Perluas Akses Penyaluran Bansos – Timor Express

Timor Express

METRO

Perluas Akses Penyaluran Bansos

CEK BANTUAN. Mensos Juliari Batubara (kiri) didampingi Kabreskrim Irjen Pol Listyo Sigit (kanan) mengecek langsung isi sembako dari presiden yang akan dibagikan langsung ke masyarkat di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/05).

Imam Husein/Jawa Pos

JAKARTA, TIMEX-Bantuan sosial tunai (BST) gelombang I ditargetkan seselai sebelum lebaran. Mulai kemarin, Kementerian Sosial bersama PT Pos Indonesia berupaya untuk memperluas akses. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Mendesak agar pemerintah daerah cekatan dalam memperbaiki data.

Menteri Sosial Juliari P. Bartubara kemarin meminta Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono agar mengakselerasi penyaluran BST. “Saya sudah menempuh sejumlah langkah baik terkait dengan PT Pos maupun dengan satuan kerja terkait di Kementerian Sosial,” katanya.

Upaya yang dilakukan untuk PT Pos adalah menambah loket-loket di Kantor Pos dan titik penyaluran di komunitas. Selama ini PT Pos sudah melakukan penjangkuan melalui komunitas. Selain itu juga memperbanyak tempat penyaluran bisa di kantor desa, di sekolah, di RW atau lokasi yang mudah diakses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setempat. “Hal ini untuk memperluas jangkauan dan cover layanan,” kata Mensos.

Untuk meningkatkan volume penyaluran, dan memberikan kesempatan lebih luas melayani KPM yang menerima BST, Mensos juga meminta agar PT Pos memperpanjang durasi penyaluran. “Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai dengan malam setiap hari. Dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani,” ujar Julianri.

Dia juga memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) untuk terus memonitor dan melaporkan setiap waktu percepatan penyaluran BST. “Dengan langkah-langkah ini mudah-mudahan penyaluran BST bisa berlangsung cepat dan lancar, dengan mematahui protokol Kesehatan dalam penyaluran BST,” ucapnya. Harapannya dengan langkah tersebut sebelum Hari Raya Idul Fitri, BST Tahap I telah selesai disalurkan.

BST disalurkan kepada warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek sebanyak 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu mereka juga ikut dalam progam sembako, dengan indeks bantuan Rp600 ribu per kepala keluarga perbulan selama tiga bulan. Bantuan dimulai April hingga Juni.

Semenntara di wilayah Jabodetabek menerima bantuan sembako. Ada 1,3 juta kepala keluarga di Jakarta dan 600 ribu kepala keluarga di Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi menjangkau 600.000 kepala keluarga. Bantuan sembako ini diberikan untuk setiap masyarakat Jabodetabek senilai Rp 600 ribu.

“Presiden berharap, masyarakat yang terdampak Covid-19 bisa berbahagia bersama keluarga saat hari Lebaran, ” kata ayah dua anak itu. Dia meminta masyarakat agar bersikap bijak dalam membelanjakan uang yang mereka terima. “Nah ini untuk yang bapak-bapak, saya minta tolong agar bantuan yang sudah diterima tidak dibelikan rokok ya. Belikan untuk kebutuhan makan atau sembako, ” kata Juliari.

Untuk data penerima bantuan, dia berharap kepada pemerintah daerah agar meningkatkan validitas data. Tujuannya agar tepat sasaran.

Selain bantuan sosial yang berkaitan dengan Covid, Kemensos juga membagikan bantuan sosial reguler. Misalnya saja program keluarga harapan untuk 10 juta oran. Ada juga bantuan sembako yang menargetkan 20 juta KPM.

Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendi memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Muhadjir dalam tinjauannya ke beberapa daerah menadapati warga miskrin yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan sosial regular. Dia merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar warga miskin yang benar-benar membutuhkan dimasukkan ke dalam DTKS. Sementara untuk warga yang tergolong sudah mampu tetapi masih terdata di DTKS agar dikeluarkan.

“Dengan didaftarkannya mereka yang benar-benar membutuhkan ke dalam DTKS, maka setelah Covid selesai, warga tersebut dapat memperoleh bantuan regular. Jadi ini dijadikan sebagai momentum memperbaiki data sasaran perlindungan sosial,” ujarnya.

Muhadjir mengaku, masih ada beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dari data penerima bansos. Meski jumlahnya sedikit. Namun demikian, proses verifikasi dan perbaikan data harus terus dilakukan sehingga penyaluran pada tahap berikutnya sudah dapat menggunakan data yang tepat usulan RT/RW.

Guna memastikan ketepatan sasaran, saat ini Kemendes PDTT dan Kemensos akan membuat kebijakan setiap penerima datanya akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik. “Sehingga orang bisa menyaksikan ini pantas atau tidak menerima. Sehingga kalau ada Kepala Desa yang mau main-main tidak akan bisa,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat proses perbaikan data penerima bansos. Dia menilai peran daerah dalam proses penyaluran bansos sangat penting. Pasalnya, setidaknya ada delapan jenis bantuan yang saat ini didistribusikan. Dan diakuinya, bukan hal yang mudah bagi jika sepenuhnya dilakukan pemerintah pusat mengingat cakupannya sangat luas.

Oleh karenanya, sebagai perwakilan pemerintah yang paling dekat dengan masyaralat, Pemda harus memainkan peran maksimal dalam melakukan validasi data. “Kepala daerah memegang peranan penting untuk melaksanakan validasi, sinkronisasi dan eksekusi penyaluran ini agar tepat sasaran”, ujar Tito, kemarin (17/5).

Dia menambahkan, pemda juga perlu memastikan agar bansos yang bersumber dari APBD dilakukan sinkronisasi datanya dengan bantuan yang berasal dari pusat. Dengan demikian, diharapkan pembagiannya bisa dilakukan secara merata. “Sehingga diperlukan validasi dan sinkronisasi data serta pengaturan waktu penyaluran bantuan antara pusat daerah,” imbuhnya.

Dari sisi pusat, pihaknya sudah memfasilitasi koordinasi antara kementerian teknis yang menangani bansos dengan kepala daerah. Namun Tito menegaskan, keberhasilan eksekusi penyaluran akan ditentukan oleh kemampuan manajerial dan kepemimpinan Kepala Daerah yang lebih paham situasi daerahnya masing-masing.

Salah satu daerah yang dinilai positif oleh Tito adalah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dia menilai langkah bupati banyuwangi Abdullah Azwar Anas melakukan validasi data dengan melibatkan kepala desa sangat baik. “Saya sudah mendapat informasi tentang inovasi Bupati Anas. Saya puji beliau dengan terobosan ini karena bisa mensinkronkan berbagai skema bansos,” tuturnya.

Untuk di ketahui, Azwar Anas membangun papan pengumuman yang berisi daftar nama, alamat warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang diurut berdasarkan jenis program bantuan sosial. Mulai dari Program PKH, Bansos Tunai, Kartu Sembako, BLT Dana Desa, Bansos Pemda hingga Kartu Pra Kerja yang ditempatkan di objek vital. Dengan cara itu, warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melaporkan diri bila terjadi data ganda belum terdaftar.

Tito menilai cara kerja yang transparan dan partisipatif sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang. Mantan Kapolri itu meminta para kepala daerah mencontoh terobosan tersebut atau bahkan membuat inovasi lainnya. “Saya berharap para Kepala Daerah terus berinovasi, sejauh itu di dalam koridor hukum dan efektif untuk mencapai tujuan program,” pungkasnya. (far/lyn/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!