Dua Segmen Belum Rampung – Timor Express

Timor Express

METRO

Dua Segmen Belum Rampung

Proyek Bokong-Lelogama
PT. SAK Janji Bayar Hak Sub Kontraktor

KUPANG, TIMEX-Proyek pengerjaan ruas jalan Bokong-Lelogama di Kabupaten Kupang, kini belum rampung. Dari empat segmen ruas jalan proyek senilai Rp 175 miliar ini ternyata semuanya di-addendum atau diperpanjang kalender kerjanya.

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Maxi Nenabu melalui Kepala Bidang Bina Marga, Adi S. Mboeik saat dikonfirmasi Jumat (14/2) mengatakan untuk pengerjaan ruas jalur Bokong-Lelogama, hingga saat ini sementara dikerjakan. Untuk segmen I dan III capaiannya di atas 97 persen, sedangkan segmen II dan IV mencapai kisaran 87 persen.

“Ya…kalau untuk dua segmen masih dalam proses finishing. Sedangkan dua segmen masih berproses, sehingga kita harap cepat selesai,” tandasnya.

Menurut Adi, keempat segmen itu hasil pekerjaannya mesti sudah berakhir Desember lalu sesuai masa kerja sesuai kalender kerja. Tapi karena belum juga rampung sehingga dilakukan adendum selama 90 hari untuk keempat titik segmen itu. Bahkan ada segmen tertentu volume pekerjaannya sudah finishing tetapi hingga sekarang belum ada pengajuan proses administrasi untuk pencairan.

Dikatakan, mesti pengerjaan ruas jalan itu sudah rampung pada Desember lalu tetapi karena alasan kurang fasilitas peralatan dan kurangnya tenaga kerja sehingga saat ini belum juga rampung.

Bahkan masalah serupa juga terjadi di wilayah lain yakni daratan Flores mengalami keterlambat akibat kondisi alam dan dukungan tenaga kerja.

Bukan hanya itu, Adi juga mengatakan fisik pengerjaan semua paket proyek dikerjakan sesuai spek, tetapi bila di lapangan terdapat temuan tentunya disikapi tegas. Salah satunya proyek hotmix jalan provinsi di Manggarai Timur yang sementara ini dikerjakan PT. Agogo Golden Grup. Ada informasi tetapi mesti dipastikan melalui uji laboratorium, apabila pengerjaanya tidak sesuai tentu akan dibongkar.

Sementara itu, pasca aksi yang dilakukan para pekerja di Kantor Dinas PUPR NTT, Kamis (13/2), akhirnya pihak kontraktor, yakni PT. Surya Agung Kencana (SAK) memenuhi tuntutan sub kontraktor. Kedua pihak yang dinilai bermasalah dimediasi oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT.

Pimpinan Sub Kontraktor, Tonce Selan, saat dikonfirmasi Jumat (14/2) mengaku pihak SAK bersama dirinya selaku sub kontraktor tidak ada masalah lagi. Permasalahan sudah berakhir setelah dilakukan pertemuan bersama di ruang Bidang Bina Marga. Intinya semua hak sub kontraktor semuanya direalisasikan dalam waktu dekat ini.

Hadir saat mediasi itu, yakni Bertus A. Pema selaku Kapro PT. SAK, Kabid Bina Marga Adi S. Mboeik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yeri Leha dan Tonce Selan selaku sub kontraktor yang saat itu didampingi salah satu kepala tukang. Kesepakatan itu ditandai surat pernyataan.

“Kita sudah duduk sama-sama. Pihak kontraktor siap membayar. Tidak ada masalah lagi. Tidak ada keberatan beliau bersedia membayar semua. Kontraktor klarifikasi di hadapan Bina Marga. Intinya sudah beres tidak ada masalah lagi,” tandasnya.

Dikatakan, dalam surat pernyataan itu realisasi pembayaran akan dilakukan setelah selesai pekerjaan finishing di lapangan. Saat ini pihak kontraktor sedang merampungkan sisa pekerjaan di segmen II ruas jalur Bokong Lelogama di kabupaten Kupang.

Sementara Budi Gunawan selaku pimpinan PT. SAK, saat dikonfirmasi menuturkan tidak ada masalah lagi dengan sub kontraktor dan pekerja di lapangan. Sejak awal ada komunikasi dan kesepakatan bersama sehingga ada aktifitas pekerjaan. Hanya belakangan masih sibuk menyelesaikan finishing di lapangan sehingga masih menunggu realisasi pencairan terakhir.

Menurut Budi, saat ini masih selesaikan sisa pekerjaan yang tinggal finishing. Bila sudah selesai tentu pihaknya akan mengurus administrasi untuk dilakukan pencairan sisa uang sehingga bisa dilakukan pembayaran hak sub kontraktor ini. Sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi karena tidak ada masalah. Haknya dibayar semuanya.

“Tidak ada masalah lagi tentu kita bayar semua hak kontraktor. Silakan tanya atau hubungi yang bersangkutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Bina Marga, Adi S. Mboeik mengatakan sebagai pemilik barang dan jasa tentu, kita sudah bantu mediasi untuk selesaikan, selanjutnya mereka sendiri.
Saat mediasi Kontraktor sudah sanggup untuk bayar sesuai pembayarannya sesuai kesepakatan dan pemeliharaan diakukan setelah sisa pencairan.

Dikatakan, Pemerintah sebagai pemilik barang dan jasa, tentu hanya membantu mediasi. Selanjutnya menjadi urusan pihak kontraktor dan sub kontraktor termasuk pekerja di lapangan. Pengalaman masalah seperti yang sering terjadi, sehingga ke depan pihak rekanan kontraktor perlu melakukan komunikasi yang intens dengan pelaksana kerja sehingga tidak menimbulkan masalah, sebab bisa saja polemik pembayaran hak tentu menghambat pekerjaan.
“Kita harap supaya pengalaman seperti ini jangan terjadi lagi untuk rekanan lain. Mestinya saat awal mulai pekerjaan harus tuntas komunikasi. Yang menjadi hak orang itu tidak boleh di perhambat,” pintanya. (mg33/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!