Janji Sikat Habis Koruptor APBN – Timor Express

Timor Express

METRO

Janji Sikat Habis Koruptor APBN

Transisi Status Pegawai KPK Butuh Dua Tahun

JAKARTA, TIMEX – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindak perilaku korup terhadap APBN. Sikap tegas tersebut mereka sampaikan kepada Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD kemarin (7/1). Tujuannya tidak lain untuk membantu pemerintah menuntaskan proyek-proyek yang dikerjakan menggunakan APBN tanpa direcoki oleh koruptor.

Menurut Mahfud, siapa pun yang berani ‘bermain’ APBN akan dikejar oleh KPK. “Akan diperangi sungguh-sungguh, siapa pun akan disikat habis,” kata dia tegas. Sebagai orang nomor satu di Kemenko Polhukam, dia menyebut, instansinya juga siap membantu KPK. “Kami bersepakat tadi dengan Pak Firli saling menguatkan,” imbuhnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan bahwa, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri yang masih satu lingkup dengan Kemenko Polhukam akan turut serta. “Kami akan dorong KPK akan kuat. Tetapi, juga kami akan imbangi di sini Kejaksaan Agung dan kepolisian,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengungkapkan bahwa pihaknya menyampaikan beberapa hal dalam kunjungan ke Kemenko Polhukam. Termasuk di antaranya sikap tegas yang bakal dilakukan sesuai keterangan Mahfud. Selain itu, Firli bersama empat pimpinan lain juga akan berusaha sebaik mungkin melakukan pencegahan.

Firli menyebutkan, pemberantasan korupsi tidak melulu mengedepankan penindakan. Melainkan juga harus dibarengi pencegahan yang skalanya juga ditingkatkan. “Dan tetap melakukan penindakan hukum secara profesional, akuntabel, dan transparan,” beber dia. Dengan begitu, dia yakin tujuan pemberantasan korupsi untuk mensejahterakan rakyat tercapai.

Selain mendatangi Kemenko Polhukam, kemarin Firli juga sempat menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di sana KPK dan BPK memperbarui klausul MoU yang sudah disepakati kedua pihak. Poin baru dalam kerja sama keduanya adalah terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dan pelatihan audit bagi internal KPK.

Penandatanganan MoU itu dilakukan di kantor BPK Selasa siang Lima pimpinan KPK turut hadir. Dalam waktu singkat, mereka menyampaikan empat poin yang menjadi klausul baru dalam MoU KPK dan BPK ini. “Kesepahaman itu ada batas klausul di kalimat terakhir. Ketika itu habis, maka kita harus lakukan pembaruan,” jelas Firli Bahuri.

Firli menyebutkan, poin kerja sama tersebut dikembangkan di mana hubungan keduanya tidak hanya sebatas berbagi informasi. Selama ini, dia menjelaskan, kerja sama KPK dan BPK hanya bersifat perbantuan. Di mana ketika KPK menangani kasus, maka BPK memenuhi permintaan data dari KPK jika diperlukan. Poin pertama MoU baru ini, disebutkan bahwa BPK berwenang melakukan investigasi terhadap potensi kerugian negara dan unsur pidana. “Kami tahu betul bahwa BPK selalu membuat dan melakukan investigasi rutin maupun dengan maksud tertentu, kami butuhkan (informasi) itu,” ujar jenderal bintang tiga Polri tersebut.

Poin kedua, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari audit investigasi tersebut disampaikan kepada KPK jika ditemukan indikasi kerugian negara. Apakah indikasi kerugian negara tersebut berujung pada tindak pidana korupsi, akan diselidiki lebih lanjut oleh KPK. Kemudian poin ketiga terkait dengan prosedur penghitungan kerugian negara dan keterangan ahli.

Secara tertulis BPK bisa meminta dokumen pendukung dari KPK maupun pihak lain setelah berkoordinasi dengan KPK. “Ada beberapa klausul terkait prosedur penghitungan kerugian negara yang kita perbaiki dan kita update sesuai perubahan UU KPK baru,” jelas Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna.

Sementara keterangan ahli ditunjuk oleh BPK. Ahli bisa dihadirkan dalam proses pengadilan terhadap kasus yang ditangani KPK. Ahli sendiri tidak harus dari internal BPK. “Ahli bisa macam-macam, dari perguruan tinggi di Indonesia yang dianggap pakar suatu bidang atau bidang lain. Tidak hanya di sini (BPK), juga dari luar,” lanjut Agung.

Pada poin terakhir, KPK juga mengungkapkan, mereka membutuhkan SDM dari BPK untuk meningkatkan kompetensi audit internal KPK. Tujuannya tidak lain guna mempermudah KPK menghitung potensi kerugian negara dalam kasus-kasus yang tengah mereka proses. Kunjungan KPK kemarin, juga dilaksanakan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di sana, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa butuh waktu setidaknya dua tahun untuk masa transisi perubahan status pegawai KPK menjadi PNS. Dalam masa transisi tersebut, hak keuangan pegawai tidak akan dilakukan pengurangan. “Selanjutnya bagaimana dengan posisi selama dua tahun masa transisi disampaikan oleh menteri keuangan bahwa seluruh hak keuangan pegawai KPK tetap dibayarkan utuh tanpa ada pengurangan apa pun. Sambil menunggu ketentuan dan peraturan yang mengatur selanjutnya,” ujar Firli.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjamin bahwa pegawai KPK bakal mendapat gaji atau tunjangan secara penuh selama masa transisi menjadi PNS. Hal itu diungkapkannya usai bertemu dengan pimpinan KPK kemarin. “Dalam dua tahun sebelum adanya peraturan baru yang melandasi status pegawai KPK, hak keuangan terhadap para pegawai KPK, kita akan membayarkan secara penuh sesuai dengan apa yang telah mereka terima,” ujarnya.

Ani menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya. Di mana pembayaran hak keuangan dalam masa transisi, baik berupa gaji dan tunjangan bakal mengikuti mekanisme internal KPK yang sudah berlaku selama ini.

Mantan managing director of World Bank itu pun berharap, melalui kepastian hak-hak yang akan diterima itu maka kinerja KPK bisa makin optimal. “Sehingga, uang yang dari APBN memang bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” imbuhnya. Dia menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan pembahasan dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) terkait perubahan status pegawai KPK menjadi PNS tersebut. (deb/dee/syn/jpg/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!