Rp 5 Miliar untuk 9.400 Orang – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Rp 5 Miliar untuk 9.400 Orang

ILUSTRASI MARTEN LADO/TIMEX

Anggaran untuk PBI BPJS Kesehatan

KUPANG, TIMEX – Dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang pun menyesuaikannya dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kesehatan pun menyesuaikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 5 miliar lebih, dengan target 9.400 penerima.

Tercatat, Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang menggunakan anggaran Pemerintah Kota Kupang tahun 2019 baru  6.000 lebih penerima.

Sementara, PBI APBN tercatat sebanyak 103 ribu orang, dan diberikan kuota oleh pemerintah pusat agar di tahun 2020 bisa mencapai 113 ribu penerima.

Sementara, Pemerintah Provinsi NTT juga akan membantu Pemkot Kupang dengan bantuan PBI APBD NTT bagi 2.500 sampai 5.000 penerima.

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodowyk Djungu Lape,  mengatakan, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan ini akan terus didata, agar dipastikan kembali bahwa semua masyarakat miskin di Kota Kupang benar-benar sudah tercover BPJS.

“Nanti juga akan ada bantuan iuran dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Kupang sendiri. Untuk itu, data sangat penting, agar jangan sampai bermasalah, ada data yang dobel, dan akhirnya datanya tidak bisa diproses dan malah masyarakat yang dirugikan,” ungkapnya.

Lodowyk juga meminta kepada semua lurah, RT dan RW agar dapat melakukan pendataan secara baik, tidak hanya sekadar mendata,  karena ini terkait dengan hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg Retnowati, mengatakan, untuk tahun anggaran 2020, Pemkot Kupang melalui Dinas Kesehatan menganggarkan Rp 5 miliar lebih untuk PBI BPJS menggunakan APBD Kota Kupang.

“Kami targetkan untuk tahun 2020 ini, penerima bantuan iuran BPJS dari APBD Kota Kupang sebanyak 9.400 penerima, dan anggaran juga sudah disesuaikan dengan kenaikan iuran BPJS,” terangnya.

Retnowati menjelaskan, di tahun 2019, penerima PBI BPJS menggunakan APBD Kota Kupang hanya 6.400 lebih saja dari target belasan ribu penerima.

Hal ini terjadi karena banyak data yang tidak terverifikasi,  adapun banyak masyarakat yang sudah tercover oleh PBI APBN.

“Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengusulkan sekitar 2.500 sampai 5.000 orang untuk menerima bantuan PBI APBD Provinsi NTT, juga PBI Pusat yang ditargetkan pada tahun 2020 bisa mencapai 115 ribu penerima, sementara sekarang saja baru 103 ribu,” katanya.

Karena itu kata Retnowati, sangat penting data yang benar dan dapat terverifikasi, agar semua bantuan PBI, baik itu dari APBD Kota Kupang, APBD Provinsi NTT, dan pemerintah pusat, semua datanya bisa terverifikasi dengan baik.

Sementara itu, Pemerintah Pusat juga mengalokasikan bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan kepada 118 ribu warga Kota Kupang di tahun 2020.

“Kami sudah koordinasi dengan pemerintah pusat, dan mereka akan sangat banyak membantu warga Kota Kupang. Kami juga karena kebetulan pernah di Pusat sepuluh tahun, maka sudah melakukan pendekatan-pendekatan agar dapat banyak membantu masyarakat Kota Kupang,” katanya.

Wali Kota mengaku, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Pemkot Kupang juga sudah mengantisipasinya. Pasalnya, sekitar 6.000 lebih warga Kota Kupang yang iuran BPJS Kesehatan nya dibayar oleh Pemerintah Kota Kupang.

“Kami juga menganggarkan untuk membantu masyarakat miskin yang belum tercover atau iuran BPJS nya belum dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Wali Kota.

Pemkot Kupang akan terus memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Kupang. Pasalnya, dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu akan memberatkan masyarakat yang kurang mampu.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, agar memberikan data penerima bantuan iuran BPJS Pusat, agar jangan sampai terjadi pendobelan, karena kami ingin agar semua masyarakat tercover, masyarakat wajib terima pelayanan kesehatan,” katanya.

Di tahun 2020 mendatang, Wali Kota mengaku Pemkot Kupang menganggarkan Rp 4 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan,  dan sudah terhitung dengan kenaikan BPJS Kesehatan yang akan diterapkan mulai 2020 nanti.

“Kami juga mengimbau agar masyarakat yang belum terdata, maka segera daftarkan namanya di kelurahan setempat, agar bisa didata secara baik, dan menerima bantuan ini. Saya juga sudah instruksikan kepada semua camat dan lurah, jangan lagi ada warga yang tidak terdata,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kupang mengirimkan 2.000 nama masyarakat miskin ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang, agar dapat dimasukan dalam daftar nama Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan program Pemerintah Pusat, beberapa waktu lalu telah dikeluarkan aturan bahwa semua jaminan kesehatan harus menggunakan BPJS Kesehatan.

Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Kota Kupang juga mulai menerapkannya sejak awal tahun 2019.

Untuk diketahui, di Kota Kupang, pemerintah sebelumnya menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang berbasis KTP-e, juga Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Karena itu, sejak dikeluarkannya aturan bahwa semua jaminan kesehatan harus menggunakan BPJS Kesehatan, maka Pemerintah Kota Kupang pun menganggarkan sebesar Rp 10 miliar lebih pada anggaran murni 2019, untuk mengintegrasikan masyarakat miskin di Kota Kupang, yang menerima bantuan Jamkesda dan berobat ke rumah sakit menggunakan KTP ke BPJS Kesehatan.

Dinas Sosial Kota Kupang juga meminta semua lurah agar bisa memeriksa kembali warganya yang belum mendapat BPJS Kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

Karena setelah semua lurah mengirimkan data ke Dinas Sosial,  data itu akan diverifikasi, apakah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau tidak. Jika masuk, maka akan langsung diintegrasikan. Jika belum, maka akan dicek kembali untuk nantinya akan dimasukan dalam BDT.

Memang untuk integrasi Jamkesda dan KTP-e ke BPJS Kesehatan, kendalanya ada pada sarana prasarana dan sumber daya manusia. Karena biasanya SDM yang ada di kelurahan perlu dibekali agar dapat mengelola data warga miskin di masing-masing kelurahan.

SDM di kelurahan itu sangat penting karena mereka merupakan ujung tombak di lapangan. Berbagai program pemerintah bisa berjalan baik jika perangkat kelurahan juga bekerja secara baik.

Data terakhir yang ada di Dinas Sosial, ada sekitar 2.000 lebih nama yang sudah dikirimkan ke Dinas Kesehatan untuk nantinya dapat diintegrasikan ke BPJS.

Dinas Sosial sifatnya hanya mengirimkan data yang sudah diverifikasi, sementara yang akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah Dinas Kesehatan. (mg25/joo)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!