Dengarkan Lagi Keterangan Ahli Pemilu – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Dengarkan Lagi Keterangan Ahli Pemilu

MK Bahas Lagi Keserentakan Pemilu

JAKARTA, TIMEX–Pembahasan keserentakan pemilu di Mahkamah Konstitusi belum akan usai. Hari ini, MK kembali akan meminta keterangan sejumlah ahli untuk memberikan pandangannya terhadap keserentakan pemilu. Khususnya untuk menanggapi gugatan uji materu UU pemilu yang diajukan beberapa organisasi.

Bila tidak ada perubahan, rencananya MK akan menghadirkan ahli dari mantan penyelenggara pemilu. Yakni, mantan Komisioner KPU Prof Ramlan Surbakti. Pengalamannya sebagai penyelenggara pemilu dan pakar kepemiluan diharapkan bisa memperjelas sejumlah aspek terkait keserentakan pemilu. Sidang tersebut tadinya dijadwalkan pada 17 Desember lalu, namun ditunda menjadi hari ini.

Perkara keserentakan pemilu diajukan oleh tiga organisasi pemantau dan pemerihati pemilu serta perorangan. Yakni, Arjuna Pemantau Pemilu, Pena Pemantau Pemilu, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). plus Maratul Mu’minah dkk sebagai pemohon perorangan.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menjelaskan, pemilu dengan sistem borongan lima kotak suara sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Sebab, tujuan penyelenggaraannya terbukti menjadi tidak maksimal. Baik dari sisi biaya, penguatan sistem presidensial, maupun penyederhanaan sistem kepartaian.

’’Implementasi teknisnya juga sangat membebani secara kurang logis kepada penyelenggara, pemilih, dan peserta,’’ terangnya kemairn (12/1). Dari sisi penyelenggara misanya, jumlah penyelenggara ad hoc yang meninggal meningkat. Kemudian, sebagian pemilih kesulitan memberikan hak suara sehingga suarat tidak sah untuk DPR, DPD, dan DPRD begitu tinggi.

Pemilu lima surat suara juga membuat peserta dirugikan. Khsuusnya peserta pileg. Karena exposure-nya tertutup oleh pilpres sehingga kurang mendapatkan perhatian publik. Karena itu, dalam permohonannya, Perludem menuntut agar keserentakan itu dipisah. Yakni pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, kemudian pemilu serentak daerah untuk memilih gubernur, bupati/wali kota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk itu, dalam sidang hari ini, pihaknya juga telah mendaftarkan dua orang ahli. Masing-masing dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi dan aktivis pemilu sekaligus mantan anggota Panwaslu 2004, Didik Supriyanto.

Sebelumnya, Titi Anggraini juga mengatakan Pilkada serentak nasional 2024 harus dikaji ulang. Sebab penyelenggara akan mendapat beban yang berlipat ganda. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan bisa berdampak pada kualitas pemilu. “Kami mendesak agar ini ditata ulang,” kata Titi Anggraini dalam diskusi di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, kemarin (10/1).

Diketahui, pilkada serentak nasional 2024 diatur dalam pasal 201 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 201 ayat (8) disebutkan bahwa pilkada serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. “Kondisi ini jelas tidak ideal,” ujar Titi.

Salah satu yang memicu kekhawatiran adalah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022. Sehingga mengalami kekosongan pemimpin cukup lama sampai dua tahun. Salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Sambil menunggu gubernur definitif, kementerian dalam negeri (Kemendagri) menunjuk penjabat gubernur. Selain DKI Jakarta, kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Banten dan Aceh. “Kami khawatir pejabat Plt (pelaksana tugas, Red) tidak mampu mendukung tata kelola pemerintahan dengan maksimal,” imbuhnya.

Kondisi serupa juga menimpa kepala daerah yang masa jabatannya habis 2023. Pilkada tetap digelar serentak 2024. Itu meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Papua.

Agar efektif, lanjut Titi, pihaknya berharap pilkada di wilayah setempat tetap digelar di tahun yang sama dengan berakhirnya masa jabatan. Sehingga tidak menumpuk di tahun 2024 bersamaan dengan pemilu. Dengan demikian, beban penyelenggara tidak menjadi besar. “Kami akan desak DPR untuk merevisi UU Pilkada,” paparnya.

Langkah lainnya, Perludem juga telah melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonan, pihaknya mendesak MK untuk membatalka pasal 201 ayat (8). (byu/mar/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!