Bayar Teko Daerah Pakai Anggaran Siluman – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Bayar Teko Daerah Pakai Anggaran Siluman

Pemkab TTU Dinilai Berkinerja Buruk

KEFAMENANU, TIMEX – Persoalan tenaga kontrak (Teko) daerah di Kabupaten TTU kini memasuki babak baru. Alokasi anggaran yang direncanakan untuk diusulkan pada sidang perubahan anggaran tahun 2019, tuai protes dari DPRD yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan usulan anggaran tersebut dari pemerintah daerah.

Ungkapan protes itu dari berbagai fraksi di DPRD yang menilai kebijakan pemerintah daerah dalam menerbitkan SK kontrak daerah sangat melenceng jauh dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

Padahal, pemerintah daerah dan DPRD telah menyepakati anggaran untuk membiayai sebanyak 1.222 tenaga kontrak daerah yang mengakomodir sebanyak 525 tenaga guru.

Sekretaris Fraksi Ampera, Yohanes Salem kepada Timor Express, Minggu (30/9) menuturkan, polemik pembagian SK tenaga kontrak daerah sudah menjadi masalah yang terjadi setiap tahun yang belum bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Dikatakan, persoalan tenaga kontrak daerah di Kabupaten TTU yang tak kunjung diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah, menunjukkan bahwa manajemen Pemerintah Kabupaten TTU sangat buruk.

“Kami melihat bahwa persoalan tenaga kontrak ini berulang setiap tahun, ini menunjukkan manajemen pemerintahan buruk. Oleh karena itu harus segera diakhiri bukan dibiarkan begitu saja,” tuturnya.

Menurutnya, upaya untuk mengatasi kekurangan guru semestinya sudah menjadi komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun DPRD untuk mencari jalan keluarnya. Kuota untuk tenaga kontrak daerah yang diusulkan pemerintah pun telah disetujui DPRD TTU.

Anehnya, pemerintah daerah tidak menindaklanjuti penetapan tenaga kontrak yang termuat di APBD 2019 yang telah ditetapkan bersama DPRD, namun merekrut tambahan tanpa kejelasan anggaran yang disiapkan untuk membiayai para guru tenaga kontrak daerah.

“Mesti menjadi salah satu prioritas yang harus dibahas secara mendalam pada saat APBD induk. Artinya, ada mekanisme yang harus ditempuh yaitu harus dibahas bersama DPRD. Kondisi seperti ini sudah sering terjadi di TTU, maka orang bisa menduga bahwa jangan-jangan ada kesengajaan untuk membenturkan DPRD dengan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan APBD sudah ada regulasi yang mengatur, bahkan manakala terdapat kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya pada saat penyusunan APBD induk bisa ditempuh melalui mekanisme penggunaan anggaran mendahului perubahan APBD yang disetujui DPRD.

Sebagai salah satu Fraksi Gabungan di DPRD TTU, pihaknya tentu akan mendiskusikannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dan jika perlu akan dikonsultasikan kepada pihak lain yang berkompeten termasuk kajian hukum agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Mestinya ada jaminan bahwa mekanisme rekrutmennya benar, serta juga adanya jaminan tentang pelaksanaan tugas dengan baik dan tidak kalah penting adalah jaminan tentang kesinambungan ketersediaan anggaran APBD karena bagi kami sebagai anggota DPRD, para guru tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.

Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD TTU, Fabianus One Alisiono menambahkan, seharusnya pemerintah daerah menjalankan apa yang sudah disepakati bersama DPRD TTU dalam sidang utama pembahasan APBD 2019 lalu yang telah menyetujui anggaran untuk membiayai sebanyak 1.222 tenaga kontrak daerah itu termasuk 525 tenaga guru.

Terkait proses penambahan sebanyak 1.433 tenaga guru yang diakomodir sebagai tenaga kontrak daerah, DPRD tidak mengetahui hal itu. Bahkan, anggaran yang akan digunakan untuk membiayai tenaga kontrak daerah tersebut dikategorikan sebagai anggaran siluman.

“Sudah ada kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah terkait dengan 1.222 tenaga kontrak daerah. Seharusnya pemerintah bayar gaji untuk  tenaga kontrak, bukan melakukan perekrutan tambahan tanpa kejelasan anggaran,” tegas Fabianus.

Menurut Fabianus, sebagai salah satu fraksi di DPRD TTU pihaknya akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan audit. Pasalnya, penggunaan anggaran untuk membiayai tenaga kontrak daerah termasuk dugaan tindak pidana korupsi.

Fabianus berharap, aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan awal terhadap proses perekrutan tenaga kontrak yang tidak sesuai prosedur untuk ditindaklanjuti secara hukum demi menyelematkan uang negara.

“Kami akan laporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ini negara hukum bukan negara siluman sehingga menggunakan uang negara pun harus sesuai prosedur,” pungkasnya. (mg26/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!