Pusam Sebut DPRD Ende Rebut Peran ASN – Timor Express

Timor Express

FLORES RAYA

Pusam Sebut DPRD Ende Rebut Peran ASN

ENDE, TIMEX – Carut marut pelayanan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende membuat gerah anggota DPRD Ende. Untuk itu, mereka berencana berkantor di dinas tersebut untuk memantau pelaksanaan pelayanan terkait kepengurusan data atau dokumen kependudukan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Ende, Erikos Emanuel Rede, beberapa waktu lalu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Masyrakat (Pusam) Indonesia, Kasimirus Bara Beri menanggapi dan menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPRD Ende, Erikos Emanuel Rede saat dialog publik terkait  rencana DPRD berkantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Ende. Pusam menilai bahwa pernyataan tersebut sangat tidak tepat karena lembaga wakil rakyat ini bisa menggunakan haknya untuk menanyakan persoalan dalam kepengurusan dokumen kependudukan di Dukcapil Ende.

“Kita sayangkan sikap DPRD Ende yang akan berkantor di Dukcapil kalau pemerintah itu wajar saja. Sikap yang mesti  diambil oleh DPRD Ende terkait dengan kekisruhan di Dukcapil terkait dengan kepengurusan dokumen kependudukan itu adalah mencari tahu penyebabnya dan juga cari solusi atas permasalahan tersebut,” ungkap Kasimirus yang ditemui, Senin (6/1) di gedung DPRD Ende.

Kasimirus mengatakan, DPRD Ende jangan menjadikan diri seperti ASN atau merebut peran dari ASN di Dukcapil Ende untuk mengurus dokumen kependudukan. Dikatakan, tugas DPRD adalah mencari penyebabnya dan mengalokasikan  anggaran untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dikatakan, lembaga DPRD mesti menyadari bahwa sejak dua tahun lalu Dukcapil Ende telah mengusulkan pelayanan dokumen kependudukan secara mobile, namun tidak dijawab. Padahal, pelayanan mobile bertujuan untuk mendekatkan pelayanan, memperpendek jarak dan menghemat waktu serta biaya bagi warga.

“Jangan jadikan diri seperti ASN  atau merebut peran ASN di Dukcapil. Padahal, belum tentu bisa mengoperasikan komputer dan kamera. Gunakan hak interpelasi untuk memanggil bupati jika ada kekisruhan di Dukcapil. Pelayanan secara mobile itu adalah salah satu solusinya tetapi tidak dijawab,” katanya.

Ia mengatakan, mestinya DPRD  Ende memahami dan mengetahui bahwa pelayanan di Dukcapil konek dengan server pusat di Kemendagri. Karena  jika  terjadi kesalahan jaringan, maka pelayanan di daerah tidak dapat dilakukan.

Kasimirus mengatakan, DPRD Ende sebaiknya berkantor di desa untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait dengan masalah yang dihadapi. Saat berkantor di desa, DPRD tidak boleh menggunakan uang reses karena anggota DPRD memiliki tugas sebagai jembatan aspirasi rakyat.

“Sebaiknya berkantor saja di desa tanpa menggunakan uang reses untuk menggali persoalan yang dihadapi oleh masyarakat,” katanya.

Bupati  Ende, Djafar Achmad yang ditanyai soal sikap DPRD Ende yang  akan berkantor di Dukcapil Ende, Jumat (3/1) mempersilakan jika DPRD Ende bersikap demikian. Menurutnya, persoalan Dukcapil  bukan saja persoalan yang baru terjadi saat ini, namun persoalan lama dan saat ini sudah berjalan lebih baik.

“Silakan saja dan bila perlu semua orang bisa berkantor di Dukcapil. Kita inginkan bahwa Ende lebih baik dan kita lakukan secara perlahan,” katanya. (kr7/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!