Lahan Besipae Dikuasai Pemprov NTT – Timor Express

Timor Express

METRO

Lahan Besipae Dikuasai Pemprov NTT

Egusem Piether Tahu

DPRD Minta Polemik Diselesaikan

SOE, TIMEX – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tak bisa berbuat banyak soal polemik lahan di Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan itu. Pasalnya, di Besipae itu yang sebelumnya adalah hutan dan kemudian dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peruntukannya sebagai ranch peternakan. Oleh sebab itu, tentu Pemprov NTT-lah yang memiliki kewenangan untuk melindungi warga yang belakangan menjadikan perumahan ranch itu sebagai tempat tinggal. “Tentu Pemda TTS menyerahkan kepada Pemprov NTT sebagai penguasa lahan,” kata Bupati TTS, Egusem Piether Tahun, Selasa (11/2) ketika dikonfirmasi mengenai okupasi yang dilakukan warga di ranch Besipate tersebut.

Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah adalah menjaga situasi keamanan agar aksi protes yang disampaikan oleh masyarakat di sana tidak mengganggu aktifitas lalulintas dan warga lainnya. Pasalnya, Besipae merupakan salah satu jalan utama yang menghubungkan kota provinsi, TTS dan juga Kabupaten Malaka. Maka dari itu, ia mengimbau agar aksi protes yang dilakukan masyarakat, tidak menganggu aktifitas masyarakat pengguna jalan.

“Protes boleh-boleh saja, tapi saya hanya himbau jangan sampai ganggu aktifitas masyarakat lainnya,” tegas Egusem.

Wakil Ketua DPRD TTS, Relygius Usfunan di gedung DPRD TTS mengatakan, polemik yang terjadi perlu disikapi serius oleh Pemprov NTT. Hal itu dipandang perlu, sehingga persoalan itu tidak berlarut-larut. Karena jika dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi aksi yang membahayakan sehingga bisa saja terjadi korban jiwa ataupun korban harta. “Harus segera diselesaikan, karena kalau dibiarkan berlama-lama bisa saja terjadi aksi yang menimbulkan korban jiwa atau korban harta. Jadi Pemprov NTT harus segera selesaikan persoalan ini,” tutur Relygius.

Jika Pemprov NTT memiliki bukti penguasaan lahan itu, maka harus tegas bersikap sehingga lahan itu segera dikosongkan agar dapat dimanfaatkan Pemprov NTT dalam upaya pembangunan yang direncanakan. Namun jika Pemprov NTT tidak memiliki bukti penguasaan lahan, maka tentu Pemprov NTT tidak perlu mengelola lahan itu lagi. “Ataupun misalnya lahan itu diklaim oleh masyarakat bahwa lahan di Besipae itu merupakan hutan ulayat maka segera dilakukan kajian sehingga legalitas terhadap lahan itu jelas dan final, agar ke depan tidak ada lagi saling rebutan baik itu antara masyarakat dan pemerintah ataupun sesama masyarakat,” tegas Usfunan.

Dia mengatakan, jika pada masa lalu lahan itu hanya ijin pakai lahan masyarakat maka tentu tidak salah jika masyarakat bersikap demikian. Namun, tentu itu semua harus dibuktikan dengan bukti yang ada. “Jadi perlu diklirkan soal legalitas kepemilikan lahan itu. Kalau itu adalah milik Pemprov, maka harus larang masyarakat bangun rumah di atas lahan itu, karena jika dibiarkan maka persoalannya akan semakin rumit ke depan” jelas politisi PKB itu.

Kapolres TTS, AKBP Ariasandy ketika dikonfirmasi menjelaskan situasi keamanan di Besipae sudah aman. Meski demikian, tentu pihaknya terus melakukan pemantauan agar tidak terjadi gejolak susulan yang dapat menganggu aktifitas masyarakat lainnya, yang beraktifitas melintasi Besipae itu. “Situasi sudah aman,” tegas Ariasandy. (yop/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!