Integritas Penyelenggara Jadi PR Pilkada – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Integritas Penyelenggara Jadi PR Pilkada

Lima Komisoner KPU diberhentikan

JAKARTA, TIMEX–Integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu jelang Pilkada 2020 terus diuji. Usai kasus tangkap tangan yang melibatkan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan bulan lalu, problem integritas dan profesionaliesme juga terjadi di daerah. Terbaru, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan lima komisioner KPU Kabupaten, Rabu sore (6/5) lalu.

Kelima orang tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nagan Raya, Idris serta Ahmad Husaini yang meminta uang kepada Anggota DPRK Nagan Raya terpilih, dan Anggota KPU Kabupaten Waropen Maikhel F. Maay yang terbukti manipulasi data hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dalam formulir DB-1 di sejumlah daerah pemilihan (dapil).

Kemudian ada Ketua KPU Kabupaten Yahukimo, Didimus Busup yang mengurangi suara PAN dan caleg PAN, serta Daniel Denny Martin selaku Anggota KPU Kabupaten Nabire yang merangkap status sebagai PNS.

Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan, masih banyaknya persoalan integritas dan profesionalisme penyelenggara harus menjadi perhatian jajaran KPU. Sebab, kinerja penyelenggara sangat menentukan keberhasilan Pilkada. Jika kepercayaan publik rendah, maka akan berhaya.

“Apalagi pilkada, bagi penyelenggara di daerah jauh lebih berat (tekanan politiknya) dibandingkan dgn pileg dan pilpres,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (6/2).

Oleh karenanya, Alfitra meminta jajaran KPU dan Bawaslu untuk bersinergi dan bersama-sama menjaga integritas dan memperkuat profesianalitas. Dia berharap, segala potensi penyimpangan yang dilakukan jajaran penyelenggara di daerah harus bisa ditindak. “Harus tegas dan ditindaklanjuti,” kata dia.

Menanggapi tuntutan tersebut, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengakui masih banyak PR yang harus diselesaikan terkait integritas dan profesionalisme penyelenggara. Dia memastikan, upaya terus dilakukan KPU RI untuk menjaga kinerja jajarannya. “Sudah kita atur di PKPU sedemikian rupa, tapi memang ada person by person tetap saja ada yang melakukan melanggar. Ini kita evaluasi,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, proses supervisi dan saling mengawasi di internal KPU juga akan diperkuat. Kepada KPU Provinsi, diharapkan bisa lebih mensupervisi KPU Kabupaten/Kota. “Kita meminta mereka melakukan supervisi melekat terutama yang melakukan Pilkada,” imbuhnya.

Pria asal Aceh itu menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengumpulkan jajaran KPU seluruh Indonesia pada pertengahan bulan ini. Salah satu agenda yang akan dibahas menyangkut Integritas dan profesionalisme pasca kasus Wahyu Setiawan yang menyita perhatian publik.

“Kita akan membicarakan ini, terkait masalah integritas. Tentu saja kita akan membangun komitmen kembali, membenahi kembali integritas ini,” pungkasnya. (far/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!