Nomenklatur Panwaslu Diputus Hari Ini – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Nomenklatur Panwaslu Diputus Hari Ini

JAKARTA, TIMEX–Perubahan nomenklatur organisasi pengawas pilkada di level kabupaten/kota tidak bisa lagi bertumpu pada revisi UU. Gugatan uji materi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi menjadi harapan agar ada kepastian hukum soal nomenklatur pengawas pilkada. Hari ini, MK akan memutus gugatan tersebut.

Gugatan yang diputus hari ini adalah yang dimohonkan oleh Parliament Responsive Forum (PAMOR). Perkumpulan tersebut menggugat sejumlah pasal di UU 10/2016 tentang Pilkada yang terkait dengan nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota. Pada intinya, PAMOR menuntut agar Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada dimaknai sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk Bawaslu RI.

Bila permohonan itu dikabulkan seluruhnya, maka Bawaslu Kabupaten/Kota punya dasar hukum kuat untuk melaksanakan pengawasan pilkada 2020. Sebaliknya, bila ditolak, maka Bawaslu harus memikirkan cara agar personel yang ada saat ini bisa dimaksimalkan untuk pengawasan pilkada.

Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, pada dasarnya UU 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu sudah tidak bisa dijadikan dasar pembentukan panwas. Sebab, UU tersebut sudah dikodifikasi dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. ’’Tidak mungkin lagi kami membentuk panwaslih,’’ terangnya kemarin (5/1). Sebab, dasar hukum pembentukan panwaslih sudah dikodifikasi dan menjadi dasar hukum pembentukan Bawaslu yang permanen.

Dengan demikian, mau tidak mau pengawasan pilkada harus dilakukan oleh Bawaslu yang dibentuk melalui UU 7/2017. Susunan organisasi maupun jumlah personelnya mengikuti ketentuan baru di UU 7/2017. Yang membedakan sangat mungkin adalah wewenangnya. Karena UU Pilkada mengatur wewenang pengawasan yang berbeda dengan pemilu.

Karena itu, seandainya MK menolak gugatan tersebut, pihaknya sudah siap dengan sejumlah antisipasi. Karena dasar hukum yang dibentuk oleh UU pemilu sudah cukup untuk mendukung perubahan nomenklatur di pilkada. ’’Ijtihad kami seperti itu, dan menurut kami sah saja,’’ lanjut mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu.

Lagipula, secara filosofis rekrutmen panwaslih tidak efisien. Bawaslu harus membentuk tata kerja dan merekrut personel baru yang otomatis memerlukan biaya. Berbeda halnya dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang organisasinya sudah lengkap dan tinggal mulai bekerja. Pembentukan Bawaslu yang permanen juga untuk mengefisiensikan segala proses pemilihan. (byu/fat/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!