Rektor UPG 45 Diadukan ke DPRD NTT – Timor Express

Timor Express

METRO

Rektor UPG 45 Diadukan ke DPRD NTT

Terkait Hak-hak Dosen yang Tak Dipenuhi
Rektor Lapor Balik ke Polresta

KUPANG, TIMEX – Dosen Universitas Persatuan Guru (UPG) 45 NTT, Lanny Koroh mengadukan rektor UPG 45, David Selan ke Komisi V DPRD NTT, Selasa (4/2). Ini terkait hak-haknya sebagai dosen di universitas tersebut tidak dipenuhi sejak tahun 2014.

Saat datang ke DPRD, Lanny didampingi sejumlah aktivis yakni Wiston Rondo, Riesta Megasari, Anwar Hajral dan sejumlah kerabat.

Mereka diterima Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor, Sekretaris Yohanes Rumat, anggota Kristin Paty, Ana Waha Kolin dan Emanuel Kolfidus.

Di hadapan wakil rakyat, Lanny yang sudah menyelesaikan S3 ini meluapkan kekesalannya terhadap rektor David Selan dan Ketua Yayasan Semuel Haning. Pasalnya, sejak 2017 sekembalinya dari tugas belajar S3 di Universitas Udayana Denpasar, pihak rektorat dan yayasan mengabaikan haknya sebagai dosen di kampus tersebut. Dia mengaku seperti dipermainkan bertemu rektor lalu diarahkan ke dekan kemudian diarahkan ke wakil dekan. “Saya seperti dipingpong, menghadap rektor bilang ketemu dekan, bilang lagi wakil. Saya bolak balik. Mesti posisi saya S3, sudah ada jabatan fungsional, bukan dipermainkan. Tidak diberikan jam mengajar, bimbing skripsi, penelitian. Berulang kali saya minta juga tidak dikasih,” cerita Lanny berlinangan air mata.

Ia mengaku miris melihat perlakuan yang dipertontonkan pihak rektor dan yayasan yang selalu memberi janji dan tidak ditepati. Ia pun terpaksa bertahan hidup menjadi dosen terbang di sejumlah kampus, yakni Institut Negeri Kristen Kupang dan Unwira Kupang untuk bisa bertahan hidup agar bisa menutup pinjaman bank. “Saya tidak sanggup bertahan dengan kebohongan yang dilakukan rektor dan ketua yayasan. Saya dijanjikan berulang kali, tapi tidak dipenuhi. Saya mau bayar kredit pakai apa? Bank tagih terus. Nasib saya mau bagaimana?” katanya.

Bahkan ia mengaku saat studi S3, pihak yayasan sempat menjanjikan untuk memberikan bantuan dana untuk penyelesaian studi. Tapi tidak direalisasikan. Padahal sebagai dosen tetap, mesti ada perhatian dan dukungan kampus. Belum lagi gajinya sebagai dosen tetap tidak dipenuhi sejak ia melanjutkan studi S3. “Saya kesal Pak Sam Haning sempat janji mau berikan bantuan untuk disertasi tetapi tidak ada realisasi. Jangan omong gaji lagi sejak 2014, saya tidak dikasih, tapi tidak apa-apa, itu saya sudah lupa gaji saya. Tapi tolong jangan buat saya seperti begini,” tambahnya.

Lanny mengaku tak sanggup melihat perlakuan pihak yayasan dan rektor karena berulang kali mendatangi rektor dan ketua yayasan untuk diberi tugas mengajar sebagai dosen, tetapi tidak ada kepastian. Terpaksa awal Juni 2019 ia mengajukan permohonan mengundurkan diri. Namun tidak digubris hingga saat ini.

“Saya heran kenapa tidak mau kasih surat sepotong, sehingga saya bisa melamar lagi di kampus lain. Yang saya butuh tolong keluarkan
surat rekomendasi itu sehingga status saya jelas,” tambah Lanny.

Sementara itu, Winston Rondo pada kesempatan itu mengatakan kejadian yang terjadi menggambarkan betapa mirisnya wajah pendidikan tinggi di NTT. Sehingga perlu ditelusuri manajemennya jangan sampai ada korban lain.
Winston berharap kepada DPRD NTT dan Pemerintah Provinsi NTT bisa secepatnya menyikapi persoalan tersebut agar tidak terjadi korban lainnya. Menurutnya, masalah yang terjadi di kampus UPG NTT adalah masalah serius. Apalagi kampus UPG sebelumnya sempat bermasalah soal manajemen.

“Saya heran kampus PGRI yang pernah kita tangani sampai sekarang tidak beres sampai sekarang. Proses manajemen seperti apa itu? Perlu ditelusuri. Yang datang menangis bukan mahasiswa semester akhir tapi ini doktor,” tandas mantan Ketua Komisi V DPRD NTT ini.

Mananggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi V DPRD NTT merekomendasikan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menghadirkan pihak yayasan dan rektorat untuk mengklarifikasi persoalan yang disampaikan Lanny Koroh. Diusulkan agar RDP dilaksanakan sebelum para Anggota DPRD NTT melakukan kunjungan kerja ke daerah. “Solusinya perlu ada mediasi antara pihak yayasan dan universitas. Diusahakan RDP secepatnya sebelum kunker,” tandas Yohanes Rumat selaku Sekretaris Komisi V DPRD NTT yang memandu jalannya rapat.

Sementara itu, Rektor UPG 45 NTT, David Selan, saat dikonfirmasi koran ini membantah semua tudingan yang disampaikan Lanny Koroh. Sebab melalui rapat pimpinan senat sudah memutuskan untuk mempertahankan yang bersangkutan menjadi dosen tetap. Apalagi posisi seorang doktor tentu sangat dibutuhkan. Tapi yang terjadi sejak 2017 yang bersangkutan tidak menjalankan Tri Darmanya sebagai seorang dosen.

David menambahkan, bukannya pendekatan komunikasi dilakukan, tapi yang bersangkutan justru mengambil sikap mengadu ke mana mana, termasuk ke Ditjen Dikti dan Komisi V DPRD NTT. Lanny bahkan memosting persoalan ini di jejaring media sosial seolah haknya tidak diakomodir. David menilai sikap yang dipertontonkan Lanny keliru.

Hal ini mencemarkan nama baik pribadi dan lembaga kampus UPG. Oleh karena itu, pihaknya terpaksa mengambil langkah hukum dengan mempolisikan Lanny Koroh karena sikapnya yang salah dan keliru. “Dia punya euforia merusak nama baik lembaga dan mencatut nama saya sehingga kuasa hukum saya lapor ke Polresta. Rekaman nama saya diposting di mana-mana. Kita lihat saja di polisi siapa yang benar, siapa salah,” ujar David. (mg33/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!