Jumlah Massa Tak Seperti Perkiraan – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Jumlah Massa Tak Seperti Perkiraan

AKSI MAHASISWA. Masa aksi saat berorasi di depan pintu gerbang DPRD NTT dikawal ketat anggota kepolisian Polda NTT dan Polres Kupang Kota, Kamis (26/9)

INTHO HERISON TIHU/TIMEX

Demo Mahasiswa di Kupang Berlangsung Aman
Hari Ini, Kepala Daerah Se-NTT Deklarasi Dukung Jokowi

KUPANG, TIMEX – Sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Kupang turun ke jalan untuk mengelar aksi unjuk rasa, Kamis (26/9). Namun, jumlah mereka tak seperti perkiraan yakni mencapai ribuan orang. Himbauan dari dua kampus besar yakni Undana dan Unwira yang menyatakan tidak mendukung aksi ini diduga sebagai penyebab minimnya jumlah mahasiswa yang melakukan aksi.

Para mahasiswa yang berjumlah tak lebih dari 500 orang ini dibagi dalam dua kelompok. Mereka menyatakan menolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK. Para mahasiswa juga mengecam tindakan represif oknum polisi terhadap massa aksi di beberapa daerah lain.
Massa aksi yang melakukan demonstrasi, kemarin, berasal dari dua kelompok yakni Aliansi Mahasiswa Kota Kupang dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dua kelompok ini datang terpisah ke gedung DPRD Provinsi NTT. Aksi ini dilakukan mulai pukul 08.00. Titik pertama adalah di Bundaran Tirosa. Aliansi mahasiswa melakukan orasi sebelum melakukan long march ke gedung DPRD NTT.
Massa yang terdiri dari ratusan mahasiswa ini selain melakukan orasi, juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Mereka membawa baliho dan poster dengan aneka tulisan yang bernada protes terhadap Revisi UU KPK.

Selanjutnya, kelompok pendemo lainnya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Mereka terlebih dahulu menyampaikan orasi di depan gerbang DPRD NTT. Tak berselang lama, mereka pun diperbolehkan masuk untuk menemui anggota DPRD NTT untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Di saat bersamaan, massa dari aliansi mahasiswa tiba di gedung DPRD NTT. Mereka memilih berorasi di depan Kantor Gubernur NTT untuk menunggu selesainya pertemuan massa IMM dengan para wakil rakyat. Aliansi mahasiswa Kota Kupang tetap pada barisan. Selanjutnya, mereka mendekat ke gerbang karena perwakilan massa sebelumnya keluar dari gedung DPRD.

Sebanyak empat anggota DPRD kemudian menemui massa aksi. Selanjutnya dilakukan negosiasi. Para mahasiswa pun akhirnya diperbolehkan masuk untuk bertemu anggota DPRD NTT.

Massa kemudian ditemui oleh Ketua Sementara DPRD NTT, Yunus Takandewa. Pertemuan dilakukan di ruang rapat Kelimutu.
Josep Bau, salah satu mahasiswa Undana saat menyampaikan tuntutannya, mengatakan aksi ini dilakukan karena aturan yang dibuat oleh DPR dalam RUU KUHP tidak berpihak atau menolong rakyatnya sendiri. Dikatakan hukum yang dibuat itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. “Ini terbukti melalui aturan yang dibuat melalui revisi KUHP oleh anggota DPRD,” ujarnya. Selain itu, undang-undang KPK direvisi dan disahkan dengan waktu yang singkat serta undang-undang tersebut melemahkan KPK sendiri, padahal lembaga KPK merupakan lembaga yang independen yang gencar memberantas tindakan korupsi di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD NTT, Yunus Takandewa yang berdialog dengan massa, menyatakan yang didemokan oleh massa adalah menolak Revisi UU KPK. Oleh karena itu, sebagai pimpinan di akan meneruskan aspirasi mahasiswa tersebut. Pantauan Timor Express, para mahasiswa dikawal ketat oleh anggota kepolisian dari Polda NTT dan Polres Kupang Kota yang dipimpin langsung oleh Wakapolda NTT, Brigjen Pol. Drs. Jhoni Asadoma, M.Hum dan Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P. Tarung Binti, SIK.

Dukung Jokowi Tegakkan Demokrasi

Sementara itu, Pemprov NTT dijadwalkan akan menggelar deklarasi di depan Kantor Gubernur, Jalan El Tari Kupang, Jumat (27/9).
Deklarasi ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo dalam upaya menegakkan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Biro Humas Setda NTT, Marius Jelamu yang dikonfirmasi Timor Express Kamis (26/9) menyebutkan, deklarasi tersebut akan dilakukan usai kegiatan olahraga.

“Selain gubernur, ada juga para bupati, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan tokoh-tokoh agama,” jelas Marius melalui pesan singkat kepada koran ini.

Sementara itu Rektor Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, MS, Ph.D kepada koran ini siang kemarin mengatakan, dirinya tidak melarang mahasiswa Undana untuk melakukan aksi demonstrasi. “Saya tidak melarang, malah saya mendukung karena mahasisw harus berpikir kritis dan sensitif terhadap situasi yang ada menyangkut kepentingan bangsa dan negara,” ujar Prof. Fred.

Yang dilarang dirinya, lanjut guru besar dari Fakultas Pertanian ini, adalah demo yang mengatasnamakan lembaga dan membawa atribut Undana. “Kalau bawa nama lembaga berarti itu rektor yang bertanggung jawab. Tapi aksi ini bukan atas nama lembaga. Kalau lembaga saya di depan untuk pimpin. Seperti yang kami lakukan sebelumnya saat demo mendukung NKRI di Tamnos,” jelas Fred.

Dirinya menegaskan, mempertahankan NKRI dan Pancasila adalah harga mati. “Kalau kita menyanyi Garuda Pancasila harus tegas dengan sikap beri hormat. Bukan lagu Garuda Pancasila tetapi dipaksakan untuk goyang dangdut,” kata Fred memberu perumpamaan.

Dirinya menambahkan, jika ada aksi lanjutan mempertahankan NKRI, Pacasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika maka harus tegas dan jelas. Dirinya pun menyatakan siap untuk turun langsung ke lapangan. (mg29/cel/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!