Kekerasan Terhadap Perempuan Terbanyak di SoE – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Kekerasan Terhadap Perempuan Terbanyak di SoE

PERTEMUAN. Yasasan SSP SoE saat menggelar coffee morning aparat penegak hukum di cafe Beta, Rabu (15/1).

YOPI TAPENU/TIMEX

Gugah Kesadaran Melalui Kampanye Terbuka

SOE, TIMEX – Salah satu kasus yang cukup menonjol di Kabupaten TTS adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten TTS, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terjadi di ibu kota Kabupaten TTS.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Yayasan Suara Sanggar Perempuan (SPP) SoE, Filpin Taneo-Thirik pada acara coffee morning aparat penegak hukum di cafe Beta dengan tema, Selamatkan Perempuan dan Anak Perempuan dari Kekerasan Seksual, Rabu (15/1).

Dikatakan, sesuai catatan yang dimiliki SSP SoE, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak trennya cenderung naik dari tahun ke tahun. Jenis kekerasan yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan kekerasan ingkar janji menikah. Dari beberapa jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sejak tahun 2015-2019, SSP SoE telah menangani 619 kasus. Sesungguhnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih dari yang ditangani SSP SoE. Hanya saja, sebagian kasus diselesaikan secara kekeluargaan, sebagian kasus tidak dilaporkan dan sebagian lagi memilih untuk menutupi kasus kekerasan yang dialami. Karena khusus kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, masih dipandang sebagian orang sebagai aib keluarga. Sehingga, mereka yang mengalami memilih untuk diam.

“Sebenarnya banyak kasus yang bisa kami tangani, tapi tenaga kami di SSP terbatas. Kami tidak punya tenaga spikolog untuk menangani korban dengan pendekatan spikolog,” kata Filpin.

Sesuai data yang dimiliki SPP SoE, perempuan dan perempuan korban kekerasan seksual, angka tertinggi dari total kasus yang ditangani, adalah mereka yang tingkat pendidikannya SMP yakni 153 kasus, SMA/SMK 137 kasus, SD 132 kasus, perguruan tinggi 67 kasus dan yang tidak sekolah sebanyak 33 kasus. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, pada umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti om, kakak, bapak dan saudara dekat lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga. Karena itu, untuk mencegah maraknya kasus tersebut membutuhkan kerja sama seluruh stakeholder. “Karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu kasus yang dianggap sebagai kasus aib keluarga, sehingga untuk mengungkap kasus ini butuh kerja sama semua pihak. Kalau hanya SSP sendiri, tentu tidak akan bisa mencegah kasus ini,” katanya.

Kapolres TTS, AKBP Ariasandy pada kesempatan itu mengatakan, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dana anak di TTS memang cukup tinggi. Karena itu, salah satu kasus yang menjadi atensinya adalah penanganan kasus tersebut. Karena itu, bagi pelaku-pelaku kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tidak akan diberikan penangguhan. Untuk mengatasi persoalan kasus tersebut, perlu dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, sehingga penuntasannya dapat dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

Selain itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah kampanyekan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat TTS secara terbuka. Baik itu melalui sosialisasi langsung atau menggunakan media masa. Pemerintah dan pihak-pihak yang peduli dengan penanganan kasus itu, dapat saling mendukung untuk menciptakan ibu kota TTS menjadi kota ramah terhadap anak, perempuan dan anak perempuan.

“Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang kami tangani. Kami sudah komitmen untuk tuntaskan secara adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya tidak akan main-main dengan penyelesaian kasus yang satu ini,” tegas Ariasandy.

Ketua Pengadilan Negeri SoE, I Wayan Yasa menuturkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang trennya meningkat, banyak faktor penyebabnya. Mulai dari lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak perempuan, suasana keluarga yang kurang harmonis, ekonomi, pergaulan dalam lingkungan dan terbukannya sistem akses informasi. Beberapa faktor itu, jika tidak diperhatikan dengan baik, maka perempuan dan anak rentan mengalami kasus kekerasan seksual. Karena itu, membutuhkan kerja sama yang baik antara semua pemangku kepentingan dalam melakukan pencegahan terhadap kasus tersebut. “Kami siap untuk memberikan semacam penyuluhan dan sebagainya. Tapi memang butuh koordinasi dan kerja sama dari lembaga yang punya tugas dan fungsi dalam mengatasi kasus-kasus seperti itu. Bahkan, saya sudah membuat materi untuk sosialisasi di sekolah-sekolah tentang bagaimana mengawasi diri dari kasus kekerasan seksual. Sebagai tindak nyata kami dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kasus kekerasan seksual, seluruh kasus kekerasan seksual yang kami tangani, kami putus tinggi,” tegas Wayan.

Kajari TTS, Fachrizal juga menegaskan, setiap kasus kekerasan seksual yang ditangani, pihaknya akan berupaya untuk menyelesaikan secara transparan, cepat dan akuntabel. Karena pada prinsipnya, Kejari TTS memiliki semangat yang sama yakni untuk memberikan efek jera kepada pelaku kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. “Kami memberikan dukungan penuh terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak,” kata Fachrizal.

Dandim 1621/TTS, Letkol Czi Koerniawan Pramulyo mengatakan, TNI siap memberikan dukungan penuh dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pasalnya, anggota TNI saat ini telah ditempatkan hingga di pelosok daerah, sehingga aparat TNI ataupun Polri yang tersebar hingga di pelosok dapat dijadikan untuk sosialisasikan tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Aparat keamanan baik itu TNI atau Polri sekarang sudah di tempatkan sampai di pelosok. Ini bisa dipakai untuk sosialisasi atau pencegahan kasus kekerasan seksual terhasap perempuan dan anak,” kata Koerniawan.

Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau mengatakan, pihaknya siap mendukung program pemerintah berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Karena itu, Pemkab TTS melalui dinas teknis yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, diharapkan merencanakan program kegiatan yang baik guna diusulkan ke DPRD TTS.

“Pada prinsipnya kami akan dukung dalam anggaran. Yang penting dinas teknis dapat merencanakan program dan kegiatan dengan baik, sehingga ketika DPRD alokasikan anggaran benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” tandas Marcu. (yop/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!