Golkar-PDIP Paling Bersaing – Timor Express

Timor Express

METRO

Golkar-PDIP Paling Bersaing

Pilkada 2020
Terkait Peta Koalisi di Pilkada

KUPANG, TIMEX – Kini partai politik gencar melakukan berbagai pendekatan agar bisa nyaman dalam berkoalisi. Lantas, seperti apa bacaan koalisi lokal dalam pilkada di sembilan kabupaten NTT?

Apakah terbentuk poros Nasdem-Golkar dan PDIP-PKB-Hanura atau ada formasi lain? Apakah koalisi yg dibangun ada kaitan dengan Pemilu Nasional 2024 mendatang? Pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Michael Rajamuda Bataona berpandangan bahwa dari pemetaan secara kultur dan tradisi politik, Golkar dan PDIP adalah partai dengan persentase penguasaan wilayah terbesar di NTT. Dari Malaka hingga Labuan Bajo, Alor hingga Sumba, dua partai ini dominan. Tapi, partai nomor tiga adalah Nasdem. Jadi pertarungan akan sengit dalam Pilkada 2020 karena Nasdem kelihatan memajukan calon-calon versi mereka untuk berhadapan dengan Golkar dan PDIP.

Secara politik, pasca Pilpres bisa dibaca bahwa yang satu kekuatan dengan Golkar dalam Pilkada adalah PDIP.

Termasuk di NTT. Sedangkan Nasdem akan cenderung mengajukan calon sendiri ditopang oleh partai kecil lainnya terutama Hanura. Karena kepentingan Pilgub 2024 juga akan bermain dan menjadi variabel penentu formasi koalisi. “Jadi bacaan saya yang akan banyak berkoalisi dalam Pilkada di NTT adalah Golkar dan PDIP berhadapan dengan Nasdem dan Hanura. Dengan pengecualian di Malaka. Di sana bisa saja incumbent yang mendapat pintu partai-partai besar itu. Termasuk Golkar dan bisa saja PDIP dan Nasdem,” ujar Michael.

Lebih lanjut, menurut dia, soal menang kalah semuanya sangat tergantung pada geopolitik lokal. Termasuk unsur kekuatan figur yang diajukan. Di Sabu misalnya variabel geopolitik lokal di sana akan menentukan dan Golkar dan Nasdem akan menjadi rival. Jadi Golkar pasti mengusung calon yang punya basis dukungan dari wilayah pemilih terbesar dan kombinasi kekuatan wilayah yang lebih klop untuk menang. Nasdem sudah pasti dengan incumbent.

Di Manggarai, Golkar juga akan bertarung dengan figur terbaik. “Lalu dalam pandangan saya jika Golkar memprioritaskan incumbent dalam Pilkada Malaka, maka menurut saya, itu sebuah strategi rasional. Karena Golkar paham bahwa Bupati Malaka saat ini punya keunggulan secara branding politik dibanding calon lain. Sehingga jika incumbent yang ditetapkan maka ini murni kalkulasi pragmatis politis yang juga diperagakan oleh hampir semua partai politik dalam Pilkada di NTT,” jelas Michael.

Partai-partai paham bahwa incumbent itu punya kekuatan utama pada jejaring birokrasi. Sebagai penguasa di daerah, incumbent mampu menggerakkan birokrasi secara taktis dan senyap untuk memenangkan pertarungan.

Terutama dalam menjangkau masyarakat lewat intervensi program dan anggaran di semua wilayah kecamatan dan desa. Bahkan, bisa saja mesin birokrasi akan membantu pemasangan baliho dan lain-lain termasuk mendukung dari sisi anggaran.

Selain itu, jika partai-partai cenderung mengutamakan incumbent adalah karena kemampuannya dalam menggerakkan para tokoh dan bos-bos lokal. Baik bos di bidang agama, maupun bos adat hingga bos-bos di bidang ekonomi. Mereka yang disebut borjuis lokal umumnya punya afiliasi dengan penguasa daerah.

Jadi tokoh-tokoh informal maupun formal di daerah adalah variabel lainnya yang biasanya menguatkan posisi incumbent. Termasuk di dalamnya adalah hitungan finansial di mana pasangan calon incumbent jauh lebih siap.

Tapi kelemahan incumbent adalah pada persepsi pemilih dan masyarakat yang buruk soal kinerjanya.

Lebih jauh dijelaskan Michael, bagi incumbent yang kinerjanya buruk, akan mendapat persepsi yang buruk. Dan persepsi negatif ini bisa menjadi bola salju yang menggelinding dan menghabisinya saat pertarungan. Di mana umumnya incumbent yang tingkat kepuasan publik terhadapnya kurang dari 50 persen maka dia akan sulit menang.

Juga apabila ada figur fenomenal yang muncul dan mendapat akseptabilitas positif dan cenderung meningkat, maka peluang incumbent akan sangat kecil. Dan di NTT, incumbent yang kalah sudah sering terjadi. Hanya incumbent dengan kinerja baiklah yang biasanya menang meski dengan selisih yang tipis.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai konfigurasi yang dibangun partai politik melalui koalisi sangat tergantung pada sentimen lokal. Format koalisi selalu dilihat dalam konteks win-win solution, sehingga memadukan partai dalam satu gerbong untuk mengusung pasangan calon pilihannya adalah power sharing.

Namun demikian, ada kepentingan lebih besar yang menjadi garansi politik. Bisa jadi format koalisi pusat dan provinsi dapat menjadi model untuk dibangun juga di kabupaten, sehingga kalau melihat kedekatan emosional politik Golkar cenderung dengan Nasdem dan PDIP dengan PKB.

Jika kekuatan pusat dapat mendikte daerah, maka pola koalisi selalu dikaitkan dengan kepentingan politik 2024 karena kabupaten merupakan basis massa untuk menyokong politik nasional.

Khusus di NTT, posisi kekuatan politik ada di tangan partai papan atas seperti Golkar, PDIP, Nasdem dan Gerindra. Oleh karena itu, relasi politik daerah tidak selalu inheren dengan pusat karena orang daerah tidak mau kehilangan panggung jika pusat memaksa. “Menurut saya, formasi koalisi mesti mengakomodasi kepentingan lokal tanpa mengabaikan kepentingan nasional,” kata Ahmad. (mg33/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!