DPR Dukung Pemerintah Terbitkan Perppu – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

DPR Dukung Pemerintah Terbitkan Perppu

 Jika Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19

JAKARTA, TIMEX–Keputusan KPU yang menunda empat tahapan pilkada selama Maret-Mei bisa saja berdampak pada mundurnya hari H pencoblosan. Jika itu terjadi, maka pemerintah dan DPR harus cepat menyusun payung hukum sebagai dasar perubahan jadwal. Sebab dalam UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, coblosan pilkada 2020 dijadwalkan pada 23 September.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menyampaikan tahapan pilkada memang harus mengikuti protokol pencegahan virus korona. Sehingga mundur atau tidaknya jadwal pencoblosan pilkada sangat tergantung pada protokol kesehatan pemerintah. ’’Kami tetap berpedoman pada keselamatan masyaraat harus lah yang utama,” kata Arwani Thomafi kepada Jawa Pos (Grup Timex), kemarin (26/3).

Supaya tidak membingungkan peserta pilkada dan penyelenggara, regulasi harus disiapkan. Disampaikan, jika pelaksanaan pilkada berlangsung di luar 2020, maka harus ada perubahan regulasi. Ada dua opsi. Yaitu merevisi UU Pilkada dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh presiden.

Menurutnya, kedua opsi tersebut bisa ditempuh. Tergantung mana yang paling memungkinkan. ’’Bisa salah satu di antaranya,” papar Arwani Thomafi. Hanya saja, sambung dia, dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang, opsi yang paling tepat adalah menerbitkan Perppu. Sebab relatif tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena itu menjadi kewenangan mutlak presiden.

Adapun revisi UU Pilkada membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari proses usulan hingga rapat pembahasan. Apalagi revisi UU Pilkada juga tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. ’’Ini membutuhkan waktu yang cukup lama,” papar Arwani Thomafi.

Di sisi lain, di tengah merebaknya Covid-19, rapat terbuka di dalam ruang komisi pun menjadi sulit terlaksana. Karena DPR juga harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Jika pun rapat harus dilakukan via teleconference. ’’Membahas revisi UU butuh waktu. Pasti akan banyak pandangan yang muncul dari anggota komisi,” papar politikus PPP itu.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai keputusan KPU yang menunda sejumlah tahapan pilkada 2020 sudah betul. ’’Pada saatnya kita akan tentukan apakah pilkada ini akan dituda,’’ katanya kemarin.

Disampaikan, dengan melihat situtasi wabah Covid-19 saat ini, kemungkinan untuk menunda pilkada sangat besar. Terkait payung hukum penundaannya, akan dibahas dalam waktu dekat. Dia menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan skenario jika payung hukum lewat revisi UU Pilkada tidak memungkinkan. Skenarionya adalah dengan menerbitkan Perppu. ’’Tentu Perppu akan dikeluarkan jika revisi UU menjadi tidak mungkin,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga mengatakan nasib penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Dia mengatakan jika nanti pemerintah menilai virus Korona masih menjadi ancaman, maka PON XX akan ditunda. ’’Olimpiade saja seperti di Jepang saja ditunda,’’ katanya. Pemerintah akan tetap mengupayakan kesehatan dan keselamatan warga di tengah wabah Covid-19. (mar/wan/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!