Tidak Becus Urus Dana Desa, Banyak Masalah – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Tidak Becus Urus Dana Desa, Banyak Masalah

RDP. Komisi I DPRD TTS saat melakukan RDP terhadap pengaduan masyarakat tentang pengelolaan dana desa yang dinilai bermasalah Senin (20/1).

YOPI TAPENU/TIMEX

SOE, TIMEX – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD TTS terkait laporan masyarakat yang masuk tentang banyaknya persoalan pengelolaan dana desa di Kabupaten TTS. Pada RDP yang diselenggarakan di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTS, Senin (20/1), Wakil Ketua DPRD TTS, Yusuf Soru dengan tegas mengatakan, banyaknya pengaduan disampaikan masyarakat ke DPRD TTS, lantaran tidak becusnya aparatur dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Pihak kecamatan, Dinas PMD dan Inspektorat tidak memainkan fungsi dan perannya secara maksimal. “Kalau laporan banyak masuk di DPRD seperti ini, karena camat, Kasi PMD di kecamatan tidak serius urus ini pengelolaan dana desa. Begitupun PMD, jangan hanya mau terima laporan saja lalu selesai. Tapi kros cek lapangan itu perlu dilakukan. Begitupun Inspektorat, periksa bagaimana sehingga masih saja ada hal yang tidak beres di desa. Ini semua terjadi akibat kita tidak serius urus ini penggunaan dana desa,” ungkap Yusuf.

Pada desa yang diadukan pengelolaannya di DPRD TTS, harus disikapi serius oleh Inspektorat untuk turun melakukan audit khusus dan segera melaporkan hasilnya kepada Bupati TTS dan DPRD TTS. Jika dalam audit, ditemukan persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat, maka direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses hukum. Pasalnya, jika dana desa diselewengkan oleh oknum kepala desa bersama stakeholder pengelola dana desa, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Yusuf mengaku bahwa ia mengetahui persis karakter masyarakat di desa karena ia juga merupakan anak desa, sehingga jika masyarakat sudah mengambil sikap untuk mengadukan persoalan ke DPRD atau pemerintah tingkat atas, maka tentu persoalan itu sudah sampai pada tingkatan yang cukup parah.

“Kalau hanya masalah kecil-kecil saja, biasa diselesaikan di desa. Jadi kalau masyarakat sudah putuskan untuk lapor di DPRD, itu kita harus sikapi serius karena kalau demikian, maka saya pastikan bahwa itu sudah sampai pada tingkatan batas toleransi,” ungkap Yusuf.

Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan mengatakan, RDP yang dilakukan itu diagendakan untuk tiga desa yakni Desa Basmuti Kecamatan Kuanfatu, Desa Mella Kecamatan Neobeba dan Desa Tuasene Kecematan Mollo Selatan. Desa Basmuti Kecamatan Kuanfatu berkaitan soal program pemberdayaan masyarakat, berupa penggemukan sapi, diduga dikelola oleh oknum ASN yang berada di luar Desa Basmuti. Tidak hanya itu, melainkan sejumlah sapi yang diadakan diberikan kepada masyarakat yang bukan masyarakat Desa Basmuti. Sementara Desa Mella dilaporkan akibat pengelolaan sejumlah anggaran yang tidak transparan oleh kepala desa yang saat ini dinonaktifkan yakni Amrosius Tone, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa sejak tahun 2017. Sedangkan Desa Tuasene Kecamatan Mollo Selatan juga diadukan ke DPRD TTS, lantaran sejumlah kegiatan tidak diselesaikan, HOK pelaksanaan kegiatan tidak dibayar dan juga sejumlah program kegiatan yang direncanakan dibatalkan secara sepihak. Kepala Desa Tuasene, David Amalo justru disebut mengelola anggaran sendiri.

“Kita minta untuk Inspektorat audit khusus dan jika benar seperti yang diadukan masyarakat, maka kita akan rekomendasikan ke aparat penegak hukum,” tegas Uksam.

Kepala Dinas PMD TTS, George D Mella mengatakan, pengelolaan dana desa pihaknya selalu menginstruksikan kepada para kepala desa untuk menaati regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana desa. Jika terdapat kepala desa atau pengelola dana desa yang melanggar aturan pengelolaan dana desa yang berlaku, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi mulai dari sanksi teguran hingga sampai pada pemberhentian. Di contohkan seperti Kepala Desa Mella dihentikan untuk sementara waktu, dikarenakan tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang digunakan. Begitupun desa-desa yang lain, jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Kami selalu memperingatkan desa-desa yang tidak taat aturan dalam mengelola anggaran,” tegasnya.

Inspektur Inspektorat Kabupaten TTS, Oby Nahas mengatakan, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengadukan persoalan pembangunan di desa. Namun agar pihaknya tidak sulit melakukan audit, maka selain mengadukan persoalan juga harus menguraikan kronologis masalah serta dapat disertakan bukti berupa bukti visual atau audio. Jika demikian, maka pihaknya akan dengan mudah melakukan klarifikasi dan juga mengaudit untuk diketahui kebenarannya. “Kami harapkan setiap pengaduan yang disampaikan disertai dengan kronologisnya sehigga kami mudah melakukan insvestigasi,” kata Oby.

Untuk diketahui, hingga saat ini masyarakat di 21 desa yang ada di TTS mengadukan persoalan pengelolaan dana desa di DPRD TTS. Senin (20/1) Komisi I DPRD TTS melakukan RDP terhadap tiga desa dan 18 desa lainya akan diagendakan untuk dilakukan RDP. (yop/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!