Bawaslu Ingatkan Kapasitas SDM Ad Hoc – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Bawaslu Ingatkan Kapasitas SDM Ad Hoc

Dalam Penerapan e-rekap

JAKARTA, TIMEX–Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan sistem rekapitulasi suara elektronik atau (e-rekap) mendapat perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga pengawas itu memberikan sejumlah catatan jika sistem tersebut direalisasikan.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, yang pertama harus dipersiapkan adalah landasan hukum yang kuat. Sebab di UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak atur secara rinci. Oleh karenanya, dalam PKPU nantinya harus dipertegas detailnya. “Landasan hukum harus jelas. KPU harus menjabarkan proses rekapitulasi dalam Peraturan KPU (PKPU),” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan, kemarin (6/2).

Selain itu, kata Abhan, sosialisasi kepada jajaran penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus segera dilakukan. Dengan sosialisasi lebih awal, harapannya jajaran di bawah punya waktu cukup untuk mempelajari sistem baru dalam sejarah kepemiluan di Indonesia itu.

Lebih lanjut lagi, tuturnya, Sumber Daya Manusia (SDM) di level ad hoc harus didesain untuk mendukung sistem tersebut. Mulai dari Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Sebab, pelaksana lapangan justru ada di kelompok ad hoc. “Jadi KPU harus siapkan SDM,” kata mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, mengatakan teknis E-Rekap masih dalam finalisasi. Nantinya, dasar hukum akan dijelaskan dalam PKPU. Soal kesiapan penyelenggara, komisioner yang membawahi sektor SDM itu menegaskan sudah disiapkan.

Dalam tahapan rekrutmen PPK yang masih berlangsung hingga pertengahan bulan ini, aspek pengetahuan terhadap teknologi dimasukkan sebagai syarat. “Salah satu syaratnya mampu mengoperasikan perangkat IT. Agar bisa mengoperasikan atau menyelenggarakan pilkada dengan e-rekap,” ujarnya.

Lantas, bagaimana SDM dengan karakteristik tersebut tidak tercukupi di daerah? Ilham menjelaskan, SDM menjadi salah satu syarat pelaksanaan e-rekap selain infrastruktur pendukung. Oleh karenanya, jika salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar tidak akan dipilih.

“Tidak semua menggunakan erekap. Infrastruktur sdm menjadi pertimbangan kita dalam menentukan mana yang jadi daerah e-rekap,” imbuhnya.

Dia menegaskan, karakteristik tersebut tidak hanya di level PPK. Namun juga di tingkat PPS dan KPPS nanti. Rekrutmen PPS sendiri baru akan berlangsung akhir bulan ini sementara KPPS sebulan menjelang pemungutan suara. (far/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!