Serikat Pekerja Tolak RUU Omnibus Law – Timor Express

Timor Express

METRO

Serikat Pekerja Tolak RUU Omnibus Law

Dianggap Hilangkan Upah Minimum hingga Pesangon

JAKARTA, TIMEX – Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law yang diinisiasi pemerintah mulai menuai reaksi kelompok pekerja. Kemarin (20/1) ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPR. Mereka menolak pembahasan omnibus law karena dinilai merugikan pihak buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan enam alasan yang memicu penolakan keras atas produk regulasi tersebut. Khususnya berkaitan dengan RUU Cipta Lapangan Kerja. Di antaranya, RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap bisa menghilangkan upah minimum bagi pekerja. ’’Padahal bagi buruh, UMK adalah jaring pengaman agar tidak menjadi miskin absolut,” kata Said Iqbal di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, upah minum terancam hilang karena diganti dengan sistem upah per jam. Nah, UMK akan tetap aman jika seorang pekerja bekerja minimal 40 jam seminggu. Adapun yang bekerja di bawah 40 jam per minggu, mekanismenya menggunakan upah per jam. “Dengan kata lain pekerja yang (bekerja, Red) kurang dari 40 jam seminggu, upahnya otomatis di bawah UMK,” ujar Iqbal.

Disampaikan, poin tentang jam kerja tersebut sangat mudah diakali oleh perusahaan. Bisa saja perusahaan mengurangi jam kerja buruh sehingga kurang dari 40 jam per minggu. Sehingga gaji buruh akan selalu dihitung per jam. Padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan tidak boleh ada pekerja yang memperoleh upah di UMK.

Kedua, lanjut Said Iqbal, RUU Cipta Lapangan Kerja bisa pengurangan pesangon. Sebab dalam omnimbus law, pemerintah berencana mengubah istilah pesangon menjadi tunjangan PHK yang besarnya hanya mencapai 6 bulan upah. Padahal mengacu UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, besarnya pesangon PHK adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan dua untuk jenis PHK tertentu sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. “Jelas ini mengebiri hak buruh,” ucapnya.

Berikutnya, RUU omnibus law dinilai bisa membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) ke dalam negeri. Padahal selama ini, TKA yang boleh masuk Indonesia hanya yang tergolong skill worker. Bukan unskill worker alias buruh kasar.

Nah, omnibus law, jelas Said Iqbal, membuka kesempatan besar bagi unskill worker untuk bisa masuk. Termasuk TKA. Nah, kondisi tersebut bisa mengancam lapangan kerja lokal sehingga bisa mengganggu hubungan industrial di Indonesia.

Selanjutnya, buruh juga menolak omnibus law karena dinilai memperluas karyawan kontrak dan outsourcing. Akibatnya, buruh tidak memiliki kepastian pekerjaan dan masa depan yang jelas. Sebab mereka tidak punya kesempatan menjadi karyawan tetap di perusahaan.

Alasan lainnya, jaminan sosial buruh terancam menghilang. Seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua serta jaminan kesehatan. Menurut Iqbal, sistem kerja yang fleksibel bisa menghapuskan jaminan sosial bagi buruh. Karena sistem upah per jam, daya beli buruh pun menjadi turun. “Karena sistem kerja yang fleksibel itu membuat pengusaha pasti tidak akan memberikan jaminan pensiun,” paparnya.

Alasan terakhir yang memicu gelombang protes buruh, sebut Iqbal, karena sanksi pidana dalam omnibus law dihilangkan. Kondisi tersebut membuat pengusaha menjadi semena-mena ke pekerja. Ketentuan dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, berpotensi tidak dijalankan.

“Enam alasan inilah yang membuat kami menolak omnibus law,” teran Said Iqbal.
Dia berjanji pihaknya akan terus melakukan unjuk rasa untuk menolak regulasi tersebut. Dia juga mengklaim, unjuk rasa kemarin tidak hanya dilakukan di Jakarta. Namun juga digelar serentak di 20 provinsi.

DI tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) R iden Hatam Aziz, menegaskan aksi ini hanya awal. Sebab ketika permintaan pembatalan omnibus law ini tidak diindahkan, buruh mengancam akan melakukan mogok nasional. “Kami akan kosongkan pabrik-pabrik,” ungkap pria berkacamata tersebut.

Dia mengaku sudah berkeliling sejak Desember 2019 ke daerah untuk konsolidasid terkait renana ini. sehingga, dapat dipastikan hal ini bukan hanya gertak sambal belaka. Opsi tersebut, kata dia, sengaja disiapkan setelah melihat karakter pemerintah saat ini. Di mana, sangat keras hati. Walaupun sudah dikritisi dan mendapat protes keras, tapi tetap dijalankan. RUU KPK misalnya. “Kami tegaskan lagi, kami tidak anti investasi. Kami dukung penuh, adanya industrialisasi karena investasi. Tapi, jangan sampai investasi yang masuk justru membuat anak bangsa terpuruk,” keluhnya.

Ketua Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Sabda Pranawa Djati menambahkan, simpang siur omnibus law ini juga terkait masalah penghilangan upah minimum provinsi karena digantikan oleh upah minimum per jam. Menurutnya, ketika ini dihilangkan tak ada lagi standar dari pemerintah. Artinya, buruh diminta langsung nego soal gaji dengan pemberi kerja secara bipartit. “Ketika pengangguran sudah sangat banyak, pekerja tentu akan semakin ditekan soal gaji,” keluhnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemarin menerima perwakilan buruh untuk audiensi. Dasco berjanji segera merespon tuntutan buruh. Salah satunya dengan membentuk tim kecil dari komisi IX untuk mengawal pembahasan omnibus law. ’’Tentu kami sudah koordinasi. Saya minta pimpinan Komisi IX dan Baleg untuk membuat tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi agar hambatan di omnibus law bisa diatatasi,” kata Dasco.

Sesuai jadwal, draf omnibus law seharusnya dikirimkan ke DPR kemarin. Namun hingga sore hari, Dasco mengaku belum menerima draf maupun naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja. Presiden Joko Widodo sendiri pernah menyampaikan bahwa pembahasan omnibus law ditarget tuntas hingga seratus hari kerja. “Informasi hari ini (kemarin, Red) mau diantar ke DPR. Tapi belum ada,” ujar politisi Gerindra itu. (mar/mia/syn/jpg/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!