Korban Jiwasraya Datangi Kemenkeu dan OJK – Timor Express

Timor Express

METRO

Korban Jiwasraya Datangi Kemenkeu dan OJK

JAKARTA, TIMEX – Para nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tergabung dalam Forum Korban Jiwasraya mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, kemarin (6/2). Sebanyak 50 orang yang datang itu menuntut pertanggungjawaban pemerintah, terutama terkait proses pengembalian dana.

Para korban itu datang ke Kemenkeu pukul 09.00 WIB dan berharap bisa bertemu dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya. “Kunjungan kami semata-mata untuk menuntut, menuntut pertanggungjawaban negara, dan menggunakan hak kami yamg dimiliki masing-masing pemegang polis,” ujar Ida Tumota, salah seorang nasabah.

Ida menjelaskan, Jiwasraya gagal membayarkan polis nasabah terhitung sejak 2018 lalu. Namun, usai satu tahun lebih menunggu, dia tak mendapat kepastian. Padahal, lanjut Ida, mereka berharap uang yang telah diinvestasikan segera kembali. “Ini sudah lewat satu tahun dan belum dibayar! Dan kami mohon sekali lagi, Bu Menteri Keuangan tolong hadapi kami. Terima kasih,” tuturnya.

Forum Korban Jiwasraya, lanjut dia, tidak akan berhenti mendatangi Kemenkeu. Mereka berkomitmen kembali menagih waktu Sri untuk berdialog secara terbuka dengan para nasabah Jiwasraya.

Setelah dari Kemenkeu, Forum Korban Jiwasraya menuju kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, tidak jauh berbeda dengan di Kemenkeu, para korban asuransi pelat merah itu juga awalnya kesulitan menemui pihak OJK.

Padahal, mereka mengaku telah mendapat undangan dari lembaga pengawas tersebut. Setelah melalui perdebatan dengan petugas keamanan, para perwakilan Forum Korban Jiwasraya akhirnya diperbolehkan masuk. Meski begitu, pertemuan tersebut ternyata belum memuaskan para nasabah Jiwasraya. Mereka akan kembali menyambangi kantor OJK pada 12 Februari mendatang.

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kemarin mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Kejagung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan lantaran MAKI menilai Kejagung lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan tidak segera mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap para tersangka.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyayangkan penundaan pasal tersebut karena sebelumnya dia melaporkan PT Asuransi Jiwasraya tidak hanya untuk dugaan korupsi, tetapi juga TPPU. “Saya dulu melapor tanggal 15 Oktober 2018 di Kejaksaan Tinggi itu untuk dua perkara. Korupsi dan pencucian uang,” jelas Boyamin Kamis (6/2).

Alasannya bahwa jika hanya diterapkan pasal pidana korupsi, maka tidak ada jaminan untuk para korban yang merupakan nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Sedangkan jika menggunakan pasal TPPU, maka setidaknya ada proses untuk melakukan recovery korban secara individu maupun penggantian kerugian negara. “Kalau cuma korupsinya itu hanya akan memenjarakan orang,” terangnya.

Pasal TPPU menurutnya tetap harus dikenakan karena bisa mencakup hingga aset-aset tersangka yang disamarkan atau digelapkan. Termasuk jika ada aset yang dilarikan ke luar negeri. Jika baru dikenai setelah proses hukum berjalan beberapa lama, Boyamin khawatir akan semakin sulit bagi penegak hukum untuk bisa menarik aset-aset tersebut sebagai pengganti kerugian negara. Apalagi jika diberlakukan asas Nebis in idem. Artinya, seseorang tidak bisa dituntut dua kali atas perbuatan yang sudah mendapat putusan dan berkekuatan hukum tetap.

Kejagung sendiri terus mengupayakan pelacakan aset. Khususnya aset tak bergerak yang bisa cukup signifikan untuk pengembalian kerugian negara. Sepekan ini, Kejagung menelusuri puluhan hektar tanah yang sertifikatnya sudah diblokir, di mana sebagian diduga milik salah satu tersangka yakni Benny Tjokrosaputro. Untuk mendalami itu, Kejagung bahkan mendatangkan saksi sekretaris pribadi Benny beberapa kali.

Dua sekretaris pribadi Benny yakni Jani Irenawati dan Rani Mariatna menjalani pemeriksaan lebih dari satu kali. Kemarin, Rani kembali diperiksa untuk ketiga kalinya. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menyatakan bahwa sekretaris pribadi ini merupakan saksi penting bagi penyidik. “Yang namanya sekretaris itu kan kunci. Semua kegiatan bosnya terekam oleh yang bersangkutan. Karena itu penyidik ingin menggali pengetahuan dia tentang perbuatan tersangka,” jelas Hari.

Kejagung juga menelusuri kemungkinan adanya kaitan dugaan korupsi ini dengan perusahaan lain milik tersangka. Hari menjelaskan untuk urusan kepemilikan perusahaan perlu dilakukan pengecekan agar tidak salah sasaran. “Dibeli kapan, apakah sudah produksi atau masih mengurus (izin), apakah punya pribadi atau grup, masih kita lacak,” lanjutnya.

Dari pihak tersangka, Heru Hidayat belum mengajukan praperadilan. “Belum ada sinyal dari klien saya,” terang kuasa hukum Heru, Soesilo Aribowo kemarin. Heru sejauh ini baru diperiksa dua kali di Kejagung namun sebatas untuk konfirmasi aset saja. Kejagung belum menyatakan bahwa pemeriksaan itu terkait substansi Heru sebagai tersangka.

Soesilo melanjutkan, pengajuan praperadilan seperti yang dilakukan MAKI merupakan hak dan tidak menyalahi aturan. Meski belum ada pengenaan pasal secara langsung, namun tindakan Kejagung untuk memblokir sejumlah aset bisa dinilai sebagai langkah awal untuk pengenaan pasal TPPU. Apalagi beberapa kali Kejagung menyatakan bahwa memang kasus ini akan merembet ke TPPU selain pasal korupsi. “Ini kan masih berproses, setahu saya Kejagung sudah melakukan penyitaan berbagai aset dan tentu ini akan digandengkan dengan TPPU,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Muchtar Arifin selaku pengacara Benny Tjokrosaputro. Menurutnya belum waktunya untuk menyikapi gugatan praperadilan yang dilayangkan MAKI terhadap Kejagung. “Saya kira itu masih dini, Kejagung sampai saat ini masih berproses,” jelas Muchtar kemarin malam.

Muchtar membenarkan bahwa Benny beberapa kali hadir ke KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait Jiwasraya. Namun, bukan oleh penyidik Kejagung. “Itu kaitannya dengan BPK, jadi belum ada dengan penyidik (kejaksaan),” lanjutnya. Dari pihak Benny sendiri juga belum ada rencana mengajukan praperadilan. (dee/deb/jpg/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!