapat  menepati dan melaksanakan aturan ini. Jangan abaikan apa yang menjadi hak pekerja, yang merupakan bagian dari masyarakat Kota Kupang, pemerintah akan terus awasi,” kata Ignasius Lega. (mg25/joo)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!