Tuba Helan: Pemprov Langgar Hukum – Timor Express

Timor Express

METRO

Tuba Helan: Pemprov Langgar Hukum

DIGUSUR. Inilah lahan yang akan dipakai untuk pembangunan gedung rumah sakit oleh Pemprov NTT. Rumah-rumah yang ada di lahan ini mulai digusur, pekan lalu.

INTO HERISON TIHU/TIMEX

Penggusuran Rumah Warga Manulai II

KUPANG, TIMEX – Penertiban aset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT di RT 14/RW 05, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak yang dilakukan dengan cara menggusur rumah warga dinilai ilegal dan melanggar hukum.
Hal ini disampaikan akademisi Undana, Dr. John Tuba Helan, S.H, M.Hum, Minggu (19/1).

Ia mengatakan sebuah sengketa atau perkara jika sudah inkrah maka dilanjutkan dengan proses eksekusi yang dilakukan tim eksekutor dari pengadilan negeri setempat.

“Saya tidak tau apakah di Manulai II itu sudah ada eksekusi atau belum namun jika sudah eksekusi lalu masyarakat bangun rumah maka pemda gusur. Tapi jika belum eksekusi sebelumnya, maka tidak tepat namanya penggusuran. Ini melanggar hukum,” katanya.

Dijelaskan bahwa sebuah proses eksekusi merupakan wewenang dari pengadilan sehingga pemda tidak ada kewenangan merusak rumah warga meski dalam putusan yang diturunkan itu dimenangkan oleh Pemda.
“Menurut saya jika putusan MA belum dieksekusi maka tindakan penggusuran itu ilegal dan melanggar hukum,” tandasnya.

Ditambahkan bahwa eksekusi itu untuk memberikan kepastian soal status, letak, batas serta luas tanah milik pemenang dari pengadilan. “Pemda sebagai badan eksekutif tidak punya kewenangan eksekusi, melainkan kewenangan pengadilan. Masyarakat korban penggusuran berhak menggugat pemda atas dasar perbuatan melawan hukum,” tuturnya.

Untuk diketahui, setelah penggusuran empat unit rumah Jumat (17/1) itu, pemprov ingin melanjutkan eksekusinya pada hari kedua, Sabtu (18/1) namun mendapat penolakan dari warga. Dari hasil negosiasi pemerintah dan ahli waris disepakati pengukuran ulang lahan seluas 23 Hektar itu sesuai putusan Mahkama Agung (MA) Nomor 424 Tahun 2018 itu melibatkan Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT dan mendapat pengawalan ketat dari ratusan personil gabungan Polda dan Polres Kupang Kota serta Satpol PP NTT dan Kota Kupang.

Tim BPN Provinsi melakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat penentu GPS mulai dari titik awal lokasi yang berada di sisi barat lahan PT Viquam. Tim kemudian mengitari lahan yang masih berupa lahan kosong di areal itu.

Hadir dan menyaksikan secara langsung proses pengukuran itu yakni Kaban Pengelolaan Aset Daerah NTT Dr. Zeth Sony Libing, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Alex Lumba, Kasat Pol PP Provinsi NTT Cornelis Wadu, pemilik tanah Yohanes Nani Limau, warga, tokoh masyarakat, tim BPN Provinsi NTT serta tim BPN Kota Kupang.

Selain itu, warga menilai proses eksekusi rumah warga itu dilakukan secara ilegal. Para warga pun mengancam akan melaporkan pemerintah Provinsi NTT ke Polisi karena telah merusak rumah mereka. “Jika tidak bisa menunjukkan bukti tersebut kami tetap menolak, karena hidup kami tidak hanya digunakan untuk membangun rumah. Kami masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Penggusuran ini adalah tindakan pidana dan kami akan lapor polisi,” ujar warga yang mengajukan protes kepada pemerintah saat mediasi di lokasi pengusuran.

Salah satu keluarga ahli waris pemilik tanah, Yohanes Nani Limau dalam mediasi itu menyebut bahwa mereka tidak menginginkan persoalan dan permusuhan antara pihak-pihak yang terkait.

“Kita tidak ingin ada permusuhan, namun yang kita harapkan persoalan ini diselesaikan secara baik,” ungkapnya. (mg29/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!