APBD TTU dan Rote Ndao Finish – Timor Express

Timor Express

METRO

APBD TTU dan Rote Ndao Finish

Nomleni Minta Jauhi Perbedaan

KUPANG, TIMEX – Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk tiga kabupaten yakni Rote Ndao, TTU dan Sumba Barat Daya sudah finish penetapannya melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Meski sebelumnya terjadi tarik ulur lantaran tidak dibahas melalui sidang paripurna DPRD.

Kepala Badan Keuangan Setda NTT, Zakarias Moruk saat dikonfirmasi Timor Express, Senin (3/2) menjelaskan untuk tiga kabupaten yang sempat molor proses penetapannya sudah tidak ada masalah. Masing-masing kepala daerah sudah mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menyiasati keterlambatan penetapan APBD tersebut.

“Ya, sudah aman tidak ada masalah lagi. Tiga kabupaten yang mengalami keterlambatan penetapan APBD sudah siasati dengan Perkada. Dan saat ini sudah ditindaklanjuti,” kata Zakharias.

Dikatakan, terkait penerapan Perkada itu dari Pemprov sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Dari 22 kabupaten/kota di NTT yang dilaporkan ke Kemendagri bahwa hanya dua daerah yang penetapannya menggunakan Perkada. “Jadi, sudah ada juga regulasi yang dikeluarkan terkait dengan usulan Perkada oleh tiga kabupaten di NTT. sudah disampaikan juga bahwa hanya ada dua daerah saja yang menggunakan Perkada yakni Kabupaten TTU dan Rote Ndao. Sementara daerah lainnya tak ada masalah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Nomleni mengatakan ada mekanisme penetapan di tingkat kabupaten yang mana masing-masing daerah sudah berproses dan punya pertimbangan sendiri. Semuanya jelas harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila belum final di kabupaten dan harus dibawa ke provinsi maka tentunya Gubernur sesuai dengan kewenangannya harus menyelesaikan persoalan itu. “Jadi, APBD itu harus ditetapkan, karena jika tidak maka kasihan rakyatnya. Saya juga minta kita meminimalisir perbedaan-perbedaan yang ada karena masih ada kepentingan yang lebih utama yang harus diprioritaskan yakni soal rakyat,” ujar politisi PDIP ini.

Bayangkan saja, lanjut Nomleni, jikalau APBD tidak ditetapkan, maka bagaimana dengan rakyat. Satu hal yang penting yakni kepentingan yang lebih besar yakni soal rakyat. Mesti ada solusi yang baik dari pemprov dan juga dua kabupaten yang mengalami masalah soal penetapan APBD. “Yang jelas, harus ada solusi untuk ini,” katanya.
Dirinya juga optimistis bahwa Gubernur NTT punya jalan keluar yang baik terkait persoalan keterlambatan penetapan APBD di dua kabupaten tersebut. “Harus ada win-win solution. Kalau misalnya DPRD tetap bertahan pada argumennya maka pemerintah harus bisa memberikan penjelasan yang baik sehingga jelas apa yang diajukan,” tambah Emi sapaan akrabnya.

Dirinya juga mengharapkan agar jangan sampai kepercayaan masyarakat yang sudah diberikan disia-siakan hanya karena kepentingan yang tidak terlalu penting. Dia berharap ke depan tidak terulang lagi. Harus diselesaikan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Setiap lembaga baik eksekutif maupun legislatif sudah diatur kewenangannya.

Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Semisal Perkada, bisa saja digunakan karena acuan pada APBD tahun sebelumnya. “Tapi apakah tugas DPRD hanya sebatas itu? Mesti ada komunikasi yang harmonis, walaupun berbeda kepentingan khusus, tapi harus lebih kedepankan kepentingan yang jauh lebih utama yakni masyarakat. Saya tidak salahkan eksekutif atau legislatif, semua harus punya hati. Tidak boleh pertahankan kebenaran masing-masing,” tutupnya. (mg33/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!