Utamakan Kehadiran Fisik di ZEE – Timor Express

Timor Express

METRO

Utamakan Kehadiran Fisik di ZEE

JAKARTA, TIMEX – Sejumlah menteri dan pejabat setingkatnya mengadakan rapat koordinasi terkait pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) kemarin (3/1). Kementerian Luar Negeri sebagai leading sektor diplomasi menegaskan tidak akan mengakui prinsip 9 dash line Tiongkok dan meningkatkan penjagaan di perbatasan ZEE dalam bentuk fisik.
Pertemuan selama satu jam di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) berlangsung tertutup. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sendiri menyampaikan beberapa poin yang sudah disampaikan Kemenlu secara tertulis sebelumnya. Yakni, penegasan terkait sikap Indonesia terhadap pernyataan Tiongkok soal latar belakang historis.
Retno menjelaskan posisi ZEE Indonesia telah disepakati internasional dalam UNCLOS tahun 1982. “Tiongkok salah satu party (pihak) yang terlibat dalam UNCLOS 1982. Sehingga sudah kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi tersebut,” jelas Retno di kantor Kemenkopolhukam kemarin.
Pemerintah Indonesia tetap pada pemahaman bahwa kapal-kapal Tiongkok melakukan pelanggaran. Retno juga menegaskan pemerintah tidak akan menerima argumentasi soal nine dash line yang diyakini secara historis oleh Tiongkok bahwa ZEE Indonesia tersebut masuk dalam wilayah mereka. “Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line karena merupakan klaim sepihak Tiongkok yang tidak punya alasan hukum yang diakui internasional,” lanjutnya.
Retno menambahkan, kementerian dan lembaga terkait telah sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan pemanfaatan perbatasan ZEE tersebut oleh nelayan lokal. “Disepakati intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan kegiatan perikanan yang merupakan hak Indonesia untuk memanfaatkannya,” jelasnya.
Rakor dihadiri oleh sejumlah petinggi di antaranya Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Achmad Taufiquerrochman, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Menkopolhukam Mahfud MD sendiri menyatakan pihak-pihak terkait telah mencermati poin-poin permasalahan terkait ZEE di Natuna. “Ada penyelundupan, pelanggara batas wilayah ZEE Indonesia oleh kapal Tiongkok yang diawasi coast guard. Kita sudah membaca semua masalah yang terkait,” jelasnya. Namun, dia menolak adanya pertanyaan di luar pernyataan sikap yang disampaikan oleh Menlu.
Padahal, publik juga menunggu sikap dan langkah yang akan diambil khususnya oleh Prabowo Subianto sebagai Menhan. Sebelumnya, sikap Prabowo hanya disampaikan melalui Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Menhan Dahnil Azhar Simanjuntak pada Kamis (2/1).
Dia menjelaskan, Prabowo telah meminta adanya pembahasan terkait code of conduct (CoC) sengketa Laut Cina Selatan pada pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) di Bangkok 18 November 2019 lalu. “Beliau akan berkoordinasi dengan Bakamla dan TNI AL terkait hal tersebut,” terangnya.
Kepala Bakamla Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman menegaskan bahwa pihaknya akan menjadi garda terdepan dalam intensifikasi patroli perbatasan tersebut. “Kita akan hadir di sana dan kita akan tetap melakukan plan kita. Sudah pasti ada tambahan (armada), TNI pun mengerahkan. Tapi dalam situasi damai begini memang Bakamla di depan,” jelas Taufiq usai rapat.
Karena tidak dalam situasi perang, lanjut Taufiq, tindakan yang diambil pemerintah Indonesia harus sesuai legitimasi internasional. PBB sebagai penengah telah mengimbau agar kedua belah pihak berunding. “Ini yang sedang kita lakukan sekarang. Sudah ada pertemuan mungkin lebih dari 20 kali,” ujarnya.
Soal dorongan nelayan ke wilayah ZEE, Taufiq menyatakan siap untuk mengawal. Namun untuk cara menarik nelayan dia serahkan sepenuhnya pada instansi yang berwenang yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Itu kan urusannya menangkap ikan tapi saya siap mengawal,” jelas Taufiq.
Untuk sementara, dari pantauan surveillance hingga pukul 12 siang kemarin, nihil ditemukan kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna. “Sebetulnya perlu dicari juga kenapa ikannya ngumpul di situ,” pungkasnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan, pemerintah menolak klaim historis 9 dash-line (sembilan garis putus) Tiongkok atas ZEE Indonesia. Alasan tersebut bersifat unilateral. (keputusan sepihak). Tidak berdasar hukum dan tidak pernah diakui Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Sembilan garis putus digambar oleh pemerintah Tiongkok mengenai klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan. Garis tersebut yang dibuat oleh zaman kekaisaran Dinasti Qing (1636-1912) untuk menandai wilayah kekuasaannya. Penarikan garis tersebut bertentang dengan UNCLOS.
“Makanya penegakan kedaulatan harus dilakukan di wilayah ZEE Indonesia. Pemerintah juga mendesak Tiongkok untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim tersebut di ZEEI berdasarkan UNCLOS 1982,” beber Faiza. Berdasarkan UNCLOS 1982, lanjut dia, ZEE Indonesia tidak ada yang tumpang tindih secara wilayah yuridiksi dengan Tiongkok. (deb/han/jpg/sam)

Kronologis Kapal Tiongkok Bolak-balik Langgar ZEE

10 Desember 2019: 30 kapal nelayan dikawal tiga kapal penjaga pantai Tiongkok masuk

15 Desember 2019: kapal Tiongkok masih berada di perairan Natuna dan mematikan radar sistem identifikasi otomatis

19 Desember 2019: kapal Bakamla mengusir kapal-kapal Tiongkok

23 Desember 2019: 50 kapal nelayan Tiongkok kembali masuk dikawal dua kapal penjaga pantai dan satu kapal perang. Bakamla melakukan pengawasan (shadowing) karena kekuatan Tiongkok lebih besar.

3 Januari 2020: Masih ditemukan puluhan kapal Tiongkok pada pagi hari. Namun per pukul 12.00, pantauan Bakamla menunjukkan tidak ada kapal asing di area perairan Natuna untuk sementara.



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!