Rokok dan Kemiskinan – Timor Express

Timor Express

OPINI

Rokok dan Kemiskinan

Oleh: Dasma Alfriani Damanik

Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang

Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan  rokok kretek filter merupakan salah satu komoditas yang berkontribusi besar terhadap kemiskinan. Di kota, rokok berkontribusi 11,17% sedangkan di desa 10,37% terhadap kemiskinan (finance.detik.com, 15 Januari 2020).

Selain rokok, komponen makanan dan mie instan menjadi item lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Di kota, memberikan sumbangan sebesar 20,35% dan di desa 25,82%. Mie instan menyumbang garis kemiskinan sebesar 2,32% di perkotaan dan 2,16% di perdesaan.

Meskipun data statistik tergambar seperti itu mengenai data kemiskinan, Badan Pusat Statistik juga mencatat angka kemiskinan pada September 2019 sebesar 9,22%. Angka ini menurun 0,19% dibandingkan periode Maret 2019.

Data di atas minimal memberi kita pelajaran penting. Pertama, kebijakan pemerintah manaikan cukai rokok beberapa waktu lalu dapat dianggap sebagai langkah bijak mengurangi kemiskinan. Kedua, berkaitan dengan beras, kebijakan progresif yang adil harus dipikirkan secara matang agar tidak memberatkan masyarakat sekaligus petani. Ketiga, rokok dan beras atau yang lainnya tidak bisa hanya dihubungkan dengan kebutuhan pokok manusia tetapi berkaitan juga dengan konteks sosial masyarakat.

Berdasarkan logika seperti itu, memikirkan cara menghentikan kebiasaan merokok atau mekanisme peningkatan produksi pertanian tidak bisa hanya mengandalkan ilmu kesehatan atau pertanian semata. Penjelasannya harus melibatkan banyak ilmu dengan berbagai perspektif di dalamnya.

Tulisan ini ingin menjelaskan fenomena rokok. Fokus utamanya ialah implikasi merokok secara sosial. Seperti yang dirilis BPS, merokok merupakan salah satu sebab kemiskinan masyarakat. Karena itu, merokok tidak hanya fenomena kesehatan tetapi juga berkaitan dengan fenomena sosial.

Fenomena Pemiskinan

Baidhawy (2015) pernah bersuara keras dalam membaca kemiskinan di dunia. Disebutkan, kemiskinan merupakan kerja rezim neoliberal. Rezim ini bekerja secara sistematis dan terstruktur sehingga masyarakat tidak membaca tekanan luar yang masuk ke masyarakat secara halus dan diam.

Dalam Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal, Baidhawy menyebutkan bahwa proses pemiskinan, neoliberal terlihat sangat cantik. Tawaran-tawaran neoliberal terlihat cantik dan manis. Produk neoliberal tidak pernah menampilkan muka buruk. Yang ditampilkan ialah wajah ceria.

Praksisnya, produk neolib muncul dalam bentuk material (pakayan, makanan, mainan, rokok, dan produk material lainnya) dan nonmaterial (ide dan gagasan). Semua itu dikemas dalam kemasan emas dengan beragam efek di dalamnya.

Dalam berbagai bentuk kemasan itu, rezim neoliberal memakai baju psikologis untuk menjajah masyarakat. Masyarakat dibuat tidak sadar akan realitas seperti itu. Neolib menggunakan filosofi gula. Manis saat dimulut tetapi berdampak negatif saat dipakai tanpa kontrol.

Di situ, globalisasi neoliberal dianggap sebagai rezim pemiskinan. Di sana, globalisasi memberikan janji surgawi kepada dunia dan kepada masyarakat.

Dampak sosial merokok  

Fakta menunjukkan rokok sebagai salah satu produk yang terus hadir di ruang sosial kita. Hemat saya, perokok sungguh menyadari dampak kesehatan dan sosial merokok. Anehnya, kepulan asap rokok tetap menjulang tinggi. Merujuk data yang dirilis BPS di atas, di titik yang lain, tingginya kepulan rokok berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan.

Selama ini, banyak pihak membicarakan cara menghentikan merokok. Usaha itu hanya berkaitan dengan efek kesehatan merokok. Padahal, cara menghentikan kebiasaan merokok tidak bisa hanya mengandalkan ilmu kesehatan. Dibutuhkan kajian ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, dan psikologi di sana. Sebab, jika dalam satu kasus merokok merupakan kebutuhan bagi satu dua orang, di sisi yang lain, merokok merupakan gaya hidup. Jika di satu sudut merokok merupakan sumber malapetaka fisik, di sisi yang lain, merokok merupakan aset yang berguna bagi pemasukan negara.

Situasi dilematis muncul sesaat. Meski demikian, apa pun alasannya, merokok merupakan kebiasaan yang tidak bisa dibenarkan. Selain berkontribusi negatif terhadap kesehatan, merokok memiliki efek negatif terhadap ekonomi rumah tangga.

Itulah alasanya mengapa ketika mencari cara menghentikan kebiasaan merokok, fokusnya tidak hanya dengan cara menaikan cukai rokok atau mensosialisasikan efek negatif merokok dari persepektif kesehatan.

Secara sosiologis, merokok merupakan kegiatan yang berada di dua tempat sekaligus. Surga dan neraka. Surga bagi perokok dan neraka bagi yang tidak merokok.

Berkaitan dengan ekonomi dan keuangan negara, desakan agar cukai rokok ditingkatkan terus dilakukan selama ini. Tujuannya agar negara mendapatkan besaran dana dan kenaikan cukai rokok.

Negara masih keliru jika kenaikan harga rokok hanya dihubungkan dengan penerimaan negara. Saya malah berpikir, cukai rokok harus dinaikan bukan untuk meningkatkan pendapatkan negara tetapi meredam minat masyarakat membeli rokok.

Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib petani tambakau? Di situ negara mesti mencari solusi bagi para petani tembakau. Salah satu cara ialah membeli tembakau petani oleh koperasi yang dibentuk pemerintah.

Kebijakan seperti itu mesti dibarengi dengan peningkatan kapasitas petani tembakau agar produk tembakau yang dihasilnya dapat dijual ke luar negeri. Dengan begitu, petani melakukan proses peningkatan kualitas tembakau. Sebab, ada jaminan dari pemerintah membeli tembakau yang diproduksinya.

Cara lainnya ialah dengan gencar mensosialisasikan dampak merokok. Dalam sosialisasi ini, arahnya tidak hanya berkisar ke efek kesehatan. Sosialisasinya harus juga membahas dampak sosial ekonomi bagi perokok.

Benar bahwa selama ini langkah itu sudah sering dilakukan. Hanya, prosesnya masih sporadis. Proses sosialisasi tidak pernah dilakukan secara komprehensif dan terus-menerus.

Proses yang sama juga mesti melibatkan semua pihak seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan sampai ke tingkat RT. Sebagai contoh, selama ini kita tidak pernah menyertakan syarat bebas merokok saat seseorang mendaftar di sekolah atau di perguruan tinggi.

Ada alasan HAM dalam proses ini. Betul. Hanya, jika kita bijak, HAM tetaplah HAM, tetapi masa depan bangsa ini harus dipikirkan juga. Kita boleh memilih, membiarkan anak-anak kita merokok karena menghargai hak azasinya atau karena HAM itu kondisi kesehatan, sosial, dan ekonominya hancur?  (*)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!