Kelompok Cipayung Tolak Revisi UU KPK – Timor Express

Timor Express

FLORES RAYA

Kelompok Cipayung Tolak Revisi UU KPK

AKSI. Di bawah guyuran hujan, kelompok Cipayung melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Manggarai, Senin (30/9).

FANSI RUNGGAT/TIMEX

RUTENG, TIMEX – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Ruteng, Senin (30/9) melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK. Aksi yang digelar di gedung DPRD Manggarai itu, diwarnai dengan turunnya hujan yang cukup lebat.

Kondisi itu tidak menyurutkan niat mahasiswa dan tetap melakukan orasi secara bergantian dalam menyampaikan aspirasi.

Selain mahasiswa, aparat kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa, ikut terkena hujan demi memberikan pengamanan aksi.

Melihat kondisi itu, Ketua sementara DPRD Manggarai, Mathias Masir dan anggota DPRD Manggarai, Thomas Edison Rihimone, ikut bergabung bersama pengunjuk rasa. Kedua wakil rakyat ini naik ke atas mobil pikap yang digunakan pengunjuk rasa dan rela basah terkena hujan.

Saat hujan redah, Wakil Ketua sementara DPRD Manggarai, Osi Gandut menemui mahasiswa yang melakukan aksi di depan pintu gerbang masuk gedung DPRD Manggarai. Itu setelah, DPRD Manggarai bertemu dengan perwakilan mahasiswa pengunjuk rasa serta menerima surat pernyataan sikap dari mahasiswa.

Kelompok Cipayung Manggarai terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Sebelum ke DPRD Manggarai, kelompok Cipayung berunjuk rasa di Polres Manggarai.

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan kelompok Cipayung Manggarai pada aksi unjuk rasa itu, yakni menolak hasil revisi UU KPK yang melahirkan Dewan Pengawas dan ASN dalam tubuh KPK. Juga mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu tentang pembatalan hasil revisi UU KPK.

Selain itu, mengimbau KPK untuk membenahi internal dan bekerja secara profesional untuk mengembalikan kesucian marwah KPK. Mendukung pemerintah untuk meninjau hasil revisi RKUHP. Mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang melakukan pembakaran hutan khususnya di Kalimantan dan Riau.

Cipayung mendesak pemerintah untuk menghentikan sikap militerisme terhadap masyarakat di Papua. Mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Tuntutan lain, mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan humanis untuk Papua.

Cipayung juga mengutuk keras oknum-oknum yang melakukan penembakan terhadap mahasiswa serta meminta Kapolri melalui Kapolres Manggarai, agar profesional dalam mengawal massa aksi, sehingga terhentikan tindakan kriminalitas terhadap mahasiswa.

Wakil Ketua sementara DPRD Manggarai, Osi Gandut di depan pengunjuk rasa menyampaikan terima kasih kepada pengunjuk rasa, karena melakukan aksi unjuk rasa dengan damai. Juga santun dalam berorasi. Tuntutan dari mahasiswa, tentu DPRD Manggarai akan disikapi. Itu sesuai dengan tupoksi dan kewenangan DPRD Manggarai.

“Kami di DPRD punya tupoksi dan kewenangan. Tuntutan dari teman-teman sudah kami terima. Tentu tuntutan ini kami akan sikapi. Disini kami tidak punya kapasitas untuk intervensi langsung apa yang menjadi tuntutan itu. Tapi yang pasti, kami akan menyampaikan tuntutan ini ke DPR RI,” ujar Osi. (krf3/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!