Masalah Lahan, Puskesmas Weliman Mangkrak – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Masalah Lahan, Puskesmas Weliman Mangkrak

MANGKRAK. Inilah pekerjaan pembangunan Puskesmas Weliman. Foto diambil, Kamis (5/3).

BERE/TIMEX

BETUN, TIMEX – Pembangunan Puskesmas Weliman yang dikerjakan dengan menggunakan dana APBD II Kabupaten Malaka tahun angaran  2019, akan tetap dilaksanakan pekerjaan lanjutan. Proyek Puskemas Weliman dikerjakan PT Indoraya Kupang dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.631.227.117.

Waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender, dimulai 17 Juli 2019 dan selesai 13 Desember 2019. Namun hingga waktu yang ditentukan, proyek pembangunan Puskesmas Weliman mengalami kendala lahan dengan warga setempat sehingga mangkrak.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Malaka, Herman Klau kepada Timor Express di ruang kerjanya, Kamis (5/3) lalu  mengatakan, Puskesmas Weliman akan dikerjakan lanjut. Sejak awal proses tender, semua berjalan normal. Pelaksanaan kontrak per 13 Juli 2019. Setelah tanda tangan kontrak, pihaknya melakukan pengukuran dan pematokan dan mulai dilakukan pekerjaan. Tetapi dalam perjalanan diancam beberapa kali oleh masyarakat disekitar dengan menggunakan senjata tajam. Masyarakat mengklaim lahan yang digunakan bermasalah dan milik masyarakat, sehingga proses pekerjaan terhambat.

Herman menuturkan, dari beberapa ancaman warga dalam proses pekerjaan, sehingga tukang dari Kota Kefamenanu dan Jawa memilih pulang sehingga pekerjaan tidak berjalan beberapa waktu.

“Kendalanya hanya masalah tanah. Ada perjanjian diatas materai oleh Camat Weliman bahwa ada klaim masalah tanah, di mana tanah itu milik pemerintah, tapi diklaim milik masyarakat. Sepertinya masyarakat Weliman belum ikhlas menyerahkan tanah itu sehingga di ganggu terus pekerja,” ujarnya.

Menurutnya, pekejaan terhambat karena mereka merasa tidak nyaman dilokasi, bukan mangkrak akibat disengaja, tapi karena persoalan tanah.

Dirinya menegaskan, informasi yang berkembang terkait pembangunan Puskesmas Weliman mangkrak dan ada indikasi korupsi, tidak benar. Karena jika dilihat dari unsur korupsi, uang cairnya baru 20 persen dan fisiknya di lapangan 20 persen. “Pekerjaan masih berlanjut. Terus indikasi korupsinya dari mana,” tegasnya.

Dijelaskan, dalam pekerjaan ini, kontraktor siap bertanggung jawab dan siap melanjutkan. Sehingga, dari dasar itu pihaknya memberikan kesempatan kepada penyedia untuk melanjutkan pekerjaan walaupun sudah lewat. Yang penting nilai manfaatnya dapat dan ia bersedia dikenai denda.

“Jika ada bahasa dikatakan korupsi, mangrak dari mana? Kecuali sudah melakukan PHO, pekerjaan proyeknya kurang volume tapi kita bayar. Pekerjaan masih dalam proses,” katanya.

Ia menambahkan, proses pekerjaan seharusnya mulai pada bulan Juni, tetapi efektif dikerjakan bulan Agustus, disebabkan masyarakat klaim dan progresnya lambat sehingga tukang tidak betah.

“Uangnya ada di Bank NTT. Untung karena ia sudah ambil uang muka, walaupun fisiknya terlambat tetapi keuangan paket itu sudah ada di kas daerah,” jelas Herman.

Pihaknya masih memberikan kesempatan penyelesaikan pekerjaan 90 hari hitung dari 14 Desember. Jadi Maret ini selesai. “Tetapi mereka memiliki niat baik untuk melanjutkan dengan hitungan denda, apa salahnya kita terima. Karena ini nilai manfaatnya dapat dan denda dihitung terus perhari jika mengunakan rumus 1/1.000 kali jumlah hari keterlambatan kali nilai kontrak diluar pajak,” rincinya.

Ia mencontohkan, misalnya nilai kontraknya Rp 4 miliar, di dalam Rp 4 miliar ada PPN katakanlah Rp 400 juta berarti tinggal Rp 3,6 miliar. Terlambat katakan 100 hari berarti 1/1.000×100 hari kali Rp 3,6 miliar/hari = Rp 3.600.000.

“Jika denda perhari Rp 3.600.000 lumayan dikalikan 100 hari. Itu akan masuk kas daerah,” pungkasnya. (mg30/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!