50 Persen untuk Gaji Honorer Berpotensi Polemik – Timor Express

Timor Express

METRO

50 Persen untuk Gaji Honorer Berpotensi Polemik

JAKARTA, TIMEX – Perubahan kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang memberikan angin segar bagi sekolah. Selain itu, batas penggunaan dana BOS untuk menggaji guru honorer naik maksimal 50 persen. Namun, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) khawatir berpotensi diskriminatif. Sebab, ada syarat harus memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

Wasekjen FSGI Satriwan Salim mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan langsung dana BOS ke sekolah. Praktis, sangat kecil potensi oknum pejabat daerah menyalahgunakan dana tersebut. Meski demikian, menaikkan alokasi dana BOS maksimal 50 persen untuk upah guru honorer berpotensi menimbulkan polemik.

Sebab guru honorer yang berhak menerima upah harus memiliki NUPTK. Kenyataannya, kata Satriwan, sangat banyak guru honorer di sekolah negeri maupun swasta yang belum punya NUPTK. Birokrasi mengurus NUPTK yang ribet menyulitkan guru untuk mendapatkan itu.

“Maka dengan prasyarat NUPTK ini, guru honorer tidak akan memperoleh upah dari dana BOS. Ini potensi diskriminasi yang dimaksud,” jelas Satriwan.

Menurut dia, menggaji guru honorer sampai dengan batas tersebut juga dilematis. Karena akan menghambat pembangunan infrastruktur, pelatihan, pembinaan guru, maupun alokasi lain untuk meningkatkan kualitas sekolah. Sebaiknya, penggajian guru honorer menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD. Maupun anggaran kolaborasi dengan pemerintah pusat selain dana BOS.

“Inilah yang kami dorong, agar pemerintah daerah patuh kepada perintah UUD 1945 Pasal 31 tentang anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD dan APBN,” tegasnya.

Satriwan menilai, kebijakan dana BOS mengarah untuk menyelesaikan persoalan guru honorer yang carut marut. Namun, sebenernya tidak menyelesaikan persoalan sampai ke akarnya, hanya di permukaan saja. Jika pemerintah pusat serius menyelesaikan persoalan guru honorer, semestinya para guru honorer lolos seleksi menjadi guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) 2019 segera diterbitkan SK (Surat Keputusan) pengangkatannya, penempatan, dan diberi gaji resmi oleh negara.

“Tapi nyatanya, para guru honorer yang lolos seleksi P3K itu sampai saat ini tidak kunjung diangkat, ditempatkan, dan digaji layaknya ASN,” ujar Satriwan.

Di sisi lain, Mendikbud Nadiem Makarim enggan membahas soal penerbitan SK pengangkatan guru PPPK. Alasannya, karena urusan tersebut melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). “Perpres (pengangkatan PPPK) saya nggak bisa jawab karena lintas kementerian. Karena kepastiannya tidak ada di kami, tapi di kementerian yang lain. Tentunya kami selalu berkoordinasi dengan masalah yang sudah lulus tes itu,” beber menteri termuda Kabinet Indonesia Maju itu.

Nadiem mengakui, kebijakan yang dibuatnya memang tidak akan memberikan solusi yang sempurna. Menurut dia, inti dari perubahan mekanisme penyaluran dana BOS tersebut harus ada perbaikan. Menyederhanakan birokrasi penyaluran dana, memperbaiki sistem pelaporan, dan tepat sasaran memastikan bantuan langsung kepada sekolah.

Mengubah mekanisme penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bukan berarti mengikis otonomi pemerintah daerah untuk mengurus pendidikan di daerahnya. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa perlu untuk turun langsung mengatasi masalah pendidikan di daerah. Khususnya, meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menuturkan, menyalurkan dana BOS langsung ke sekolah merupakan keputusan konkret untuk mengatasi masalah pendidikan. Khususnya kebutuhan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. “Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada kepala sekolah untuk menentukan apa yang dibutuhkan,” jelas Nadiem di gedung A kantornya kemarin.

Setiap sekolah, lanjut dia, memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada suatu sekolah hanya memiliki satu guru PNS dan sisanya honorer, ada yang membutuhkan untuk pengadaan komputer, proyektor, pembangunan ruang kelas, dan macam sebagainya. “Yang mengetahui kebutuhan sekolah siapa? Kepala sekolah kan,” ujarnya.

Jika suatu sekolah diisi oleh jumlah guru honorer yang lebih banyak daripada guru PNS, tentu sulit bagi kepala sekolah memaksakan dana BOS untuk melengkapi fasilitas sekolah. Padahal sumber daya utama untuk mengajar adalah guru. Nah, situasi tersebut, menurut Nadiem, hanya kepala sekolah yang tahu.

Mantan bos Gojek tersebut juga menangkis anggapan penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah tersebut mengikis otonomi pemda. Justru, kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat untuk mengatasi masalah pendidikan di daerah. “Kenyataannya selama ini, selama bertahun-tahun masih saja tetap tidak ada dukungan (dari pemda),” ujar Nadiem. (han/jpg/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!