Dituntut 3 Tahun, Divonis 5 Tahun – Timor Express

Timor Express

METRO

Dituntut 3 Tahun, Divonis 5 Tahun

PASRAH. Yulia Afra sedang mendengar putusan majelis hakim di ruang sidang pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (21/1).

INTHO HERISON TIHU/TIMEX

Kasus Korupsi NTT Fair

Hakim Berikan Bukti Petunjuk Keterlibatan Lebu Raya dan Ben Polo Maing

KUPANG, TIMEX – Mejelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang tak tanggung-tanggung memutuskan perkara dugaan korupsi NTT Fair. Majelis hakim memutuskan kepada terdakwa Yulia Afra lebih tinggi dari tuntutan jaksa Penuntut Umum (JPU).

Putusan tersebut, menurut majelis hakim, telah mempertimbangkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan masa hukuman 5 tahun kurungan penjara. Selain itu, perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara itu, dilakukan secara bersama-sama dengan lima terdakwa lainnya. Maka mantan Kadis PRKP NTT ini didenda membayar kerugian negara sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan penjara.

Putusan tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya. Saat itu JPU menuntut terdakwa untuk dihukum selama 3 tahun dan didenda Rp 500 juta. Sidang yang berlangsung pukul 10.30 itu dipimpin ketua majelis hakim Dju Johnson Mira Manggi didampinggi Ali Muhtarom dan Ari Prabowo sebagai anggota majelis hakim mengatakan putusan tersebut berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan para saksi yang dihadirkan pada persidangan sebelumnya.

Majelis hakim juga meyakini terdapat aliran fee proyek senilai Rp 500 juta kepada saksi Frans Lebu Raya yang saat itu menjabat sebagai Gubernur NTT dan Sekretaris Daerah NTT, Benediktus Polo Maing senilai Rp 100 juta. Uang tersebut diserahkan oleh staf terdakwa ke ajudan kedua saksi. Dalam membacakan putusan itu, diback up peran dari terdakwa mulai dari perancangan anggaran hingga pelelangan proyek tersebut sudah diseting untuk memenangkan PT Cipta Eka Puri karena terdapat berkas yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Terdakwa juga meminta terdakwa Hadmen Puri untuk membayar fee proyek sebanyak 5 persen pada perjanjian pertama dan disanggupi terdakwa Hadmen Puri. Selanjutnya pada saat peletakan batu pertama terdakwa Yulia Afra kembali meminta tambahan fee sebanyak 1 persen sehingga total keseluruhan fee yang kemudian diserahkan menjadi 6 persen. “Uang fee yang diminta terdakwa akan diberikan kepada saksi Frans Lebu Raya yang saat itu menjabat sebagai Gubernur NTT sebanyak dua kali sehingga total fee sebanyak 6 persen atau senilai Rp 500 juta.

Selain itu, melalui ajudannya mengantar uang tersebut kepada Frans Lebu Raya dan kepada Benediktus Polo Maing, Sekda NTT senilai 100 juta,” ungkap Ali Muhktarom saat membaca putusan di ruang sidang pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (21/1).

Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan progres fisik proyek tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan rencana pada tahap pertama dan kedua. Melihat kondisi tersebut Dona Fabiola Toh (PPK) meminta kepada terdakwa guna menaikkan progres padahal kenyataan di lapangan tidak sesuai dan membuat surat adendum. “Sebenarnya pencairan anggaran termin kedua dan ketiga tidak bisa dicairkan karena sesuai dengan progres belum sesuai namun ada manipulasi laporan lalu melakukan pencairan hingga 100 persen,” ungkapnya.

Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atau memperkaya orang lain sesuai dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Sedangkan terdakwa Dona Fabiolah Toh juga mengalami nasib nahas.

Terdakwa yang sebelumnya tuntut JPU hanya tiga tahun penjara, Hakim menaikkan putusan menjadi 6 tahun hukuman kurungan penjara, denda 200 juta subsidair 6 bulan penjara. Terdakwa yang berperan sebagai ketua PPK itu juga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagai mana dakwaan Primer Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum dari kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding atas putusan tersebut dengan durasi 7 hari ke depan. JPU, Hendrik Tip yang dimintai tanggapannya terkait dengan putusan tersebut juga menyatakan pikir-pikir.

Namun terhadap bukti petunjuk yang diputuskan majelis hakim tersebut dikatakan dikembalikan kepada penyidik untuk menindaklanjut kasus tersebut gunan menjerat pihak yang menerima fee. Lanjutnya, terhadap putusan tersebut, Hendrik mengaku pada putusan tersebut pada intinya dari pertimbangan hakim adalah sesuai keterangan saksi-saksi dana bukti-bukti transfer serta bukti rekening koran dari Hadmen Puri dan Ferry Pandie serta keterangan terdakwa Hakim memperoleh petunjuk ada aliran uang 500 juta diterima saksi Frans Lebu Raya dan Saksi Benediktus Polo Maing. “Kita menyatakan pikir-pikir selama 7 hari sedangkan bukti petunjuk dikembalikan ke penyidik,” ujarnya. (mg29/sam)

 



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!